HARI INI, tanggal 15 Oktober 2017, hari terakhir Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menjabat. Besok, kursinya akan diduduki Anies Baswedan. Berikut tulisan singkat (sebagai biografi), tetapi cukup panjang (sebagai tulisan di media online), tentang sosok Djarot.
Alkisah, Gorontalo menjadi saksi kelahiran pemimpin masa depan Indonesia. Anak keempat dari keluarga Mochammad Tojib, seorang pensiunan militer dari detasemen perhubungan ini, lahir pada 30 Oktober 1955. Ketika baru lahir, sang ayah memberinya nama Saiful Hidayat.
Semasa kecil, ia sering diasuh penjual tempe langganan ibunya. Saat itu ia sering sakit-sakitan. Maka pengasuhnya yang penjual tempe itu pun memanggilnya Djarot. Sebagaimana kepercayaan umum masyarakat Indonesia kala itu—bahkan hingga kini, anak yang sering sakit-sakitan perlu ganti atau tambah nama.
Tak ayal, panggilan Djarot pun melekat dan akrab di tengah keluarganya. Jadilah ia menyandang nama baru, Djarot Saiful Hidayat. Menurut orangtuanya, nama panjang itu bermakna: laki-laki (Djarot) pembawa pedang (Saiful) yang diberikan petunjuk dan kemuliaan (Hidayat). Berdasar tambahan nama Djarot itu, ibunya, Alifah, menyisipkan doa agar kiranya si bocah yang sempat sakit-sakitan itu kelak akan menjadi anak laki-laki yang bisa memimpin dan memberikan petunjuk maupun teladan bagi banyak orang.
Sebagai anak pejuang, Djarot diasuh dalam lingkungan keluarga yang sudah terbiasa bekerja keras. Pekerjaan apa pun ia lakukan. Sedari bertani, beternak, dan berjualan di pasar. Sambil bekerja, ia tak pernah sama sekali meninggalkan bangku sekolah. Sewaktu kecil, ibunya mendirikan toko kelontong di rumah guna membantu menghidupi kebutuhan keluarga. Bersama enam saudaranya, ia bergantian menjaga toko kelontong ibunya itu.
“Karena sering jaga, jadi saya tahu harga gula dan beras. Saya tahu kualitas dan jenisnya. Alhamdulilah, bisa menghidupi sekolah kami sampai sarjana,” kenang Djarot dalam sebuah sesi wawancara dengan sebuah media nasional. Berkat kerja keras orangtuanya, Djarot dapat mengenyam pendidikan tinggi di beberapa universitas bergengsi. Djarot tercatat pernah menimba ilmu di Universitas Brawijaya, Malang, Fakultas Ilmu Administrasi pada 1986. Ia pun mendaftar sebagai mahasiswa Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Fakultas Ilmu Politik hingga memeroleh gelar Magister (S2) pada 1991.
Perjalanan hidup mengantarnya menduduki posisi walikota Blitar ke-21 tahun 2000 dengan masa bakti 2000-2005. Usai merampungkan satu periode, masyarakat Blitar kembali memilihnya sebagai untuk periode dua (2005 – 2010).
Menyulap Kota Blitar
Selama menjadi walikota, Djarot berhasil menata ribuan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang dulunya kumuh, di kompleks alun-alun—menjadi tertata rapi. Tak hanya itu, mantan anggota DPR RI (1 Oktober 2014-12 Desember 2014) ini juga membatasi pusat belanja modern (mall). Ia lebih memilih menata pasar tradisional dan PKL dengan konsep matang dan berpihak pada rakyat kecil, dibanding mengizinkan berdirinya pusat perbelanjaan yang justru meminggirkan mereka. Menilik keberhasilan tersebut, tak heran jika Djarot dijuluki sebagai pakar pasar tradisional. Kebijakannya ternyata mampu mendongkrak roda perekonomian di Blitar.
Salah satu inovasi Djarot selama menjabat walikota adalah, mengeluarkan kebijakan pemugaran rumah tak laik huni dengan menyediakan dana hibah. Pemerintah Blitar mengucurkan uang insentif guna memperbaiki rumah warga yang tak laik huni senilai Rp4,5-7 juta per rumah. Melalui kebijakan ini, Djarot juga berhasil membangkitkan kembali semangat bergotong-royong di tengah masyarakatnya—dengan bahu membahu memugar ribuan rumah reyot di sekitar mereka.
Sampai akhir masa jabatannya, lebih 2.000 rumah reyot telah dipugar di beberapa kelurahan dan desa. Djarot pun berhasil mengubah Blitar yang tadinya hanya sebuah kota kecil dan miskin, menjadi daerah terkaya nomor dua di Jawa Timur. Kerja kerasnya melayani warga dan membangun kota, mengantarnya meraih pelbagai penghargaan.
