BUS Trans Pakuan di Kota Bogor sudah sepuluh tahun beroperasi melayani masyarakat. Jenis angkutan masal ini dikenal sebagai angkutan murah, nyaman, dan aman. Tapi bagaimana nasib angkutan kebanggaan masyarakat itu sekarang?
Dalam kepemimpinan Direktur Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDJT) Krisna Kuncahyo, ternyata tidak mampu memperbaiki kinerja perusahaan pelat merah itu. Setelah dua tahun memimpin, tiga rekomendasi Tim Penyehatan Perusahaan yang dibentuk Walikota Bogor Bima Arya, tidak mampu dilaksanakan. Padahal kucuran dana penyehatan dari APBD Kota Bogor 2016 sesuai rekomendasi sebesar Rp 5,5 miliar sudah diterima. “Rekomendasi sudah ada, tapi tidak dilaksanakan, ” jelas Mardinus Haji Tulis, Ketua Komisi B DPRD Kota Bogor kesal.
Menurut anggota dewan dari Partai Hanura ini, ada tiga rekomendasi tim. Perusahaan harus menutup defisit anggaran Rp 1,5 miliar, lantas melakukan perampingan karyawan 30 persen dengan membayar pesangon dan terakhir harus memperbaiki (servis besar) 30 bus Trans Pakuan yang dikelola PDJT.
Hanya defisit anggaran saja yang dilaksanakan Krisna. Dua rekom lain diabaikan. Padahal rekom itu hasil kajian tim konsultan bentukan walikota agar kinerja dan performa perusahaan jadi lebih baik. “Bagaimana dewan mau setuju permohonan anggaran baru, kalau tanggung jawab kinerjanya jeblok, “ujar Mardinus.
Akibat kinerja buruk perusahaan, sebanyak 147 karyawan sudah tiga bulan tidak terima gaji. Bahkan karyawan sudah melakukan demo ke DPRD dan Balaikota. Walikota mengaku masih belum mendapatkan solusi yang tepat untuk mengatasi problem jangka pendek dari PDJT. Sementara dewan menolak memberi anggaran sebelum direksi mempertanggungjawabkan laporan penggunaan anggaran Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bogor.
Akibat kondisi ini, pelayanan masyarakat di jasa angkutan umum terganggu. Jadwal kedatangan bus yang terlayani setiap 15 – 30 menit, sekarang sudah tidak menentu. Dari 30 bus bantuan hibah Kementerian Perhubungan RI tahun 2006, tinggal 10 bus yang layak operasi. Lainnya rusak.
“Walikota harus menyelamatkan bus kebanggaan masyarakat ini. Ini angkutan murah dan nyaman, ” ungkap Reyhan Fadilah (23), karyawan pelanggan bus Trans Pakuan yang berharap Walikota bila harus memilih, lebih baik Angkutan Perkotaan (angkot) yang dikurangi. Sementara Direktur PDJT mengaku pasrah dan mengaku sudah melakukan berbagai upaya, termasuk upaya pinjam ke BUMD lain seperti Bank Pasar dan PDAM, namun gagal.
Diperoleh informasi, awal tahun 2017 ada tambahan 10 bus medium dari Kemenhub juga belum dioperasionalkan dan masih mangkrak di Dinas Perhubungan Kota Bogor. Investigasi di pool TP Bubulak, bus hanya beroperasi pagi sampai jam 10.00. “Nanti siang jam 13.00 kemungkinan beroperasi lagi. Itu pun kalau ada sopir dan kondekturnya, ” cetus salah satu pengemudi yang lagi menjaga pool biar tidak kosong. ***
Seharusnya yang menjadi tanggung jawab dirut PDJT karena dialah paling tahu gimana jalannya Roda Perusahaan Daerah, uang rakyat sudah milyaran dikucurkan untuk menunjang operasional tapi tak becus juga menjalankan sebaiknya Pak Walikota Mempertimbangkan kembali Kepimpinan Dirut PDJT saat ini ,pelu juga Perusahaan ini di Audit secara benar agar tidak terjadi kerugian yang berulang -ulang