Oleh: 𝗜 𝗣𝘂𝘁𝘂 𝗘𝗸𝗮 𝗠𝗮𝗵𝗮𝗿𝗱𝗵𝗶𝗸𝗮
Peed Aya bukan sekadar parade estetika tanpa makna. Tabanan sebagai lumbung pangannya Bali memberi Alarm nyata melalui peed aya pembukaan PKB tahun 2026 di depan Monumen Bajra Sandhi Denpasar.
Tampilan inovatif dari ritme kaki krama yang berjalan beriringan membawa gebogan dan simbol-simbol kesuburan bumi lainnya seolah memberi pesan penting yang harus kita baca sebagai sebuah manifesto hidup tentang Perjuangan Demografi Manusia Bali.
Setiap barisan pemuda, keluarga, anak-anak, dan para orang tua yang melangkah serasi adalah simbolisasi dari sebuah struktur sosial yang utuh. Di sinilah letak pesan vital KB Bali (Keluarga Berencana Khas Bali dengan empat anak: Wayan, Made, Nyoman, Ketut).
Barisan Peed Aya ini mengabarkan kepada dunia bahwa manusia Bali menolak untuk punah di tanah leluhurnya sendiri. Kehadiran nama Nyoman dan Ketut dalam barisan bukan lagi sekadar urutan kelahiran, melainkan barisan pertahanan kebudayaan yang menjaga agar Pura tidak sepi, banjar tidak sunyi, dan subak tetap lestari.
Dalam Konteks Kebijakan Publik dapat dilihat adanya titik temu yang sangat vital antara ritus budaya dan intervensi regulasi. Kebijakan yang diinisiasi oleh Gubernur Bali Wayan Koster, melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 92 Tahun 2019 tentang Krama Bali Layanan Keluarga Berencana, adalah sebuah terobosan krusial yang bersifat counter-discourse terhadap penyeragaman demografi nasional.
Selama puluhan tahun, kebijakan KB dua anak nasional secara perlahan tapi pasti telah memotong tiang penyangga keluarga Bali. Nama Nyoman dan Ketut nyaris menjadi langka di ruang-ruang kelas sekolah dasar kita. Kebijakan Gubernur Wayan Koster saat ini hadir sebagai respons taktis untuk menyelamatkan identitas manusia Bali dari hulu.
Kebijakan ini bukan sekadar urusan kuantitas atau jumlah anak, melainkan sebuah urusan geopolitik kebudayaan. Tanpa manusia Bali yang utuh dengan struktur Nangun Sat Kerthi-nya, seluruh lanskap kebudayaan akan kehilangan operator utamanya. KB Bali adalah regulasi benteng pertahanan untuk memastikan kesinambungan peradaban.
Mengapa demografi manusia Bali begitu vital dan bernilai strategis bagi masa depan pulau ini? Jawabannya jelas: Bali tidak dijaga oleh benteng beton atau militerisme, melainkan oleh krama yang menghidupi adatnya.
Ketika struktur demografi Bali menyusut, daya dukung krama terhadap desa adat ikut melemah. Beban ngayah di banjar akan semakin berat jika dipikul oleh sedikit orang, dan ruang-ruang kultural akan dengan mudah diisi serta dikomodifikasi oleh kepentingan luar yang tidak memahami kesucian tanah ini.
Melalui tema Peed Aya Kabupaten Tabanan ini, kita menegaskan kembali pesan-pesan kunci bahwa Bali membutuhkan Kedaulatan Manusia Bali sebagai pusat tata kelola kosmologi yang menjadi aktor utama sekaligus tuan rumah bukan sekedar penonton pariwisata.
Kelahiran empat anak dalam keluarga Bali adalah investasi peradaban. Mereka adalah calon-calon penjaga subak, penggerak sekaa seni, dan pelestari tradisi Tri Hita Karana yang menjadi Benteng Kultural yang Hidup.
Perjuangan Demografi Ini adalah alarm sekaligus ajakan bagi generasi muda Bali untuk tidak ragu membangun keluarga yang utuh, yang melahirkan kembali Wayan, Made, Nyoman, dan Ketut dengan kualitas hidup yang unggul (sehat, cerdas, dan berakar pada tradisi).
Peed Aya Kabupaten Tabanan kali ini adalah sebuah seruan dari jantung lumbung padi pulau ini. Kita sedang mengetuk kesadaran kolektif masyarakat dan pembuat kebijakan saat ini bahwa menjaga Bali harus dimulai dari menjaga manusianya.
Visi KB Bali yang digaungkan harus terus dijaga, dikontekstualisasikan, dan didukung dengan kebijakan kesejahteraan anak serta pendidikan yang matang. Menyelamatkan eksistensi nama Nyoman dan Ketut adalah cara kita menghormati leluhur, sekaligus mengamankan masa depan Bali agar tetap menjadi Bali yang kita kenal, menjaga pulau yang suci, berdaulat, dan kokoh berdiri di atas kaki kebudayaannya sendiri.
Namun catatan pentingnya dikemudian hari adalah Visi program yang bagus dari KB Bali ini adalah harus dibarengi dengan supporting program lainnya dari Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota di Bali untuk membangun ketahanan ekonomi dan pendidikan karena harapan peningkatan populasi manusia Bali harus sejalan dengan peningkatan taraf hidup manusia Bali sehingga betul-betul bisa berdaulat di Tanahnya sendiri. (*)
(Penulis adalah Pemerhati Budaya dan Kebijakan Publik, Mahardhika Institute)
