Oleh : Heri Mulyono
Tahun 2026 menjadi tahun krusial bagi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam mengemudikan kebijakan fiskal Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Dilantik pada 8 September 2025 menggantikan Sri Mulyani Indrawati, Purbaya membawa pendekatan baru yang disebut sejumlah pengamat sebagai “Purbaya Effect”—pergeseran paradigma dari disiplin fiskal ketat menuju fiskal yang lebih ekspansif dan pro-pertumbuhan.
Pertanyaan besarnya: apakah pendekatan baru ini mampu mengakselerasi ekonomi Indonesia melampaui tren 5 persen yang telah menjadi “zona nyaman” selama satu dekade terakhir, atau justru menimbulkan risiko baru di tengah ketidakpastian global?
Target 6 Persen: Optimisme Versus Realitas
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meyakini ekonomi Indonesia pada 2026 dapat tumbuh di kisaran 6 persen, melampaui target resmi pemerintah dalam APBN sebesar 5,4 persen. Untuk kuartal IV 2025, ia memproyeksikan pertumbuhan mencapai 5,6-5,7 persen, meningkat dari realisasi kuartal III sebesar 5,04 persen.
Namun, proyeksi lembaga internasional jauh lebih konservatif. Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya 4,8 persen pada 2025 dan 2026. Bank Dunia memproyeksikan 5 persen pada periode 2025-2026, sebelum meningkat ke 5,2 persen pada 2027.
Proyeksi domestik juga bervariasi. Tim ekonom BCA memperkirakan pertumbuhan PDB riil 2026 hanya di kisaran 5,1 persen, sementara Bank Syariah Indonesia memproyeksikan 5,28 persen. Institute for Economic and Social Research (LPEM) FEB UI bahkan lebih pesimis dengan proyeksi 4,9-5,0 persen, dengan catatan kritis tentang “kualitas pertumbuhan 5 persen yang suboptimal.”
German Trade & Invest (GTAI) dalam laporannya menyimpulkan bahwa prospek Indonesia untuk 2026 lebih didefinisikan oleh stabilitas daripada momentum, dengan pertumbuhan diperkirakan tetap di sekitar lima persen. “Ruang untuk akselerasi tampak terbatas,” tulis laporan tersebut.
Paradigma Baru: Fiskal Ekspansif Tanpa Pajak Baru
Kedatangan Purbaya membawa perubahan signifikan dalam pendekatan kebijakan fiskal. Berbeda dengan Sri Mulyani yang dikenal dengan disiplin fiskal ketat, Purbaya memiliki pendekatan yang lebih pro-pertumbuhan.
Langkah paling berani adalah penempatan dana menganggur 200 triliun rupiah ke lima bank BUMN (HIMBARA) untuk meningkatkan likuiditas perbankan dan mendorong ekonomi. Purbaya menegaskan ini bukan pencetakan uang baru, melainkan penempatan sementara yang tetap dalam kendali pemerintah.
Purbaya juga mengerek rencana defisit APBN 2026 dari semula 638,8 triliun rupiah (2,48% PDB) menjadi 689,1 triliun rupiah (2,68% PDB) untuk mengakomodasi program prioritas, khususnya program makan bergizi gratis yang mendapat alokasi 335 triliun rupiah. Namun, ia menegaskan defisit tetap di bawah batas 3 persen sesuai undang-undang.
Yang menarik, Purbaya berjanji tidak ada pajak baru sepanjang 2026. Kenaikan tarif pajak hanya akan dipertimbangkan jika pertumbuhan ekonomi melampaui 6 persen dengan peningkatan daya beli masyarakat. Ia juga memastikan tidak ada kenaikan PPN dan menunda pemberlakuan PPh e-commerce 0,5 persen sampai pertumbuhan ekonomi menembus 6 persen.
David Sumual, Chief Economist Bank Central Asia, menilai kebijakan Purbaya mencerminkan upaya untuk mendorong pertumbuhan melalui stimulus fiskal, namun perlu diwaspadai dampaknya terhadap defisit dan utang pemerintah jangka panjang.
Tantangan Eksternal: Perang Dagang dan Komoditas
Dinamika perdagangan global menjadi tantangan utama. Meskipun Indonesia telah melakukan negosiasi kesepakatan tarif dengan Amerika Serikat pada Juli 2025, delegasi Indonesia dijadwalkan kembali ke Washington D.C. dengan target penyelesaian akhir tahun. Ketidakpastian ini berdampak pada sentimen investasi.
