Perlu Transformasi Menyeluruh untuk Atasi Persoalan K3

JAYAKARTA NEWS – Diperlukan transformasi menyeluruh menyangkut aspek-aspek mendasar untuk mengatasi berbagai persoalan terkait keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di Indonesia, termasuk pemgawasan.

“Kita punya problem terkait pengawas ketenagakerjaan. Semua rekomendasinya mengatakan agar menarik pengawasan ke pusat, padahal itu tidak sederhana,” ujar Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli, Rabu (23/4/2025).

Menurut Yassierli, dibutuhkam effort besar dan belum tentu para pengawas bersedia. Hal inilah yang menjadi tantangan tersendiri.

Yassierli mengatakan, masih banyak pekerjaan rumah dalam isu K3, salah satunya menyangkut kualitas praktisi. Banyak di antara praktisi yang berasal dari pelatihan jangka pendek.

Sehingga, kata Yassierli, praktisi belum memiliki pemahaman yang memadai tentang filosofi kecelakaan kerja, sistem manajemen K3, maupun aspek psikologis yang memengaruhi keselamatan di tempat kerja.

Oleh karena itu, Menaker berpendapat, persoalan K3 di Indonesia tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan seremonial atau normatif.

Menurut Yassierli, beberapa transformasi menyeluruh diperlukan di beberapa aspek terkait seperti sistem pengawasan, penegakan hukum, hingga budaya kerja yang menjunjung tinggi keselamatan.

Selain itu, Yassierli menyoroti lemahnya penegakan hukum serta masih rendahnya kepedulian terhadap K3 di berbagai sektor.

Oleh karena itu, iMenaker menantikan gagasan dan rekomendasi dari para pemangku kepentingan terkait seperti Indonesia Network of OSH Professionals (INOSHPRO), yang dapat mendorong transformasi nyata di bidang K3.

“Yang dibutuhkan adalah sesuatu yang lebih konkret. Kami menunggu ide-ide dan rekomendasi. Kita menginginkan impactful transformation,” kata Menaker. (yog)