JAYAKARTA NEWS – Ombudsman RI mendorong pemerintah segera melepaskan cadangan beras untuk mengisi pasar. Karena langkanya beras terutama di minimarkat.
“Beras di gudang Bulog harus segera keluar mengingat masyarakat membutuhkan ketersediaan beras,” tegas Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, dikutip Sabtu (9/8/2025).
Apalagi, kata Yeka, sebagian beras di gudang sudah berumur lebih dari satu tahun, beras yang paling lama Februari 2024, sehingga berpotensi menurun kualitasnya.
Ombudsman RI menekankan, ketersediaan beras harus menjadi prioritas utama pemerintah, pelaku usaha dan seluruh pemangku kepentingan di tengah polemik perberasan yang terjadi belakangan ini.
Ombudsman RI menyarankan Badan Pangan Nasional (Bapanas) mempertimbangkan penyesuaian aturan terkait mutu dan label beras. Sehingga tidak berpotensi menghambat distribusi.
“Penyesuaian ini penting agar pasokan beras di pasar tetap terjaga. Kedepan, perlu ada kebijakan standar mutu beras yang memberikan insentif peningkatan kualitas produksi beras,” jelas Yeka.
Hasil pemantauan Ombudsman RI menunjukkan sejumlah persoalan di rantai tata niaga beras.
Di tingkat petani, produktivitas padi saat ini di wilayah amatan mencapai rata-rata 5,5 ton per hektare, meningkat dibanding dua hingga tiga musim sebelumnya yang kerap mengalami gagal panen.
“Namun, sangat disayangkan varietas padi yang digunakan oleh Petani masih banyak yang ditemukan tidak tersertifikasi,” ungkap Yeka.
Selain itu, lanjut Yeka, harga gabah saat ini sudah mencapai di kisaran Rp7.500-Rp8.400 per kilogram (kg). Hal ini tentu akan mendorong kenaikan harga beras juga, sehingga HET beras akan sulit patuhi.
Di tingkat penggilingan padi, persaingan untuk mendapatkan gabah semakin ketat, bahkan memicu banyak penggilingan padi kecil tidak beroperasi, bahkan sudah ada yang tutup.
“Gudang penggilingan padi banyak yang kosong tidak memiliki stok gabah maupun beras, akibat kekhawatiran para pelaku usaha terhadap kebijakan tata niaga perberasan saat ini,” ujar Yeka.
Sementara itu, harga beras di pasar naik berkisar Rp2.000-Rp3.000 kenaikannya per kilogram. Bahkan mayoritas beras dijual dalam bentuk curah tanpa label mutu.
Berdasarkan pantauan beras kemasan 5 kilogram di minimarket di Jakarta sudah tidak tersedia sejak seminggu lebih.
“Sudah lebih seminggu beras kemasan tidak ada lagj kiriman. Banyak pelanggan yang cari,” ujar Rina, karyawan minimarket di Setu, Cipayung, Jakarta Timur.
Hal serupa juga terjadi di minimarket di Pasar Rebo, Jakarta Timur. “Banyak pelanggan yang tanyakan beras, tapi sudah seminggu lebih nggak ada pasokan,” kata Syahroni, staf penjual.
Indarto, warga Jatiwaringin, Pondok Gede, Kota Bekasi, juga mengeluhkan susahnya cari beras kemasan 5 kg di minimarket. “Biasanya banyak, tapi sudah seminggu saya cari ke minimarket mana pun kosong,” ungkapnya.
Indarto pun terpaksa membeli beras ke warung Madura yang masih tersedia. “Tapi kualitas berasnya tidak bagus. Banyak kutunya,” tandasnya.
Menurut Indarto, pemerintah mesti menjamin ketersediaan beras untuk kebutuhan pokok masyarakat. Apalagi kabarnya Indonesia sudah swasembada beras. Tapi kenapa justru langka? (yog)
