Monitoring dan Evaluasi Penanganan PMK di Kalimantan Barat

 Monitoring dan Evaluasi Penanganan PMK di Kalimantan Barat

Kasus penyakit mulut dan kuku pada hewan/foto: BNPB

PONTIANAK, JAYAKARTA NEWS— Dalam rangka upaya menghentikan sebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), Satgas PMK BNPB melakukan monitoring dan evaluasi secara langsung ke Provinsi/Kota terjangkit PMK di seluruh Indonesia.

Pada kesempatan ini Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, Bapak Jarwansyah S.Pd, MAP, MM bersama tim Satgas PMK melakukan kunjungan ke peternak serta rumah pemotongan hewan (RPH) di Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat yang dilanjutkan dengan kegiatan Rapat Koordinasi di kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Barat (11/10).

Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat, Ir. M. Munsif, MM mewakili Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat memaparkan bahwa sejak bulan Agustus 2022 hingga 10 Oktober 2022, PMK di Kalimantan Barat tercatat tidak ada penambahan kasus baru. Jumlah yang terjangkit tertahan pada 1822 ekor, dengan angka kesembuhan 1712 ekor atau 93,96%.

“Sehingga Provinsi Kalimantan Barat saat ini menuju zero reported cases, dengan melakukan serangkaian upaya kolaboratif, baik dengan TNI/Polri hingga level Kecamatan dan Desa,” terang Munsif.

Munsif juga mengatakan, hingga saat ini Provinsi Kalimantan Barat masih melakukan upaya-upaya, termasuk percepatan vaksinasi PMK di seluruh ternak di Kalimantan Barat. Target ternak yang tervaksin adalah 113.600 dosis, sementara hingga 10 Oktober 2022 capaian vaksin adalah 51.120 dosis.

Kemudian meningkatkan KIE kepada seluruh peternak dan stakeholder terkait, mengoptimalkan penerapan biosekuriti. Juga melakukan pengobatan pada ternak terdampak PMK yang sudah mencapai 4.347 ekor. Selain itu melakukan peningkatan kapasitas SDM dan tenaga pendukung penanganan PMK dengan total petugas yang sudah dilatih mencapai 121 orang, hingga penyediaan sarana dan prasarana pendukung seperti obat-obatan, vitamin, dan spuit.

Dalam kesempatan yang sama, Jarwansyah mengatakan bahwa bukan hal yang mudah dalam mengendalikan PMK. Namun menurutnya, Provinsi Kalimantan Barat membanggakan karena sudah zero reported cases.

“Bukan berarti tugas kita selesai, justru kewaspadaan perlu semakin ditingkatkan untuk mencegah PMK masuk lagi ke Kalimantan Barat,” tegasnya.

Hal tersebut juga diperkuat dengan pernyataan dari Drh. Sriyanto, M.Si, Ph.D selaku Kepala Karantina Pertanian Uji Standar Badan Karantina Pertanian. Menurutnya, selain vaksin juga penting dalam upaya menguatkan biosekuriti terutama di kendang, dimana ternak itu berada guna meminimalisasi virus-virus yang ada di lingkungan.

“Perlu menguatkan biosekuriti, karena range hewan yang terserang PMK itu sangat luas, kemudian morbiditas tinggi, rasa kesakitan, dan daya kemampuan untuk menyebarkan sangat tinggi. Selain itu dinamika penularan PMK sangat tinggi dan dapat bertahan hidup di lingkungan dalam jangka waktu yang lama.

Polda Kalimantan Barat Terus Mendukung Penanganan PMK

Sejak awal terindikasi adanya PMK di Provinsi Kalimantan Barat, jajaran Kepolisian Daerah Kalimantan Barat langsung melakukan Operasi Amanusa yang dilakukan sejak awal Juli hingga Agustus 2022. Setelah PMK menjadi zero reported cases, maka tanggal 17 Agustus 2022 Amanusa dinyatakan selesai namun dilanjutkan dengan kegiatan yang ditingkatkan dalam penanganan PMK.

Kapolda Kalimantan Barat yang diwakili oleh Karoops Polda Kalimantan Barat, Kombes Pol Victor Togi Tambunan, memberi arahan kepada seluruh jajaran hingga Bhabinkabtibmas untuk melakukan upaya guna menyampaikan kepada masyarakat terutama pemilik ternak untuk mau melakukan vaksinasi.

“Semaksimal mungkin kami akan melakukan upaya-upaya ini, sehingga harapannya tidak ada lagi hewan yang membawa virus PMK masuk ke Kalimantan Barat,” kata Victor.

“Kami beserta seluruh jajaran berkomitmen untuk terus meningkatkan dukungan penanganan PMK di Kalimantan Barat ini,” lanjutnya.

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.