Tags : Ormas

Waspada Penipuan Berkedok Ormas

JAYAKARTA NEWS—Penipuan merajalela. Masyarakat diharap berhati-hati. Waspadalah! Waspadalah!  Kementerian Dalam Negeri meminta masyarakat agar tak mudah terbujuk rayuan penipuan. Apalagi berkedok organisasi kemasyarakatan (Ormas). “Kemendagri imbau agar masyarakat tak mudah terbujuk rayu untuk menjadi kaya raya mendadak, apalagi bergabung dengan Ormas yang tak jelas rekam jejaknya,” kata Bahtiar, Plt. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, […]Read More

Ormas harus tidak Bertentangan dengan Pancasila dan UUD ‘45

JAYAKARTA NEWS— Kementerian Dalam Negeri mendorong peningkatan kapasitas dan kemampuan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dalam mencapai tujuannya. Hal itu diungkapkan Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo dalam acara Penganugerahan Ormas Award Tahun 2019 di Hotel Kartika Chandra, Jakarta Selatan, Senin (25/11/2019). “Kami sampaikan dalam rangka peningkatan kualitas Ormas, agar Ormas ini semakin meningkatkan kapasitas dan kemampuan dalam melaksanakan […]Read More

Kapuspen Kemendagri: Ada 420.381 Ormas Terdaftar di Indonesia

JAYAKARTA NEWS— Banyaknya jumlah Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di Indonesia menunjukkan keberagaman dan toleransi di tengah masyarakat. Kebebasan berserikat dan berkumpul adalah hak setiap warga negara sesuai UUD 1945, negara menjamin kepada rakyatnya untuk menyampaikan aspirasi secara lisan dan tulisan. Selain itu, Ormas merupakan potensi masyarakat yang harus dikelola. Faktanya, Ormas yang terdaftar di Indonesia memang […]Read More

Jumlah Ormas Tercatat di Kemendagri Sebanyak 394 Ribu

Menteri Dalam Negeri  (Mendagri) Tjahjo Kumolo menegaskan, di Indonesia  ini setiap orang bebas membentuk partai politik atau membentuk organisasi kemasyarakatan (ormas). Menurut Mendagri, setiap warga negara dilindungi undang-undang untuk berhimpun, berserikat. “Nah per hari ini jumlah ormas kita mencapai 394.250 baik di tingkat pusat lewat Kemendagri, lewat Kementerian Hukum dan HAM, ada yang lewat Ibu […]Read More

Pemerintah Jangan Ciut Bubarkan HTI

PEMERINTAH tidak perlu mundur dalam upayanya membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sekalipun ribuan pengacara membela ormas tersebut, karena organisasi itu memang jelas-jelas ingin mengganti ideologi Pancasila. Pandangan itu disampaikan mantan  Ketua Mahkamah Konstitusi Mohammad Mahfud MD saat ditanya wartawan di Bantul, Yogyakarta, Rabu (24/5/2017). Bagi Mahfud, tidak  masalah jikapun ada seribu advokat yang disiapkan Hizbut […]Read More