Oleh : Heri Mulyono
Pada 3 Januari 2026, dunia terbangun dengan berita yang mengejutkan: pasukan khusus Amerika Serikat berhasil menculik Presiden Venezuela Nicolas Maduro dari Caracas dan membawanya ke New York untuk menghadapi tuduhan kejahatan narkotika. Operasi militer spektakuler ini, dikombinasikan dengan perang tarif agresif dan ambisi ekspansionis terhadap Greenland dan Panama, menandai perubahan radikal dalam kebijakan luar negeri AS yang mengguncang fondasi tatanan global
Penculikan Maduro: Momen Watershed dalam Hukum Internasional
Operasi penculikan Maduro terjadi pada 3 Januari 2026 ketika pasukan khusus AS menyerang beberapa lokasi di Venezuela utara, termasuk pangkalan militer utama di Caracas, dan berhasil menangkap Maduro beserta istrinya Cilia Flores. Trump mengumumkan AS akan “menjalankan negara itu” hingga transisi yang aman dapat dilakukan.
Operasi ini muncul setelah bulan-bulan serbuan militer yang dimulai September 2025, dengan Trump akhirnya mengadopsi pendekatan yang lebih ekstrem dari kebijakan “tekanan maksimum” masa jabatan pertamanya. Yang paling kontroversial, Trump secara terbuka menyatakan motivasi utamanya adalah “mengambil minyak” Venezuela, mengklaim negara tersebut “mencuri” cadangan di bawah tanahnya.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyatakan sangat prihatin bahwa operasi ini menciptakan “preseden berbahaya” dan aturan hukum internasional tidak dihormati. Pakar hukum internasional sepakat ini adalah pertama kalinya dalam sejarah modern satu negara menculik kepala negara yang menjabat tanpa mandat PBB atau deklarasi perang.
Venezuela Pascamaduro: Kekacauan dan Kontrol Jarak Jauh
Trump mengumumkan AS akan “menjalankan” Venezuela melalui Wakil Presiden Delcy Rodriguez, yang kini menjabat sebagai presiden sementara, dengan Trump menyatakan “Jangan tanya siapa yang bertanggung jawab, karena saya akan memberi jawaban yang sangat kontroversial”. Strategi ini bukan penggantian rezim klasik, melainkan “dekapitasi rezim” yang berkembang menjadi pemaksaan terhadap pejabat yang ditinggalkan Maduro.
Trump mengejutkan banyak pengamat dengan menyatakan pemimpin oposisi Maria Corina Machado tidak memiliki dukungan yang diperlukan untuk memerintah, meskipun ia pemenang Nobel Perdamaian. Ini menandakan AS lebih memilih mengendalikan rezim Maduro yang tersisa daripada transisi demokratis sejati.
Trump mengumumkan telah “membentuk kesepakatan” dengan eksekutif perusahaan minyak besar untuk berinvestasi di industri minyak Venezuela yang hancur, meskipun ketentuan kesepakatan tidak jelas. Sementara itu, krisis kemanusiaan memburuk dengan kekerasan di jalanan dan jutaan warga berusaha melarikan diri.
Perang Tarif: Volatilitas Ekstrem dan Kesepakatan Terbatas
Dari Januari hingga April 2025, rata-rata tarif efektif AS meningkat dari 2,5% menjadi setinggi 27%—tingkat tertinggi dalam lebih dari satu abad. Trump mengumumkan “Liberation Day” tarifs pada 2 April 2025, memberlakukan tarif “resiprokal” pada sekitar 90 mitra dagang, termasuk tarif 34% pada China di atas tarif fentanyl 20%.
Namun, kebijakan ini memicu volatilitas ekstrem. Pada April 2025, Trump menaikkan tarif pada China dari 84% menjadi 125%, memicu reaksi keras dari Beijing. Pasar keuangan global guncang, dan konsumen Amerika mulai merasakan dampak inflasi.
Setelah eskalasi yang merusak, AS dan China mencapai kesepakatan pada Mei 2025 untuk menurunkan tarif resiprokal menjadi 10% selama 90 hari. Kesepakatan diperpanjang beberapa kali, dan setelah pertemuan antara Trump dan Xi Jinping akhir Oktober 2025, kedua pihak sepakat memperpanjang tarif yang diturunkan hingga 10 November 2026.
Meskipun ada tarif agresif, China mengakhiri 2025 dengan surplus perdagangan triliunan dolar—kemenangan ekonomi dan politik. Beijing menyerap guncangan dengan kontrol ekspor elemen tanah jarang yang presisi dan gesekan regulasi yang terukur.
Tarif Trump mencapai kenaikan pajak rata-rata $1.100 per rumah tangga AS pada 2025 dan $1.400 pada 2026. Lebih dari separuh orang Amerika menyalahkan pemerintahan Trump atas meningkatnya biaya hidup.
Ambisi Ekspansionis: Greenland dan Panama
Trump terus mengancam akan mengambil alih Greenland dan Kanal Panama dengan kekerasan jika perlu. Dalam pidato di Kongres 4 Maret 2025, Trump menyatakan “Kami membutuhkan Greenland untuk keamanan nasional” dan “administrasi saya akan merebut kembali Kanal Panama, dan kami sudah mulai melakukannya”.
Pemerintahan Trump mendiskusikan “berbagai opsi” untuk mengakuisisi Greenland, termasuk menggunakan kekerasan militer. Wakil Presiden JD Vance mengunjungi Greenland pada Maret 2025 dan menyatakan ekspektasi bahwa penduduk Greenland akan memilih kemerdekaan dari Denmark melalui penentuan nasib sendiri, kemudian AS akan “melakukan percakapan” dengan mereka.
Presiden Panama Jose Raul Mulino menolak klaim Trump, menyatakan “Presiden Trump berbohong” dan “Kanal Panama adalah milik Panama dan akan terus menjadi milik Panama”. China membantah mencoba mengklaim kontrol atas kanal.
Perdana Menteri Denmark dan Greenland berulang kali menyatakan wilayah tersebut tidak dijual. Perdana Menteri Denmark mengatakan langkah AS terhadap Greenland akan berarti akhir dari NATO.
Reaksi Global: Dunia Terpolarisasi
Amerika Latin Marah
Presiden Brasil Lula da Silva mengutuk serangan AS terhadap Venezuela, menyebutnya “melewati batas yang tidak dapat diterima” dan menciptakan “preseden berbahaya”. Brasil menarik dubesnya dari Washington. Meksiko, Kolombia, Chile, dan Argentina mengeluarkan kutukan serupa.
Presiden Kolombia Gustavo Petro menyebut operasi ini sebagai “agresi terhadap kedaulatan Venezuela dan Amerika Latin” dan menyatakan konflik internal harus diselesaikan oleh rakyat itu sendiri dalam damai.
China dan Rusia Bereaksi Keras
Kementerian Luar Negeri China menyatakan “sangat terkejut” dan mengutuk “penggunaan kekuatan terang-terangan terhadap negara berdaulat”, menyebutnya perilaku hegemonik yang melanggar hukum internasional.
Rusia mengutuk serangan dan menyerukan pembebasan segera Maduro, menggambarkan operasi AS sebagai “agresi bersenjata” yang memerlukan kecaman. Moskow menegaskan solidaritas dengan rakyat Venezuela.
Eropa Terbelah
Pejabat tinggi kebijakan luar negeri UE Kaja Kallas menyatakan UE berulang kali menyatakan Maduro tidak memiliki legitimasi, namun menekankan “prinsip hukum internasional dan Piagam PBB harus dihormati” dan menyerukan pengekangan.
Menteri Luar Negeri Prancis menyatakan operasi militer melanggar prinsip tidak menggunakan kekerasan yang mendasari hukum internasional dan tidak ada solusi politik yang bertahan lama dapat dipaksakan dari luar.
Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menyatakan negaranya tidak terlibat dalam operasi dan menekankan pentingnya menegakkan hukum internasional, meskipun mengakui tidak ada air mata untuk rezim Maduro.
Iran dan Korea Utara
Iran mengeluarkan pernyataan yang sangat mengutuk serangan AS pada Venezuela, menyebutnya pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan nasional dan integritas teritorial.
Korea Utara mengutuk penculikan Maduro sebagai “pelanggaran serius terhadap kedaulatan” dan contoh yang menegaskan “sifat jahat dan brutal AS”.
PBB: Tidak Berdaya Menghadapi Realitas
Dewan Keamanan PBB mengadakan sidang darurat di mana Rusia dan China mengajukan resolusi yang mengutuk penculikan dan menuntut pembebasan Maduro, namun diveto oleh AS dan Inggris.
Sekretaris Jenderal PBB menekankan pentingnya penghormatan penuh terhadap hukum internasional dan sangat prihatin bahwa aturan hukum internasional tidak dihormati.
Resolusi Majelis Umum yang mengutuk tindakan AS dan menyerukan penghormatan terhadap kedaulatan disahkan dengan dukungan luas, tetapi tidak memiliki kekuatan mengikat. PBB terbukti tidak relevan dalam menghadapi kekuatan militer Amerika yang digunakan secara sepihak.
Implikasi Global: Tatanan Baru yang Tidak Stabil
Sinyal untuk Rusia dan China
Operasi Venezuela kemungkinan akan memberi keberanian pada Rusia dengan Trump menyebut ekstraksi Maduro sebagai “operasi militer luar biasa”—menggemakan deskripsi Putin tentang invasi Ukraina sebagai “operasi militer khusus”. Ini menunjukkan bahwa kadang-kadang kekuatan besar mungkin dibenarkan dalam intervensi militer terhadap negara kecil.
China tidak memerlukan pengambilalihan Venezuela oleh Trump untuk membenarkan kampanye militer terhadap Taiwan, namun preseden ini mempermudah penciptaan dalih.
Eropa Menghadapi Dilema Eksistensial
Ancaman Trump terhadap Greenland saja telah mempercepat pembongkaran kredibilitas, otoritas, aliansi AS, dan tatanan pasca-Perang Dunia II . Eropa dipaksa untuk mempercepat “otonomi strategis” dengan komando militer independen dan industri pertahanan bersama.
Proliferasi Nuklir dan Fragmentasi Perdagangan
Jika kedaulatan tidak lagi dilindungi hukum internasional, negara-negara menengah akan mencari keamanan mandiri. Banyak negara mencari mitra perdagangan alternatif untuk mengurangi ketergantungan pada AS, dengan perdagangan terfragmentasi menjadi blok-blok regional.
“Doktrin Donroe”: Dominasi Hemisfer Barat
“Korolari Trump” pada Doktrin Monroe, sebagaimana diuraikan dalam Strategi Keamanan Nasional 2025, secara resmi berlaku, mendemonstrasikan komitmen yang sudah lama tertunda terhadap keamanan hemisferik.
Namun Trump puas dengan Venezuela yang terus dijalankan oleh rezim represif yang sama, selama setuju melakukan perintahnya—ia memilih pengaturan ini daripada pemerintahan yang dipimpin oposisi. Ini bukan tentang demokrasi, tetapi tentang dominasi.
Kesimpulan: Amerika Membongkar Tatanan yang Dibangunnya Sendiri
Negara paling kuat di dunia, yang sama yang membangun dan memimpin tatanan global pascaperang, kini secara aktif membongkarnya, dipimpin oleh presiden yang lebih berkomitmen dan lebih mampu membentuk kembali peran Amerika di dunia daripada siapapun dalam sejarah modern.
Trump telah menunjukkan bahwa ketika Amerika menginginkan sesuatu, tidak ada yang bisa menghentikannya—bukan hukum internasional, bukan PBB, bukan sekutu. Maduro tidak memiliki sekutu yang bersedia bertindak, tidak ada militer yang mampu membalas, tidak ada pengaruh atas apapun yang dipedulikan Trump.
Namun kemenangan taktis ini datang dengan biaya strategis yang besar. Kredibilitas Amerika di mata dunia hancur. Sekutu tidak lagi mempercayai komitmen Washington. Musuh merasa dibenarkan untuk menggunakan logika kekuatan yang sama. Tatanan berbasis aturan yang melindungi kepentingan Amerika selama 80 tahun digantikan oleh hukum rimba di mana hanya kekuatan militer yang penting.
Dunia tidak akan kembali ke status quo. Yang muncul adalah tatanan multipolar yang kacau di mana konflik adalah norma, hukum adalah opsional, dan setiap negara dengan kekuatan militer merasa berhak melakukan apa yang dilakukan Trump. Januari 2026 mungkin akan diingat sebagai momen ketika Amerika, dalam usahanya membuktikan kehebatannya, justru mempercepat penurunan relatif yang ingin dihindarinya. (*)
