JAYAKARTA NEWS – Sebagai komoditas strategis minyak sawit menjadi bagian penting dalam mendukung ketahanan pangan dan energi termasuk penguatan hilir yang diusung Presiden RI Prabowo Subianto.
Untuk menopang hilirisasi tersebut, penguatan hulu menjadi fokus yang harus didorong di tengah stagnannya produktivitas sawit nasional.
Hal tersebut terangkum dalam Workshop Jurnalis Industri Hilir Sawit “Strategi Penguatan Hilirisasi Sawit Bagi Pangan dan Energi Indonesia” yang diselenggarakan Majalah Sawit Indonesia dIdukung Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) serta GIMNI dan APROBI di Bogor, Sabtu (22/2/2025).
Ketua Pelaksana acara Qayum Amri, mengatakan hilir sawit tidak hanya minyak goreng. “Tapi (sawit) bisa jadi helm dan pengembangan lainnya,” ujarnya, Sabtu (22/3/2025).
Hal serupa diungkapkan Kepala Bidang Perusahaan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Achmad Maulizal.
Menurut Maulizal, pentingnya untuk mendorong hilirisasi sesuai kebijakan Asca Cita Prabowo Subianto untuk memperkuat hilirisasi di bidang pangan dan energi.
Penguatan sawit ini, tambah Maulizal, juga sudah tertuang di program-program Presiden Prabowo seperti dalam RPJMN.Untuk mencapai Indonesia emas, peranan BPDP di sini untuk mendorong kemandirian pangan dan energi.
“Ini menarik sebagai fokus kegiatan hari ini,” ujar Mauluzal.
Dalam konteks swasembada energi, Maulizal, menyebut Indonesia harus menyiapkan minyak nabatinya untuk mengganti energi fosil. Hilirisasi sawit pun bisa menopang industri lain seperti maritim.
“Misalnya, helm sawit ini untuk mendukung kegiatan maritim. Lalu perahu-perahu yang terbuat dari hasil samping sawit juga bisa mendukung kegiatan maritim nelayan,” sambung Maulizal.
Maulizal menambahkan, fokus BPDP tahun ini terus menggenjot pelaksanaan peremajaan sawit rakyat (PSR) tetap. Tanpa PSR, produktivitas sawit Indonesia terus menurun. Saat ini saja, produktivitas petani hanya 2,5-3 ton per haktare per tahun.
Direktur Bioenergi, Kementerian ESDM, Edi Wibowo menyebut, kebutuhan minyak sawit mentah (CPO) ke depan akan terus bertambah untuk program biodiesel yang terus ditingkatkan persentasenya.
Edi menjelaskan, untuk program B40 tahun 2025 diperkirakan mencapai 15,6 juta ton kebutuhan CPO.
Program B40 adalah program pemerintah untuk menerapkan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dengan campuran bahan bakar nabati biodiesel berbasis minyak sawit sebesar 40 persen yang mulai diterapkan pada 1 Januari 2025.
“Setiap meningkatkan presentasenya ini pasti ada kajian-kajian, misalnya uji jalan, uji mesin dan lain sebagainya. Sekarang pun kami sudah tes untuk B50, supaya kita siap ketika nanti akan diimplemenetasikan,” terang Edi.
Edi mengungkap, penerapan biodiesel saat ini relatif lancar baik dari sisi pasokan maupun penyaluran. Dari sisi kualitas, saat ini sudah jarang terdengar isu terkait teknis seperti mesin yang cepat rusak.
“Isu teknis filter bahan bakar, ini pas awal awal aja isunya. Setelah saat ini tidak lagi isu yang sering muncul itu,” kata Edi.
Lebih lanjut, Edi memaparkan, manfaat biodieselnya juga signifikan bagi negara dengan setidaknya menghemat devisa negara sebesar US$9,33 miliar atau sekitar Rp149,28 triliun (asumsi kurs Rp16.000 per dolar AS) sepanjang 2024.
Edi memproyeksikan pada B40 setidaknya devisa yang dapat dihemat sebesar Rp147,5 triliun, pengurangan emisi sebesar 41,46 juta ton CO2 ekuivalen, dan peningkatan nilai tambah CPO menjadi biodiesel sebesar Rp20,98 triliun.
