Peneliti senior Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Prof. Dr. R. Siti Zuhro, M.A, pada Sarasehan Nasional pada 3 Juli 2026, yang dihadiri sejumlah Kepala Daerah menyatakan dengan tegas untuk berhenti mengeluh.
Rupanya, alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Jember ini cukup gemas dengan kultur mengeluh dan cenderung apatis, yang menggejala hampir disegala lini kehidupan saat ini.
Sebagai imbauan untuk tetap semangat, ia menyarankan Pemimpin Daerah menemukan inovasi, membuat terobosan-terobosan kreatif serta membujuk publik berkolaborasi, yang dalam tradisi lama Nusantara, tak salah lagi: gotong-royong.
Penulis memonitor jalannya Sarasehan di acara “Akselerasi Membangun Indonesia dari Daerah: Menakar Sinergi Pusat dan Daerah untuk Kemajuan Bangsa” yang menjadi pembuka helatan Keluarga Alumni Universitas Jember, KAUJE Fest 2026 di Gedung Soejarwo Universitas Jember, Jawa Timur secara onlines.
Sarasehan Nasional ini dihadiri Bupati Jember Muhammad Fawait, Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo, Bupati Lumajang Indah Amperawati, Bupati Madiun Hari Wuryanto, Bupati Ngada Raymundus Bena, Bupati Kepulauan Mentawai Rinto Wardana, serta Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo.
Sementara itu, kondisi fiskal terbatas dengan orientasi relasi Pemerintah dan Daerah, Prof. Wiwieq, panggilan akrab Siti Zuhro menekankan agar saatnya membuat terobosan-terobosan. Maka, selayaknya kultur mengeluh secepatnya bertransformasi dengan budaya anyar, yakni mencipta inovasi yang mampu mempercepat kemajuan daerah. Dengan demikian, cendekia periset politik ini ingin agar keterbatasan anggaran dan kewenangan-kewenangan pemimpin daerah bukanlah akhir segalanya.
Dalam paparan singkat sejumlah gambaran umum yang terdiri dari lebih 8 slide, penulis bisa menyimak bahwa Inovasi dan Gotong Royong ala Prof. Siti Zuhro adalah ruh manifestasi dari kemampuan pemimpin daerah untuk membangun ekosistem yang kondusif di tataran ekonomi dan politik. Yakni, masih seturut dia adalah kualitas tata kelola, inovasi kebijakan, kolaborasi multipihak, dan kemampuan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia.
Ia menambahkan juga bahwa transparansi dan akuntabilitas APBD, efisensi atas belanja birokrasi yang tidak efektif, selain penguatan program yang berdampak, dan tentunya juga perlunya memperkuat pengawasan internal dan partisipasi publik.
Ketua Harian Pengurus Pusat Keluarga Alumni Universitas Jember, KAUJE, Dr. Hendra Kurniawan menayatakan bahwa Sarasehan bentuk nyata kontribusi intelektual alumni Unej bagi negeri.
Sarasehan dan forum ini, untuk memberikan sumbangsih pemikiran nyata sekaligus memperkuat kolaborasi pusat dan daerah yang ditemani Ketum KAUJE, H Sarmuji SE. MA.
Sementara, Rektor Universitas Jember, Dr. Iwan Taruna menyatakan bahwa Kampus menjadi tanggung jawab menjadi ruang lahirnya gagasan akademisi, birokrat dan alumni yang menjadi solusi nyata bagi bangsa.
Desa dan Daerah Inovatif menjadi Tolok Ukur Kemajuan
Penulis mengingat bahwa Prof. Siti Zuhro sangat konsern bahwa kemajuan daerah bersandar pula pada bertumbuhnya dan penguatan desa inovatif. Dengan menimbang bahwa inti problem pengentasan kemiskinan dan terjadinya ketimpangan berada di tingkat desa.
Sementara, data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terdapat 75.266 desa di seluruh Indonesia. Jika digabungkan dengan 8.496 kelurahan, total wilayah administrasi setingkat desa di Indonesia mencapai 83.762 wilayah.
Maka diperlukan adanya kolaborasi pemerintah pusat, media, komunitas lokal, dunia usaha, perguruan tinggi dan masyarakat sipil yang mana setiap daerah dengan desa-desa yang sangat khas, pastilah punya keunggulan komparatif dan kompetitif berbeda, taruhlah inovasi berupa desa wisata, desa digital, desa pangan mandiri dll.
