JAYAKARTA NEWS— Pemerintah Indonesia melakukan pembahasan dengan tim PBB sebelum penyelenggaraan Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) di Nusa Dua, Bali pada 2022 nanti. Koordinasi dan kehadiran kedua belah pihak ini akan memberikan masukan-masukan penting, khususnya di tengah pandemi Covid-19 yang masih berlangsung hingga kini.
Pada pembukaan, tuan rumah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali menyampaikan bahwa situasi terkini penanganan Covid-19 di wilayahnya. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bali I Made Rentin mengatakan, penyebaran Covid-19 di Bali mulai dapat dikendalikan tetapi potensi risiko penyebaran masih tetap ada. Ia mengungkapkan bahwa seluruh wilayah administrasi di tingkat kabupaten dan kota berada pada zona risiko rendah saat ini.
“Pada tanggal 14 Oktober 2021, Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Provinsi Bali telah memutuskan untuk membuka pelaku perjalanan dari luar negeri untuk masuk ke Bali, sampai saat ini diputuskan sebanyak 19 negara diperbolehkan masuk ke Bali,” ujarnya mewakili Sekretaris Daerah Provinsi Bali, pada Senin (18/10).
I Made Rentin juga menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan persiapan mulai dari penyusunan pedoman, seperti akomodasi karantina dan simulasi untuk menerima pelaku pejalanan dari luar negeri.
Dalam mempersiapkan gelaran internasional ini, Pemprov Bali telah melakukan beberapa persiapan, antara lain melakukan sertifikasi CHSE tempat akomodasi, venue serta fasilitas pendukung. I Made Rentin menambahkan, pemerintahnya telah melakukan penyiapan pelaksanaan sertifikasi kesiapsiagaan bencana, khususnya di kawasan ITDC.
“Pemutakhiran rencana kontinjensi dan protokol tetap penanggulangan bencana, termasuk Covid-19, serta upaya strategis pengendalian pandemi maupun optimalisasi pengawasan penerapan protokol kesehatan dan pengetatan pintu masuk Bali,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan
Penanggulangan Bencana-Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sudirman berharap penyelenggaraan GPDRR ketujuh tahun depan dapat menjadi momentum untuk kembali pulih dan membangun ketangguhan dari pandemi dan bencana lainnya, dengan penguatan pada pengurangan risiko bencana dalam menyikapi risiko sistemik.
Sementara itu, Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB Dr. Raditya Jati, menyampaikan Pemerintah Indonesa telah menyiapkan kebijakan dan strategi percepatan penanganan Covid-19, yang dilakukan dengan kolaborasi multipihak.
“Namun memperhatikan kemungkinan perkembangan masalah Covid-19 ke depan ini dalam persiapan Pemerintah Indonesia tetap menyiapkan beberapa alternatif skenario-skenario pelaksanaannya,” ujar Raditya.
Di hadapan tim PBB, Raditya menekankan bahwa Presiden RI Joko Widodo dan legislatif memberikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan GPDRR 2022 di Bali.
Selain itu, Raditya menyatakan isu yang tidak kalah penting yaitu kesiapsiagaan bencana, tak hanya Covid-19 tetapi juga ancaman bencana alam, seperti gempa bumi dan erupsi gunung api yang sempat mengalami erupsi beberapa tahun lalu.
Agenda diskusi perwakilan kementerian, lembaga dan pemerintah provinsi serta tim PBB memfokuskan pada beberapa isu, seperti tempat penyelenggaraan, fasilitas, substansi, aksesibiitas, keamanan dan keselamatan, protokol, media, komunikasi, jaringan IT, dan isu lain, khususnya antisipasi dampak Covid-19.
Hadir pada pertemuan itu perwakilan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bappenas, Badan SAR Nasional/BNPP, TNI, Polri, Satuan Tugas Penanganan Covid-19, perwakilan dinas di lingkungan Pemprov Bali, Nusa Dua Convention Centre dan ITDC.***/ebn
