JAYAKARTA NEWS— Hasil pengawasan Retno Listyarti, Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sejak Januari-tahun 2021 menunjukkan bahwa terjadi peningkatan jumlah anak putus sekolah selama masa pandemi_covid 19. Ada lima alasan yang menyebabkan anak putus sekolah, yaitu karena menikah, bekerja, menunggak Iuran SPP, kecanduan game online dan meninggal dunia. Adapun wilayah pantauan adalah Kota Bandung, Kota […]Read More
JAYAKARTA NEWS— Pemerintah menargetkan akhir Juni 2021 sebanyak 5,5 juta guru dan dosen selesai divaksinasi virus corona (Covid-19). Pemerintah berharap usai vaksinasi sekolah kembali dibuka dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim mengatakan, sudah lama siswa tidak belajar tatap muka di sekolah. Target Kemdikbud, setelah Juni 2021 para […]Read More
JAYAKARTA NEWS— Sebuah video viral di media sosial yang memperlihatkan percakapan antara Elianu Hia (orangtua salah satu siswi yang beragama non Islam) dan pihak SMK Negeri 2 Padang. Menurut pengakuan Elianu, dirinya dipanggil pihak sekolah karena anaknya, berinisial JCH, tidak mengenakan jilbab/kerudung saat bersekolah. JCH tercatat sebagai siswi Kelas IX pada Jurusan Otomatisasi dan Tata […]Read More
JAYAKARTA NEWS—Komisi Perlindungan Anak Indonesia menyoroti dugaan isu SARA dalam pemilihan ulang Ketua OSIS di SMAN 6 Depok yang menjadi viral di media social. Kasus ini hampir mirip dengan kejadian di SMAN 58 Jakarta beberapa waktu lalu yang juga menghebohkan lantaran ada isu berbau SARA mewarnai pemilihan Ketua OSIS di sekolah tersebut. Dalam rilisnya, KPAI […]Read More
JAYAKARTA NEWS— Dalam mengatasi sejumlah masalah PJJ (Pembelajaran Jarak Jauh), Kemdikbud RI sudah berupaya mengeluarkan sejumlah regulasi, namun sayangnya dari hasil pengawasan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), sejumlah regulasi tersebut belum dipahami dan belum diimplementasikan di sejumlah daerah, akibatnya tujuan meringankan PJJ belum terjadi. PJJ fase kedua nyaris belum berubah dari PJJ fase pertama, tugas-tugas […]Read More
JAYAKARTA NEWS— Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim memperbolehkan sekolah menengah kejuruan (SMK) melakukan pembelajaran praktik secara tatap muka. Pembelajaran praktik secara tatap muka dapat dilakukan di semua zona, termasuk zona oranye dan merah. Namun bukan pembelajaran teori, hanya pembelajaran praktik dan cuma mata pelajaran produktif di bengkel dan laboratorium dengan protokol kesehatan/SOP yang ketat. […]Read More
JAYAKARTA NEWS—Kasus oknum guru rasis di SMA 58 Jakarta terus bergulir. Kali ini tanggapan datang dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). “Toleransi itu mutlak, bukan sekadar menghargai perbedaan, tapi lebih dari itu, tidak ada kebencian sedikit pun pada perbedaan,” tegas Retno Listyarti, Komisioner KPAI bidang Pendidikan, Rabu (28/10/2020). Menurutnya, peristiwa ajakan salah satu guru di […]Read More
JAYAKARTA NEWS— Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyayangkan narasi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan yang dimuat salah satu media yang mengancam anak-anak peserta aksi untuk dikeluarkan dari sekolah dan sebagai gantinya mengikuti pendidikan kesetaraan atau paket C dan diminta sekolah dipinggiran Sumatera Selatan, artinya ada ancaman hak atas pendidikan formal terutama di sekolah negeri. […]Read More
JAYAKARTA NEWS— Kemdikbud menggelontorkan anggaran Rp7 triliun lebih untuk memberikan paket kuota internet kepada siswa dan guru jenjang PAUD/TK sampai SMA/SMK, juga kepada mahasiswa dan dosen di Perguruan Tinggi. Adapun ketentuannya paket kuota internet untuk peserta didik PAUD mendapatkan 20 GB per bulan dengan rincian 5 GB untuk kuota umum dan kuota belajar 15 GB. […]Read More
JAYAKARTA NEWS— Rencana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) yang menempatkan mata pelajaran sejarah sebagai mata pelajaran pilihan di SMA bahkan menghilangkannya di SMK menjadi sorotan Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Komisioner KPAI bidang Pendidikan Retno Listyarti menilai keputusan tersebut tidak tepat. Semua anak, baik di jenjang SMA ataupun SMK berhak mendapatkan pembelajaran sejarah dengan bobot dan […]Read More