IMF memperingatkan bahwa jika ketegangan perdagangan berlanjut, kenaikan tarif dan ketidakpastian yang menyertainya akan memperlambat pertumbuhan global secara signifikan. IMF telah menurunkan perkiraan pertumbuhan untuk emerging markets sebesar 0,5 poin persentase menjadi 3,7 persen.
Harga komoditas menghadirkan prospek beragam. Harga energi seperti batu bara dan minyak mentah menghadapi tekanan ke bawah di tengah peningkatan pasokan global dan permintaan moderat. Potensi tekanan ekspor juga akan terjadi akibat lemahnya ekonomi China, yang akan menekan harga komoditas andalan ekspor Indonesia.
Namun, ada juga peluang. Pada 2026 akan banyak kerja sama internasional seperti IEU-CEPA, ICA-CEPA, dan IEAEU-FTA yang akan menjadi katalis pendorong kinerja ekspor.
Bencana Sumatra: Ujian Fiskal Tak Terduga
Tantangan terbesar di awal kepemimpinan Purbaya adalah penanganan bencana banjir lumpur dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Pemerintah telah menggelontorkan Dana Kemasyarakatan Presiden sebesar 268 miliar rupiah dan menyiapkan Transfer ke Daerah (TKD) tanpa syarat sebesar 43,8 triliun rupiah untuk tiga provinsi terdampak.
Center of Economic and Law Studies (Celios) memperkirakan nilai kerugian akibat bencana di Sumatra mencapai 68,67 triliun rupiah. Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif Celios, menyatakan pemulihan dari bencana ini memerlukan dukungan keuangan substansial di tengah kondisi fiskal yang sudah ketat. “Ini akan menjadi ujian nyata kemampuan manajerial Purbaya dalam mengelola prioritas anggaran,” ujarnya.
Masalah Struktural: Ketenagakerjaan dan Daya Beli
Di balik angka pengangguran yang rendah, terdapat masalah struktural yang kompleks. Lambatnya pertumbuhan pendapatan masyarakat menjadi masalah yang terus membatasi momentum pertumbuhan berbasis konsumsi.
Carolyn Turk, Direktur World Bank untuk Indonesia, mengungkapkan bahwa meskipun ekonomi menciptakan lapangan kerja untuk sebagian besar pendatang baru, sebagian besar berada di sektor dengan nilai tambah rendah. Antara 2018 dan 2024, upah riil menurun 1,1 persen per tahun, menciptakan fenomena “working poor” yang semakin luas.
Nur Komaria, peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), menjelaskan bahwa sektor ketenagakerjaan Indonesia menghadapi kerentanan terkait jam kerja, struktur pendapatan, dan perlindungan sosial. “Banyak pekerja informal beroperasi dalam kondisi tidak stabil karena jam kerja panjang, upah rendah, dan dukungan minimal dari jaringan sosial,” ungkapnya.
Masalah ketidaksesuaian pekerjaan—ketidaksesuaian antara kualifikasi pendidikan, keterampilan, dan minat dengan pekerjaan yang tersedia—juga terus memburuk. Indikator produktivitas pekerja menurun seiring berkurangnya jam kerja, yang berimplikasi pada upah yang juga menurun.
Investasi: Motor Baru Pertumbuhan?
Ada kabar baik dari sisi investasi. Total investasi Indonesia mencapai 491,4 triliun rupiah pada kuartal ketiga 2025, meningkat 13,9 persen tahun-ke-tahun. Yang menarik, investasi domestik melonjak 40,5 persen tahun-ke-tahun menjadi 279,4 triliun rupiah, menunjukkan kepercayaan pelaku usaha domestik terhadap ekonomi Indonesia.
Untuk 2026, pemerintah menetapkan target investasi ambisius dengan pertumbuhan dua digit, didukung oleh belanja infrastruktur, industrialisasi hilir, dan program prioritas dalam ketahanan energi dan pangan. Hilirisasi dan pergeseran prioritas kebijakan diperkirakan akan menjadikan PMDN sebagai motor utama investasi.
Namun, IMF memperingatkan bahwa investasi asing langsung tetap terkonsentrasi pada pengolahan logam hilir, yang membatasi penciptaan lapangan kerja dan peningkatan industri yang lebih luas. “Indonesia perlu mendiversifikasi basis investasinya untuk menciptakan dampak yang lebih merata,” kata Maria Gonzalez, pemimpin tim IMF untuk Indonesia.
