Perangi Kabar Hoax Pakai Jawarah

PERSATUAN Wartawan Indonesia (PWI) menginisiasi  Jaringan Wartawan Anti-Hoax (Jawarah), sebagai  produk dari  peringatan Hari Pers Nasional 2017. Jaringan ini bertujuan  membantu masyarakat untuk  mengatasi ketidakpastian dan kebingungan sebagai dampak tersebarnya berita bohong atau lazim disebut sebagai hoax.

Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla menyabut baik atas pembentukan jaringan ini. Semula, nama jaringan ini disingkat dengan Jawah, yang kalau orang Jawa bisa memaknai ini sebagai “hujan”. Namun Wapres kemudian menyarankan agar disingkat Jawarah, biar ada unsur heroiknya. Sedikit ditambah “h” dari kata “Jawara”. Tambahan “h” sehingga menjadi “Jawarah”, maksudnya biar tidak melanggar hak cipta. Tentu, ini sedikit berkelakar maksudnya, karena sejauh ini belum ada yang mempatenkan kata Jawara (pendekar) Banten itu.

Usulan Wapres tersebut  disetujui  oleh PWI, dan singkatan Jaringan Wartawan Anti-Hoax menjadi Jawarah akan dipatenkan. Dengan singkatan  tersebut,  Kalla berharap, dengan Jawarah maka para wartawan akan memiliki  sifat heroisme dalam memerangi  kejahatan dan kedzaliman.

Jawarah dipandang penting karena untuk memerangi beredarnya berita hoax yang lazimnya memanfaatkan media sosial. Celaka tiga belas,  kalau berita yang tidak berbobot sama sekali itu kemudian justru dikutip oleh media mainstream.

Kalla mengungkapkan, mengikuti perkembangan teknologi, sebagai sebuah keniscayaan. Berbagai peristiwa besar di dunia, terjadi karena penggunaan teknologi yang sesuai pada jamannya. Revolusi Iran, lahri karena menyebaran informasi yang dilakukan oleh Khomaeni menggunakan kaset. Perubahan di kawasan Arab, digerakkan oleh penggunaan media sosial.

“Perkembangan teknologi telah mengubah banyak hal, karena itulah maka media mainstream harus juga mengawasi,” kata   Kalla,  Jumat (28/4/2017).

Jawarah adalah  himpunan mereka yang punya komitmen besar untuk memerangi hoax. Jaringan didukung oleh kalangan  jurnalis,  pemimpin redaksi, dan ahli media. Selain itu bergabung pula  tokoh pemerintah, pemimpin masyarakat dan kalangan pengusaha, baik dalam kedudukan mereka sebagai dewan penasehat atau dewan pakar.