“Ke depannya B50 kami masih lakukan kajian. Mudah-mudahan bagaimana aspek kecukupan CPO-nya. Karena untuk B40 saja menyedot sekitar 28 persen CPO yang digunakan,” ujar Edi.
Sementara itu, Kepala Bidang Sustainability Asosiasi Produsen Biodisel Indonesia (APROBI) Rapolo Hutabarat mengatakan, pelaku usaha terus mendukung program pemerintah dalam meningkatkan mandatori biodiesel.
Rapolo menyebutkan, sejak 2005 kapasitas terpasang biodiesel terus naik, tahun 2024 mencapai lebih dari 20 Juta kilo liter (k/l).
Di samping itu, lanjut Rapolo, jika terdapat juga bahan energi terbarukan seperti bioethanol dan bioavtur yang harus didorong ke depan oleh pemerintah.
Rapolo mengatakan, ada beberapa perusahaan bioethanol yang bernaung di Aprobi. Namun program bioethanol itu belum berjalan seperti yang ditetapkan regulasi.
“Di Jawa Timur, misalnya, sudah ada percampuran. Kita dorong berjalam program bioethanol bisa jalan baik dari sawit atau minyak nabati lainnya,” jelas Rapolo.
Bioavtur pun, tambah Rapolo, akan menjadi kebutuhan energi ramah lingkungan ke depan yang wajib digunakan di Eropa.
“Kembali ke ketahanan energi, kami kira perlu didorong memblending, menggunakan sawit untuk bioavtur,” ujar Rapolo.
Karena, menurut Rapolo, dalam waktu ke depan 2026 atau 2027 semua penerbangan yang mendarat ke Eropa harus menggunakan bioavtur.
Ketua Bidang Komunikasi Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Fenny Sofyan menjelaskan, tantangan bagi program biofuel di Indonesia berkaitan dengan penurunan produksi dan produktivitas sawit. Data GAPKI menunjukkan produksi CPO dan CPKO turun menjadi 52,7 juta ton pada 2024 dibandingkan tahun 2023 sebesar 54,8 juta ton.
Menurut Fenny, salah satu upaya yang dapat dijalankan adalah Peremajaan Sawit Rakyat. Namun persoalannya terjadi ketidakpastian hukum.
Ketidakpastian hukum dan berusaha, kata Fenny, terjadi karena banyaknya Kementerian/Lembaga yang mengatur dan/atau terlibat dalam industri sawit (teridentifikasi 37 instansi terlibat), Terdapatnya peraturan perundangan yang tumpang tindih, dan Kebijakan yang mudah berubah.
GAPKI berharap pemerintah dapat mendukung sektor hulu melalui kepastian hukum dan legalitas perkebunan. Perkebunan sawit di-klaim masuk kawasan hutan, meskipun sudah mempunyai alas hak.
“Yang masuk dalam pasal 110B berpotensi akan terjadi penurunan luas areal seluas sekitar 2,6 juta hektare karena hanya diizinkan beroperasi satu siklus dan wajib dihutankan kembali,” jelas Fenny.
Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Gulat Medali Emas Manurung mengharapkan, dampak positif program B40 kepada petani sawit untuk menjaga stabilitas harga TBS (Tandan Buah Segar) sawit.
Namun, kata Gulat, dibandingkan program B30 dan B35, saat program B40 mulai dijalankan ternyata harga TBS sawit malahan turun menjadi Rp1.000-Rp1.200 per kilogram.
“”Kami melihat setelah B40 malah anjlok harga CPO baik di domestik di KPBN dan Bursa Malaysia. Sehinggq terdampaklah TBS. setelah pertengahan TBS turun setelah B40 ini,” ungkap Gulat.
Gulat menduga, penurunan harga TBS tersebut akibat dari pelarangan ekspor produk minyak sawit berkadar asam tinggi seperti POME dan HAPOR. Pasalnya, harga sawit asam tinggi sekitar Rp9.000 per kg, sedangkan harga CPO Rp13 ribuan per kg. (yr)