Sarasehan Nasional juga menghadirkan Direktur Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Kemendes PDT, Drs. Samsul Widodo, M.A., saat menyampaikan presentasi juga selaras dengan Prof. Siti Zuhro bahwa memang Pemda wajib melakukan keberanian dalam mengubah pola pengelolaan anggaran yang inovatif.
Sebagai katanya bahwa agar pemimpin daerah mampu menciptakan lompatan ekonomi, Samsul menyarankan Pemda melakukan efisiensi pada belanja barang dan jasa maupun pengeluaran lain yang tak produktif dengan sangat tajam diprioristaskan menjadi investasi pembangunan.
“Memang sedikit sekali bantuan pemerintah yang skalanya besar dan masif. Padahal jika satu kabupaten mampu mengembangkan komoditas tertentu secara besar-besaran, misalnya menanam tiga juta pohon kopi dalam tiga tahun, maka akan tercipta skala ekonomi yang mampu mempercepat kemajuan daerah,” yang pernyataan ini penulis kutip dari rilis pihak penyelenggara tersebab jaringan online dan suara pembicara yang kadang timbul dan tenggelam.
Sarasehan Nasional juga menghadirkan Ekonom Universitas Jember, Aditya Wardhana, S.E., M.Si., Ph.D., yang bersetuju bahwa betapa pentingnya penguatan kapasitas daerah sebagai fondasi pembangunan nasional.
Akademisi ini menyampaikan bahwa realitas bahwa perekonomian di berbagi daerah tak merata, yang mana pada 2025 ekonomi nasional tumbuh 5,03 %, tapi secara spasial masih sangat terkonsentrasi pada Pulau Jawa dengan menyumbang 56,93%.
Namun, Aditya memaparkan secara optimis bahwa pertumbuhan tak berbanding lurus dengan kesejahteraan dengan mengutip ekonom dunia, Amartya Sen. Ukuran kesejahteraan yang berarti pula bisa diterapkan di daerah, berarti indeks pendidikan membaik, yakni akses dan kualitas belajar.
Kemudian kesehatan yaitu usia panjang dengan layanan dasar, serta pekerjaan yang berarti kesempatan bekerja yang layak selain produktifitas dan kesempatan untuk membuka segala akses tentang skill dan pengunaan teknologi.
Aditya menyarankan adanya paradigma anyar tentang transformasi di daerah, oleh daerah sampai dari daerah. Yang berarti potensi lokal, institusi lokal, dan masyarakat lokal justru menjadi kemajuan secara nasional.
Dengan demikian, seturut Aditya daerah adalah ruang hidup untuk budaya, norma sosial, politik dan institusi yang bisa didalamnya ada pesantren, petani, nelayan, komunitas lokal UMKM dll. Pembangunan nasional harus dimulai dari persoalan yang paling dekat dengan masyarakat agar menghasilkan kebijakan yang benar-benar menjawab kebutuhan daerah.
Yang menarik dari jalannya paparan dari para panelis juga partisipan Sarasehan Nasional tersebut, penyataan Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo, yang mewakili kepala daerah Millenial kelahiran tahun 1980-an dan juga mantan seorang konsultan Riset dan Politik Nasional.
Yusuf menyatakan bahwa daerah Situbondo memang semenjak lama produsen dua komoditas, yakni Tembakau dan Kopi yang sohor dimana-mana. Namun, ia bersandar pada para teknokrat dan pihak akademisi serta periset kampus untuk mendampinginya menemukan kembali inovasi kuat selain dua komoditas itu.
Seterusnya, Bupati muda ini kemudian menyampaikan seloroh, bahwa ia tak mengeluhkan menyoal skema fiskal yang minimal di daerahnya, sebab ia terpilih dari perwakilan partai politik sebagai kepala daerah yang baru menjabat yang hanya ikhlas menerima.
Tentunya, forum Sarasehan Nasional ini, sebagai rangkaian KAUJE Fest 20026 yang mempertemukan akademisi, birokrat, dan alumni memantik ingatan kembali pada sosok Prof. Siti Zuhro.
Sebagai peneliti tentang Otonomi Daerah, ia menyatakan bahwa persoalan utama yang dihadapi daerah di Indonesia bukanlah hanya keterbatasan anggaran atau kewenangan, tapi lemahnya kapasitas tata kelola, kurangnya kapabilitas kepemimpinan, budaya politik transaksional serta minimalnya partisipasi masyarakat.
Bambang Asrini, Alumni Universitas Jember, Administrasi Negara, Penulis adalah Pemerhati Sosial dan Budaya