Walikota yang Gemar Blusukan
Sejak menjabat walikota, Djarot sudah menunjukkan kepedulian dan keberpihakan pada rakyat miskin. Bahkan dari apa yang dilakukannya, terbukti Djarot tak sekadar peduli dan berpihak, melainkan memang menyelami hati nurani rakyat jelata. Sejak awal menjabat, Djarot suka blusukan menggunakan sepeda dan sepeda motor Yamaha Scorpio Merah. Hanya dengan memakai kaos oblong, ia mengitari beragam tempat di Blitar, menyapa dan mendengar aspirasi rakyat tanpa protokoler, dan (mengundang) liputan pers.
Selama sepuluh tahun memimpin Blitar, banyak langkah berani dan inovatif ia lakukan. Seperti menolak mobil dinas baru saat awal dilantik. Ia malah memilih memakai mobil bekas walikota pendahulunya, jenis Toyota Crown—sampai akhir masa jabatan.
Djarot saat dilantik, ternyata baru melepas masa lajangnya. Pasangan suami-istri tersebut tidak memiliki aset tanah ataupun rumah pribadi di Blitar, selain rumah dinas yang disediakan Pemkot. Prihatin melihat kenyataan itu, salah seorang stafnya di Pemkot, datang menghadap dan menawarkan sebidang tanah untuk ia ambil secara gratis. Tanah tersebut cukup luas, berkisar hektaran, terletak di kawasan strategis. Tanah itu tidak terdata di aset Pemkot dan bisa dimiliki 100 persen atas nama pribadi. Tanah gendom yang statusnya aman untuk dikuasai secara pribadi. Lantas apa keputusan Djarot? Ia tegas menolak. Ia malah meminta stafnya agar mendata semua aset pemerintah dan tanah gendom itu masuk dalam aset Pemkot, sehingga tanah-tanah tak bertuan jadi terdata sebagai aset Pemkot Blitar.
Keberhasilan Djarot menata PKL di Blitar, serta pengalaman memimpin sebuah kota selama dua periode tanpa cacat, mengantar Drs. Djarot Saiful Hidayat, Msi, menjadi wakil gubernur DKI Jakarta. Sebagai wakil gubernur DKI Jakarta, Djarot tak hanya menjalankan tugas berjuang bagi rakyat kecil. Ia juga berkeinginan menjadikan Jakarta provinsi yang tetap menjunjung tinggi adicita bangsa, Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai simbol persatuan bangsa. Sebagai kader Partai PDI-Perjuangan, Djarot juga menerapkan Dasa Prasetia selaku tujuan yang telah ditetapkan partainya.
Setelah dilantik, kesederhanaan seorang Djarot tidak berubah. Pada Ahok, ia meminta disediakan lima sepeda motor untuk digunakan blusukan. Satu sepeda motor ditempatkan di rumah. Sisanya ditaruh di lokasi-lokasi blusukan. “Saya sengaja memesan lima unit sepeda motor, karena perjalanan menggunakan sepeda motor mampu menghemat waktu, dan lebih gesit. Berdaya jangkau lebih luas ketimbang mobil. Saya bisa masuk ke gang di kampung-kampung,” ujar Djarot.
Blusukan tetap menjadi bagian dari rutinitasnya sebagai wakil gubernur DKI. Dalam setiap kesempatan blusukan ke pemukiman padat penduduk, Djarot tak segan duduk bersama warga. Ia sering terlihat makan bersama dengan makanan dan minuman yang sama dengan warganya.
Ia pun dengan tenang mendengarkan segala keluh-kesah warga, lalu memberikan jawaban dengan bijak terhadap kritikan, keluhan, dan aspirasi warga yang dialamatkan ke Pemprov DKI Jakarta.
“Ya dengan bincang-bincang bareng warga, kan saya jadi tahu permasalahan yang terjadi di antara mereka. Lalu bisa kami beri jalan keluar langsung. Warga nggak perlu menunggu lama. Misalnya, aliran air bersih nggak ada, kami minta PAM Jaya membereskan. Ada pungli, kami minta instansi terkait mengurusnya. Jadi langsung kan,” jelas Djarot.
Namun di balik kerja nyata yang telah ia lakoni sebagai wakil gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat mengakui dirinya belum berbuat banyak bagi Ibukota. Sebab ia hanya menjalankan peran, guna mewujudkan visi-misi Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama sewaktu terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta saat pemilihan umum kepala daerah pada 2012. Sebuah pengakuan yang timbul dari kerendahan hatinya yang terdalam.
Garis tangan kemudian mengantarnya menjadi Gubernur DKI Jakarta, melalui penetapan tanggal 15 Juni 2017, menggantikan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang dipenjara karena kasus penistaan agama. Lima bulan (saja) Djarot menjabat Gubernur DKI Jakarta. Sekalipun begitu, kepemimpinannya yang santun kepada rakyat kecil, dan tegas menegakkan aturan, telah meninggalkan kenangan tersendiri bagi warga Ibukota. ***
