JAYAKARTA NEWS— Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNBP) menggelontor 1,5 juta masker untuk membantu pemerintah daerah dan masyarakat Aceh dalam pengendalian Covid-19.
Sebanyak 1 juta masker pendistribusiannya dikelola Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kabupaten dan kota di Aceh. Sebagian lainnya akan didistribusikan oleh Kodam Iskandar Muda.
Di samping bantuan masker kain dan masker medis tersebut, BNPB membantu 2 unit mesin PCR, dengan rincian 1 unit untuk Kabupaten Aceh Besar dan satu lainnya untuk Kodam Iskandar Muda.
“Pada ratas beberapa waktu lalu, kami mendapatkan arahan dari Bapak Presiden untuk memberikan atensi, perhatian kepada Pemerintah Aceh dalam pengendalian Covid-19,” ujar Letjen TNI Ganip Warsito di hadapan Forkopimda Aceh saat melepas Gerakan Mobil Masker di Kantor Gubernur, Banda Aceh, pada Sabtu (28/8).
Ganip berharap gerakan mobil masker ini dapat terus menyemangati masyarakat Aceh untuk disiplin dan patuh prokes, khususnya pemakaian masker di tengah pandemi yang masih berlangsung.
Gerakan mobil masker ini bertujuan sebagai bagian dari strategi edukasi, sosialisasi dan mitigasi dalam penegakan disiplin prokes di masyarakat. BNPB dan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 di seluruh Tanah Air menggaungkan pentingnya memakai masker sebagai bagian dari 3M dengan jargon #PakaiMaskerHargaMati. Masker merupakan ‘senjata’ yang ampuh dalam menangkal serangan virus SARS-CoV-2 penyebab Covid-19.
BNPB telah mendistribusikan masker sejak PPKM diberlakukan pada 3 Juli 2021 silam hingga 24 Agustus 2021 dengan total 8.845.932 buah. Bantuan masker ini terdistribusi ke seluruh wilayah Indonesia.
Satu-satunya Provinsi yang Alami Kenaikan Kasus Covid
Sebagaimana diketahui, Provinsi Aceh merupakan satu-satunya provinsi yang mengalami kenaikan kasus Covid mingguan di saat provinsi lainnya mengalami penurunan. Jumlah kesembuhan juga menurun, sementara kematian meningkat. Bed Occupansi Rate (BOR) meningkat 59% dibanding minggu sebelumnya yang 56%.
Data-data tersebut dibeberkan Prof Wiku Adisasmito pada jumpa pers perkembangan Covid di Indonesia, beberapa hari lalu. “Kasus aktif di Aceh juga mengalami kenaikan 1.067 kasus,” tambah Prof Wiku
“Saya ingatkan penting setiap pimpinan daerah untuk membaca data tidak hanya perkembangan secara umum. Namun juga kondisi detail seperti positifity rate, selisih kasus mingguan, serta jumah kasus aktifnya,” paparnya.
Kepada pemerintah daerah yang masih mencatat positivity rate tinggi serta masih naik kasus, terutama Aceh agar memastikan koordinasi dengan pemerintah pusat, terutama Kemenkes terkait singkronisasi data. Pastikan data yang terlaporkan sesuai dengan pencatatan di daerah.
Juga, meningkatkan jumlah testing di daerahnya. “Positivity rate yang tinggi dapat terjadi karena jumlah testing yang rendah. Upayakan agar dapat mencapai standar WHO yaitu 1 banding 1000 populasi per minggu.,” kata Prof Wiku yang juga Ketua Tim Pakar Satgas Penanganan Covid-19.
Selain itu, Wiku meminta agar jumlah kasus positif ditekan dengan meningkatkan pengawasan prokes serta pengaturan kegiatan sosial ekonomi masyarakat.
“Posko yang telah terbentuk di Aceh sudah mencapai 68,5% dari total desa atau kelurahan di daerahnya dengan 66,03% posko sudah melaporkan kinerjanya,” ujarnya.
Namun kinerja posko yang paling tinggi adalah edukasi, sosialisasi 3 M. Sedangkan kinerja penting lainnya seperti menegur, membubarkan kerumunan masih terbilang rendah.
Dengan masih kenaikan kasus positif dan kematian serta penurunan kesembuhan, paparnya, maka kinerja posko perlu dievaluasi dan terus diperbaiki agar fungsi yg dijalankan berdampak signifikan terhadap perkembangan kasus di Aceh.
Kesembuhan yang masih turun perlu ditingkatkan dengan memastikan fasilitas pelayanan kesehatan tersedia dengan baik dan mudah diakses. BOR yang masih tinggi juga dapat menyebabkan pasien terlambat ditangani dan meningkatkan kematian.
Untuk itu BOR yang tinggi perlu segera ditekan dengan mengkonversi tempat tidur di RS rujukan dan memaksimalkan pemanfaatkan tempat isoter (isolasi terpusat).
“Sebisa mungkin pasien positif tidak melakukan isolasi mandiri di rumah. Apabila terdapat kendala dalam peningkatan jumlah testing, konversi BOR dan pemanfaatan isoter, maupun pembentukan posko, dapat dikordinasikan dengan pemerintah pusat agar dapat ditangani segera mungkin,” tandasnya.***ebn
