Buntut Tragedi Susur Sungai Ciamis, KPAI Minta Dibuatkan Regulasi Penyelenggaraan Kegiatan di Alam Bebas

JAYAKARTA NEWS— KPAI menyampaikan keprihatian atas tragedi kegiatan kepramukaan berupa “Tadabur Alam” yang salah satu aktivitasnya adalah susur sungai Cileueur, Kabupaten Ciamis yang telah merengut 11 korban jiwa dan 2 siswa dalam keadaan kritis di RSUD Ciamis.

Kesebelas korban adalah peserta didik kelas VII MTs Harapan Baru yang usianya berkisar antara 12-13 tahun. Susur sungai ini merupakan kegiatan kepramukaan yang diikuti oleh 150 peserta didik.

“KPAI menyampaikan duka yang mendalam kepada keluarga korban atas musibah yang dialami,” kata Retno Listyarti, Komisioner KPAI bidang Pendidikan, melalui rilis, Senin (18/10/2021).

Kasus serupa, tutur Retno, pernah terjadi pada 21 Februari 2020 di SMPN 1 Turi Sleman, Jogjakarta yang dikuti oleh 249 peserta didik dengan korban meninggal sebanyak 10 anak.

“Seharusnya kasus Sleman menjadi pembelajaran semua pihak dan momentum mengevaluasi kegiatan kepramukaan yang dilakukan di alam bebas. Bukan tidak boleh. Tetapi penyelenggara haruslah mampu melakukan mitigasi risiko sebelum melaksanakan kegiatan,” tegas Retno.

Agar kasus serupa tidak terulang kembali, KPAI merekomendasikan kepada KemendikbudRistek, Kementerian Agama, dan Kwarnas Pramuka untuk membuat regulasi bersama yang akan melahirkan standar atau SOP penyelenggaraan kegiatan-kegiatan di alam bebas yang tidak hanya dilakukan oleh ekskul kepramukaan tetapi juga ekskul lain yang terkait. Misalnya, kelompok pecinta alam.

Regulasi ini penting, agar seluruh kegiatan di alam yang dilaksanakan sekolah harus merujuk pada regulasi dan SOP tersebut.

KPAI, lanjut Retno, mentoring KemendikbudRistek dan Kementerian Agama agar diselenggarakan pelatihan kepada para pendidik dan kepala sekolah terkait Regulasi/SOP penyelenggaraan kegiatan sekolah di alam bebas, dan juga pelatihan bagaimana melakukan mitigasi risiko.

Mitigasi risiko itu misalnya: (1) Sekolah harus menyiapkan peralatan keselamatan; (2) sekolah harus mealkukan pemetaan peserta yang bisa berenang/tidak; (3) juga pemetaan apakah peserta dalam kesehatan sehat fisik, jika tidak dalam kondisi prima (fit) maka sebaiknya tidak mengikuti kegiatan; (4) sekolah wajib lapor kepada Polsek atau Basarnas setempat ketika melaksanakan acara, agar jika terjadi sesuatu ada tim penyelamat, dan jika kondisi membahayakan maka tim basarnas bisa menginfokan kepada pihak sekolah agar kegiatan dihentikan.

Selain itu, KPAI mendorong pihak kepolisian mengusut tuntas kasus.***ebn