Inklusifitas dalam Penurunan Stunting

 Inklusifitas dalam Penurunan Stunting

Menteri Kesehatan Budi G Sadikin pada Kick Off Aksi Kolaborasi Penurunan Stunting di Banten, Rabu (5/10). (Kemenkes)

JAYAKARTA NEWS – Menteri Kesehatan Budi G Sadikin mengatakan bahwa penanganan stunting di Indonesia harus dilaksanakan secara inklusif melalui intervensi yang tepat.

Apalagi mengingat Indonesia akan mengalami bonus demografi pada tahun 2030, dimana kualitas SDM akan sangat menentukan produktivitas dan tingkat ekonomi. Demikian Keterangan Pers Kemenkes, Kamis (6/10).

”Sebagian besar stunting terjadi pada saat sebelum lahir. Maka intervensinya harus tepat,” ujar Menkes Budi pada Kick Off Aksi Kolaborasi Penurunan Stunting, Banten, Rabu.

Menurut SSGBI 2019, 27.67% anak Indonesia mengalami stunting atau sekitar 1 dari 4 anak. Meskipun angka ini sudah turun dari 37.2 % pada tahun 2013, namun tentu kondisi saat ini masih membutuhkan percepatan terlebih mengingat amanah Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 agar stunting bisa diturunkan ke angka 14% pada 2024.

Upaya pencegahan dan penurunan angka stunting merupakan pekerjaan besar yang membutuhkan intervensi dari mulai remaja / usia produktif, ibu hamil, hingga balita. Sehingga dibutuhkan gerakan nasional yang bersifat inklusif, lanjut Menkes Budi.

Intervensi pertama melalui aksi bergizi. Intervensi ini dimulai sejak anak perempuan di usia sekolah SMP dan SMA melalui program pengukuran HB dan pemberian tablet tambah darah, bertujuan untuk mencegah kekurangan zat besi.

Terdapat 3 paket intervensi antara lain pemberian tablet tambah darah mingguan bagi remaja putri, aktivitas fisik, dan mengonsumsi makanan gizi seimbang. Intervensi ini dilakukan untuk memastikan remaja putri sebelum hamil tidak kekurangan zat besi dan gizi.

Intervensi kedua dilakukan melalui pemeriksaan kehamilan kepada Ibu Hamil. Melalui program ini dilakukan pengukuran pemantauan perkembangan janin melalui USG, pemberian tablet tambah darah, serta pemberian makanan tambahan pada ibu hamil.

”Gizi dan zat besi pada ibu hamil harus tercukupi. Pemantauan perkembangan janin dengan pemeriksaan ibu hamil minimal 6 kali selama 9 bulan,” ungkap Menkes.

Intervensi selanjutnya mengaktifkan posyandu untuk pemeriksaan bayi baru lahir hingga balita serta mengaktifkan bulan vaksinasi rutin.

Untuk melaksanakan intervensi tersebut, hingga tahun depan Kemenkes tengah berproses untuk penyedian USG Digital untuk seluruh puskesmas di Indonesia, pemenuhan alat ukur Haemoglobin untuk sekolah SMP, SMA, serta Madrasah Aliah dan Tsanawiyah, mengaktifkan kembali Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), Penyediaan Tablet Tambah Darah.

Pada momentum yang sama, menkes berterima kasih atas prakarsa berbagai pihak dalam membantu menurunkan stunting di Indonesia, termasuk telemonitoring yang digagas oleh jajaran Universitas Indonesia. Upaya ini lanjut Menkes sejalan dengan transformasi kesehatan, khususnya pilar 1 layanan primer, pilar 2 layanan rujukan dan pilar 6 teknologi kesehatan.

Sehingga dimungkinkan untuk dilakukan pemantauan pemeriksaan kesehatan mulai dari tele-obgyn USG, tele-consultation serta tele-antropometri dengan daerah melalui melalui pemanfaatan teknologi komunikasi internet. Melalui hasil pemeriksaan pasien yang ada dapat langsung terbaca oleh sistem informasi teknologi di RSUI dan fasilitas kesehatan lainnya, sehingga dapat segera dilakukan tindakan bagi penangan pasien meskipun pasien berada di wilayah lain. Program ini juga mengedepankan peran tokoh wanita, dokter, bidan desa, kader, dan tenaga kesehatan untuk mendukung implementasi penurunan stunting.

Direktur Utama RS Universitas Indonesia (RSUI) dr. Astuti Giantini, Sp. PK (K), MPH mengatakan layanan telemonitoring akan dilakukan di daerah Badui Dalam

”Ini adalah suatu terobosan bagaimana orang-orang atau masyarakat yang di area terpencil itu bisa kita pantau kesehatannya oleh dokter di perkotaan atau di tempat lain,” ujar dr. Astuti.***/mel

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.