Peluang: Digital dan Reformasi Struktural
Di tengah tantangan, ada peluang signifikan. Bank Dunia meyakini Indonesia dapat mendorong pertumbuhan produktivitas lebih cepat dengan memperkuat kualitas dan jangkauan infrastruktur digital. Ekonomi digital Indonesia tetap terbesar di ASEAN pada 2025.
Mahesh Uttamchandani, Direktur Praktik Regional World Bank untuk Digital dan AI di Asia Timur dan Pasifik, menyatakan bahwa ambisi digital Indonesia sesuai dengan peluang besar di depan. “Komitmen pemerintah terhadap transformasi digital layanan publik dan ekonomi menghasilkan momentum kuat, dengan ruang untuk pergi lebih jauh lagi,” ujarnya.
Ekonomi dan keuangan syariah juga diyakini menjadi bagian integral dari dorongan pertumbahan nasional. Pemerintah mendorong aktivitas ekonomi dalam negeri melalui program stimulan akhir tahun dengan target transaksi EPIC Sale 56 triliun rupiah, Harbolnas 34 triliun rupiah, dan program BINA 30 triliun rupiah.
Penilaian Analis: Ketahanan, Bukan Akselerasi
Kesimpulan dari berbagai analis cenderung konvergen: Indonesia memasuki 2026 dengan prospek yang lebih didefinisikan oleh ketahanan daripada akselerasi.
Tim ekonom BCA menyatakan prospek makroekonomi Indonesia diperkirakan mengalami perbaikan moderat pada 2026, didukung kebijakan fiskal ekspansif dan suku bunga lebih rendah, meskipun masalah struktural di sektor rumah tangga akan terus membatasi momentum.
Perry Warjiyo, Gubernur Bank Indonesia, lebih optimis dengan menyatakan keyakinan bahwa prospek ekonomi Indonesia di 2026 dan 2027 akan lebih baik di tengah perlambatan ekonomi global, didukung inflasi yang terjaga dalam kisaran target 1,5-3,5 persen.
Namun, LPEM FEB UI menekankan perhatian pada “kualitas pertumbuhan yang suboptimal,” dengan distribusi manfaat pertumbuhan yang tetap tidak merata. “Pertumbuhan 5 persen tidak cukup jika sebagian besar rakyat tidak merasakan perbaikan kesejahteraan riil,” kata peneliti LPEM.
Kesimpulan: Era Baru, Tantangan Lama
Tahun 2026 menandai era baru kebijakan fiskal Indonesia di bawah kepemimpinan Purbaya Yudhi Sadewa. Dengan pendekatan yang lebih ekspansif dibandingkan pendahulunya, Purbaya membawa harapan bahwa Indonesia dapat keluar dari “zona nyaman” pertumbuhan 5 persen.
Target pertumbuhan 6 persen mencerminkan ambisi tinggi. Namun, proyeksi sebagian besar lembaga keuangan menunjukkan skeptisisme, dengan perkiraan pertumbuhan tetap di kisaran 5,0-5,3 persen. Kesenjangan antara target dan proyeksi ini menunjukkan tantangan besar yang harus dihadapi.
Peluang untuk transformasi ekonomi sangat nyata melalui program makan bergizi gratis, industrialisasi hilir, transformasi digital, dan penguatan ekonomi syariah. Penempatan dana 200 triliun rupiah ke perbankan menunjukkan keberanian dalam menggunakan instrumen fiskal tidak konvensional.
Namun, ancaman juga sama nyatanya: ketegangan perdagangan global, penurunan harga komoditas, bencana ekologis di Sumatra, masalah ketenagakerjaan struktural, dan upah riil yang menurun. Masalah-masalah ini memerlukan reformasi struktural yang lebih dalam, bukan hanya stimulus fiskal jangka pendek.
Keberhasilan “Purbaya Effect” akan bergantung pada kemampuan pemerintah menyeimbangkan ambisi pertumbuhan dengan disiplin fiskal, program populis dengan efisiensi belanja, serta mendorong konsumsi sambil meningkatkan produktivitas. Yang paling krusial adalah memastikan pertumbuhan ekonomi diterjemahkan menjadi kesejahteraan yang lebih luas dan merata.
Dunia akan mengamati apakah Purbaya dapat membuktikan bahwa pendekatannya yang berbeda membawa Indonesia ke level pertumbuhan lebih tinggi, atau negara ini tetap di jalur pertumbuhan stabil namun moderat. Tahun 2026 akan menjadi ujian penting bagi visi ekonomi baru Indonesia—antara optimisme dan realitas, antara ambisi dan kehati-hatian, antara perubahan dan kesinambungan. (*)
