JAKARTA, JAYAKARTA NEWS – Dalam sepak terjangnya, mafia tanah tak pandang bulu. Lahan milik Tentara Nasional Indonesia (TNI) pun diserobot. Salah satu contoh adalah penguasaan tanah TNI secara tidak sah di Jatikarya, Kecamatan Jakasampurna, Kota Bekasi, seluas 48 hektare.
Kasus ini sudah berlangsung 24 tahun. Tiba saatnya, Laksamana TNI Yudo Margono dilantik menjadi Panglima TNI, menggantikan Jenderal TNI Andika Perkasa, Desember 2022.
Tak lama kemudian Yudo Margono menyinggung ihwal pembangunan komplek TNI di Jatikarya. Saat itulah, Komandan Detasemen Markas (Dandenma) TNI, Brigjen TNI (Mar) Nawawi melaporkan situasi lapangan, terkait penguasaan lahan oleh mafia tanah. Itu pula yang menjadi kendala pembangunan.
“Seingat saya punya TNI, kok ini bisa dikuasai orang lain, coba cek surat-suratnya semua. Berdasarkan pengecekan, saya yakin tanah itu adalah lahan milik TNI,” ungkap Yudo.
Ia lantas membentuk Satgas Mafia Tanah, berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN, Kejaksaan Agung, dan Polri. Dandenma Brigjen TNI (Mar) Nawawi, kemudian ditunjuk menjadi Ketua Tim Satgas.
Tim bekerja keras menuntaskan persoalan mafia tanah TNI seluas 48 hektare yang bernilai Rp 10 triliun itu. “Ini prestasi yang membanggakan, di saat banyak mafia tanah, kita masih bisa menyelesaikan dengan baik, dan pelakunya diproses hukum,” ujar Panglima Yudo Margono bangga.
Pernyataan panglima disampaikan saat memberikan paparan dalam kegiatan Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Rabu (8/11/2023).
Terkait kasus tanah Jatikarya, untuk diketahui, tahun 2000, ahli waris Candu bin Godo dan kawan-kawannya sebanyak 78 orang melalui advokat Dani Bahdani menggugat Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI. Mereka memakai alat bukti girik C 529 atas nama Minim bin Kaboel berupa 77 lembar girik dan 38 lembar pajak bumi bangunan (PBB) tahun 1986-1990. Panglima Yudo kemudian melalui kuasa hukumnya melaporkan pelaku yang telah membuat dan menggunakan girik C 529 palsu kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit pada 6 Maret 2023.
Panglima lega kasus itu tertuntaskan. Terkait penyelesaian sengketa tanah tersebut, Laksmana Yudo banyak dibantu Satgas Mafia Tanah yang diketuai Dandenma TNI, Brigjen TNI Nawawi.
“Saya sebagai pimpinan TNI sangat berterima kasih dan penghargaan kepada Menteri ATR, Jaksa Agung dan Kapolri serta seluruh Anggota Satgas yang bekerja keras menyelesaikan dengan berbagai tantangan. Tiap hari saya dapat laporan, bahwa ternyata tidak mudah. Alhamdulillah dengan kesabaran sehingga semua bisa dilaksanakan dengan baik. Ini menjadi pilot project untuk tanah-tanah TNI yang bermasalah, sehingga tidak mengganggu tugas pokok TNI,” ucapnya.
Dalam kesempatan itu, Brigjen Nawawi dan seluruh anggota Satgas Mafia Tanah mendapat penghargaan dari Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono dan Menteri ATR/BPN, Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto.
Brigadir Jenderal TNI (Mar) Nawawi, S.E., M.M., lahir di Malang, 12 Januari 1973, adalah perwira tinggi TNI-AL yang sejak 4 November 2022 mengemban amanat sebagai Komandan Detasemen Mabes TNI. Sebelumnya, Nawawi adalah Komandan Detasemen Mabes TNI AL. Lulusan Angkatan ke-XLII/tahun 1996 ini juga pernah mengemban jabatan Koorsmin Kepala Staf TNI-AL (2021 – 2022). (*)
