JAYAKARTA NEWS— Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyayangkan narasi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan yang dimuat salah satu media yang mengancam anak-anak peserta aksi untuk dikeluarkan dari sekolah dan sebagai gantinya mengikuti pendidikan kesetaraan atau paket C dan diminta sekolah dipinggiran Sumatera Selatan, artinya ada ancaman hak atas pendidikan formal terutama di sekolah negeri. […]Read More
JAYAKARTA NEWS— Kemdikbud menggelontorkan anggaran Rp7 triliun lebih untuk memberikan paket kuota internet kepada siswa dan guru jenjang PAUD/TK sampai SMA/SMK, juga kepada mahasiswa dan dosen di Perguruan Tinggi. Adapun ketentuannya paket kuota internet untuk peserta didik PAUD mendapatkan 20 GB per bulan dengan rincian 5 GB untuk kuota umum dan kuota belajar 15 GB. […]Read More
JAYAKARTA NEWS— Rencana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) yang menempatkan mata pelajaran sejarah sebagai mata pelajaran pilihan di SMA bahkan menghilangkannya di SMK menjadi sorotan Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Komisioner KPAI bidang Pendidikan Retno Listyarti menilai keputusan tersebut tidak tepat. Semua anak, baik di jenjang SMA ataupun SMK berhak mendapatkan pembelajaran sejarah dengan bobot dan […]Read More
JAYAKARTA NEWS— Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengapresiasi keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) RI untuk membantu Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) secara daring dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp7,2 triliun untuk subsidi pulsa dan kuota internet bagi guru, dosen, siswa dan mahasiswa untuk 4 bulan kedepan. Demikian disampaikan Komisioner KPAI bidang Pendidikan Retno Listyarti, Sabtu (28/8/2020). […]Read More
JAYAKARTA NEWS— Sekalipun Covid-19 menjadi masalah disemua negara, kerentanan dan risiko bisa berbeda. Indonesia mesti menyelisik dengan hati-hati kerentanan dan kapasitasnya sendiri dalam mengelola risiko pembukaan sekolah sehingga bisa memproyeksikan dengan baik untung ruginya. Demikian diungkap Retno Listyarti, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bidang Pendidikan, baru baru ini. Anak-anak di Korea Selatan misalnya, tutur […]Read More
JAYAKARTA NEWS— Komisi Perlindungan Anak Indonesia meminta agar Dinas-dinas Pendidikan diberbagai daerah membantu pendanaan sekolah-sekolah dalam rangka persiapan membuka sekolah. Pasalnya, dana BOS yang ada tidaklah mencukupi untuk membiayai persiapan infrastruktur kenormalan baru karena digunakan untuk membayar gaji honorer dan juga kuota internet bagi para siswa dan guru selama PJJ (Pembelajaran Jarak Jauh). Demikian antara […]Read More
JAYAKARTA NEWS— Persiapan infrastruktur sekolah terkait kebijakan membuka sekolah di era pandemi masih jauh dari memuaskan, bahkan boleh dibilang masih sangat minim. Setidaknya hal itu tergambar dari paparan hasil survey yang dilakukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). “Hasil survey menunjukkan infrastruktur sekolah masih minim untuk menghadapi adaptasi budaya baru di sekolah,” ungkap Retno Listyarti, Komisioner […]Read More
JAYAKARTA NEWS— Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) terus melakukan pengawasan langsung terhadap sejumlah sejumlah sekolah di berbagai daerah. Hasilnya, mayoritas satuan pendidikan mulai dari jenjang SD sampai SMA/SMK belum siap melakukan proses pembelajaran tatap muka di era pandemik. Hasil pengawasan KPAI dan KPAD ini disampaikan Komisioner KPAI bidang Pendidikan, […]Read More
JAYAKARTA NEWS— Kebijakan pemerintah mengizinkan sekolah-sekolah di zona hijau dan kuning terus menjadi sorotan Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang masih khawatir lantaran tren penyebaran Covid 19 masih terbilang tinggi. Meski tak dapat berbuat apa-apa atas kebijakan terus, namun KPAI akan terus melakukan pengawasan langsung terhadap sekolah-sekolah di berbagai daerah. Retno Listyarti, Komisioner KPAI bidang Pendidikan […]Read More
JAYAKARTA NEWS— Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyayangkan keputusan pemerintah merevisi SKB 4 Menteri dengan mengizinkan pembelajaran tatap muka pada zona kuning, padahal sangat berisiko bagi anak-anak. Jika melihat data Gugus tugas Covid 19 berarti total yang diijinkan membuka sekolah mencapai 249 kota/kabupaten atau 43% jumlah peserta didik. “KPAI memandang bahwa hak hidup dan hak […]Read More
