Anies: Pemda DKI Jakarta Perlu Tekanan Pers

 Anies: Pemda DKI Jakarta Perlu Tekanan Pers

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan–foto istimewa

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan–foto istimewa

Gubernur Jakarta Anies Baswedan mengakui dalam memimpin Jakarta selama satu tahun lebih, tidak sepi dari berbagai kritik. Berbagai masukan dari media massa maupun dari media sosial semuanya didata dan dipelajari. Hal tersebut disampaikan Anies Baswedan dalam seminar bertema ‘Peranan Pers pada Era Digital dan Mendukung Pembangunan Daerah’, di Jakarta Selasa (22/1/2019). Selain Anies, tampil sebagai pembicara dalam seminar ini adalah Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto dan Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo.

Pilihan tema ini, menurut Ketua Umum PWI Pusat Atal S. Depari, agar bisa melihat peran pers dalam pembangunan daerah.  Seminar ini sebagai puncak Rapat Kerja PWI masa bakti 2018-2019. Sekaligus menyongsong peringatan Hari Pers Nasional Indonesia (HPN)  6-9 Februari 2019 di Surabaya, Jawa Timur.

Menurut Anies, Pemerintah dalam hal ini Pemda DKI Jakarta perlu mendapat tekanan dari media massa maupun media sosial terkait tema-tema penting dan mendasar. Karenanya ia meminta media massa dan media sosial, menemani dirinya dalam membangun Jakarta dan menjadikan warga Jakarta sebagai co-creator yang menjadi sumber solusi.

Dalam kesempatan itu Anies juga mengakui bahwa dalam mengambil sebuah keputusan, pihaknya masih berpegang, antara lain pada informasi dari media massa terbitan Jakarta, daripada media sosial. Dia menilai, percakapan riuh-rendah di media sosial seringkali remeh-temeh dan bukan yang dipikirkan oleh masyarakat Jakarta sehari-hari seperti air bersih, transportasi, harga kebutuhan pokok (beras,telor,ayam,daging, dll) dan lapangan pekerjaan.

Ditambahkannya, Jakarta sebagai daerah, media-medianya mempunyai irisan dengan media-media nasional. Itu sebabnya, ada hal remeh, misalnya, tiba-tiba bisa menjadi isu nasional. Pada masa Orde Baru, ketika pemerintah menjadikan informasi sebagai propaganda tentang capaian-capaian pembangunan, untuk menginformasi kebenaran tanyanya ke media massa. Saat ini kondisinya terbalik. Dengan adanya tsunami informasi (baca membanjirnya informasi) termasuk berita bohong (hoax), pemerintah memegang otoritas verifikasi.

Lain lagi dengan Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto yang dalam melakukan tugas dan pengambilan keputusan sehari-hari justru lebih banyak mendengar suara media sosial darupada media massa lokal. Menurutnya, media sosial hal yang lucu, konyol, ngawur, bohong tapi terkadang ada juga benarnya. Itu semua dijadikannya wahana mendeteksi realitas yang terjadi di lapangan. Selama ini dia dalam berkomunikasi dengan warga Bogor antara lain juga menggunakan media sosial seperti instagram, facebook, website, whatsapp,dll, sehingga bisa mewujudkan Bogor seperti sekarang ini.

Sementara itu Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo mengakui bahwa media pers kini sedang memasuki ambang transisi akibat kemajuan teknologi digital. Untuk menjawab tantangan teknologi itu, menuntut tersedianya para wartawan profesional yang memahami teknologi dan model jurnalisme yang mengarah pada konvergensi dan multi platform. Karena itu program peningkatan profesionalitas melalui uji kompetensi dan sertifikasi wartawan menjadi penting.

Setiap media dituntut mengembangkan visi misi futuristik yang bisa melampaui jaman. Di era transisi menuju Teknologi 4.0. pers harus bertransformasi dari penadah iklan menjadi pengembang iklan. Saat ini masih ada banyak media didirikan hanya untuk menarik jatah dana APBD dari pemda-pemda. ***ks

 

 

Digiqole ad

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *