13 Tahun Dihantam Banjir, Walikota Bekasi harus Atasi Sengketa Drainase

 13 Tahun Dihantam Banjir, Walikota Bekasi harus  Atasi Sengketa Drainase

Hujan hanya setengah jam, Sabtu, 20 November, banjir langsung melanda Griya Agung Sentosa Bekasi/foto istimewa

BEKASI, JAYAKARTA NEWS– Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kota Bekasi, Heri Purnomo  mendesak Walikota Bekasi Rahmat Effendy agar mencegah potensi konflik antarwarga akibat banjir yang mulai melanda sejumlah kompleks perumahan. Pemkot Bekasi harus hadir untuk menyelesaikan sengketa drainase antar kompleks perumahan yang sering terjadi saat musim hujan.

Keterlibatan Pemkot Bekasi, kata Heri bukan tanpa alasan. Secara peraturan sudah ditetapkan dalam Perda  Kota Bekasi No 06 Tahun 2020 tentang Drainase. “ “Pasal 7 Perda tersebut menyebutkan, tanggung jawab pemerintah daerah memfasilitasi penyelesaian sengketa  dalam penyelenggaraan sistim drainase,” kata Heri, Minggu, 20 November 2021.

Heri mengemukan hal itu menyikapi keluhan warga yang menilai Pemkot Bekasi, khususnya Lurah Jatimelati, Kardi, lambat merealisasikan  kesepakatan antar warga tiga kompleks perumahan mengenai  sengketa drainase. Pada 6 November 20021 lalu , warga perumahan Griya Agung Sentosa,  Bulog 3 Jatimelati dan Green Park dimediasi oleh Lurah Kardi di Kantor Kelurahan Jatimelati Bekasi telah sepakat membongkar pintu air, ram, gorong gorong yang menghambat arus air kala terjadi hujan.

Sebelumnya, seorang warga Griya Agung Sentosa, Oka Ramos mengeluhkan sikap pemkot atas kondisi banjir yang kerap menimpa wilayahnya. “Jangan sampai rumah warga kerendam 70 cm lagi musim hujan ini, baru nanti kesepakatan itu direalisasikan,” keluh Oka Ramos.

Ramos mengisahkan, perumahannya banjir mulai terjadi tahun 2008, sejak ada perumahan Bulog 3, karena developer menutup saluran air dan menembok  keliling lahannya.  Ternyata, perumahan Bulog 3 pun banjir hampir 1  meter setiap tahun, setelah ada perumahyan Green Park

“Kami sudah hampir 13 tahun menderita banjir setiap musim hujan,” tegas Ramos.

Heri menilai, kesepakatan  warga kompleks yang difasilitasi oleh Lurah itu berarti sebenarnya dapat mencegah konflik antarwarga. Namun, bila tak segera ditindaklunjuti, bisa memicu konflik lagi.  “Langkah Lurah Jatimelati itu bagus, cuma harus segera dieksekusi. Jangan sekadar sepakat tanpa tindakan,” kata Heri mengingatkan.

Dia juga secara tegas meminta, agar Walikota Rakmat Effendi juga memantau realisasi kepakatan itu agar bisa segara dilaksanakan. “Jangan sampai warga terus  konflik yang mudah disusupi kepentingan-kepentingan tertentu. Ingat lho, di Kelurahan Jatimelati itu, baru-baru ini  Dansus 88 menangkap 3 teroris. Jadi jangan anggap remeh,” kata Heri mengingatkan. ***ebn

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *