Banjir Kota Malang: Dari Gorong-Gorong Belanda hingga Krisis Drainase Modern

Oleh : Heri Mulyono

___

Investigasi Sejarah Pengelolaan Air di Kota yang Kini Terendam

___

Kamis siang, 4 Desember 2024. Jalan Letjen Sutoyo, salah satu akses utama menuju jantung Kota Malang, berubah menjadi sungai. Air setinggi lutut orang dewasa menggenangi seluruh badan jalan. Ratusan kendaraan terjebak dalam kemacetan panjang. Pegawai kantoran sibuk membersihkan lumpur dan sampah yang terbawa banjir dari area kerja mereka. Pemandangan serupa terlihat di 22 titik lain di empat kecamatan: Blimbing, Klojen, Sukun, dan Lowokwaru.

Ini bukan kali pertama. Banjir telah menjadi langganan tahunan bagi Kota Malang yang dulunya dikenal sebagai kota sejuk dengan perencanaan tata ruang terbaik di Hindia Belanda. Apa yang salah? Mengapa sebuah kota yang dibangun dengan sistem drainase modern pada era kolonial kini terus-menerus terendam air? Investigasi mendalam terhadap dokumen sejarah dan kondisi lapangan terkini mengungkap kisah panjang tentang bagaimana warisan infrastruktur kolonial tergerus oleh pembangunan tak terkendali dan minimnya perawatan.

Warisan Emas Era Kolonial: Tata Kota Malang yang Gemilang

Sejarah pengelolaan air di Kota Malang dimulai jauh sebelum masa kolonial. Prasasti Dinoyo dari abad ke-8 Masehi menunjukkan bahwa di wilayah ini telah ditemukan bekas saluran drainase dari periode Kerajaan Kanjuruhan. Namun, sistem drainase modern baru muncul ketika Belanda menjadikan Malang sebagai gemeente (kotapraja) pada 1 April 1914.

Herman Thomas Karsten, seorang arsitek visioner asal Belanda, merancang perencanaan kota yang mengagumkan. Karsten memanfaatkan perspektif geografis unik Malang: dikelilingi gunung dan dibelah oleh Sungai Brantas serta anak-anak sungainya. Konsep bouwplan atau rencana perluasan pembangunan yang dirancangnya terbagi dalam delapan tahapan dari 1917 hingga 1942, mencakup kawasan permukiman, perkantoran, hingga industri.

Yang lebih penting, Belanda membangun sistem drainase berupa gorong-gorong di bawah jalan-jalan utama. Sistem ini dirancang untuk mengalirkan air hujan langsung ke Sungai Brantas dan anak-anak sungainya. Tahun 1922, bahkan telah ditemukan catatan dalam jurnal ilmiah tentang pengelolaan air dan gorong-gorong kota periode 1914-1940. Sistem gorong-gorong Belanda ini dibangun dengan cor beton tebal hingga 40 sentimeter, mampu bertahan puluhan tahun.

Di kawasan Oro-Oro Dowo yang mulai dikembangkan tahun 1930-an sebagai Bergen Buurt, pemerintah kolonial membenahi sistem drainase untuk antisipasi banjir. Gorong-gorong tersebut juga berfungsi sebagai sistem sanitasi. Pemerintah bahkan mengeluarkan peraturan yang mewajibkan masyarakat menggunakan toilet dan wastafel agar Sungai Brantas dan Sukun terbebas dari limbah biologis.

Dokumen De Oosthoekbode tahun 1929 mencatat bahwa meski Malang diguyur hujan sangat lebat, sistem drainase yang dibangun mampu mengatasi persoalan banjir. Kota yang terletak 450 meter di atas permukaan laut ini pun berkembang menjadi kota terindah di Hindia Belanda, dengan infrastruktur air bersih dari reservoir Betek dan Lowokwaru, serta sistem drainase yang memadai.

Era Kemerdekaan: Awal Kemunduran

Ketika Jepang menduduki Malang pada 7 Maret 1942, pembangunan kota terhenti. Setelah kemerdekaan, pemerintah Indonesia melanjutkan pembangunan, namun tanpa perencanaan sistematis seperti era Belanda. Sekitar tahun 1950-an, DAS Brantas mulai padat didiami penduduk. Kampung-kampung baru bermunculan tanpa memperhatikan tata ruang dan sistem drainase yang ada.

“Kota Malang mulai tumbuh dan berkembang setelah hadirnya pemerintah kolonial Belanda, terutama ketika mulai dioperasikannya jalur kereta api pada tahun 1879,” catat dokumen Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang. “Akibatnya terjadilah perubahan tata guna tanah, daerah yang terbangun bermunculan tanpa terkendali.”

Perubahan fungsi lahan yang tidak terkontrol menjadi awal masalah. Kawasan resapan air berubah menjadi permukiman padat. Sawah dan area hijau di Lowokwaru, Blimbing, dan Sukun beralih fungsi menjadi perumahan dan ruko. Saluran-saluran drainase peninggalan Belanda tertimbun atau ditutup bangunan baru.

Pada tahun 2022, saat penggalian di kawasan Kayutangan, ditemukan saluran lawas yang diperkirakan dibangun pada era kolonial Belanda. Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) Kota Malang, Diah Ayu Kusumadewi, mengungkapkan bahwa struktur saluran relatif masih baik, namun ruangnya banyak tertutupi sedimen. “Memang pernah mendengar ada jaringan utilitas Belanda di sekitar Kayutangan. Tapi untuk lokasi persisnya baru diketahui saat penggalian ini,” katanya.

Krisis Drainase Modern: Ketika Sistem Tak Mampu Menampung

Hari ini, banjir di Malang bukan lagi peristiwa langka. Oktober 2024 mencatat 22 titik genangan dengan ketinggian air mencapai 20 hingga 135 sentimeter. Maret 2024 menyaksikan banjir di kawasan Soekarno-Hatta (Suhat) dan Borobudur. Bahkan pada Desember 2024, banjir kembali melanda jalur utama Kota Malang.

Apa penyebabnya?

Pertama, sistem drainase yang tidak memadai. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Malang, Adi Surya Nugraha, menyebut sistem drainase di sejumlah ruas jalan tak mampu menampung debit air hujan saat curah hujan tinggi. Kepala Dinas DPUPRPKP Kota Malang, Dandhung Djulharjanto, mengakui buruknya sistem drainase mengakibatkan banjir di ruas jalan Suhat, Borobudur, dan Sudimoro.

Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Politeknik Negeri Malang mengungkapkan bahwa banjir di ruas Jalan Soekarno Hatta disebabkan oleh air limpahan dari Sungai Purwantoro yang memiliki elevasi lebih tinggi sehingga meluap ke jalan. Faktor lain adalah perencanaan saluran drainase yang kurang efisien dari segi dimensi saluran.

Kedua, hilangnya area resapan air. Dr. Amalia Kusuma Wardani dari Universitas Muhammadiyah Malang menjelaskan bahwa frekuensi banjir di Malang Raya meningkat akibat hilangnya resapan air dan drainase yang banyak tertutup oleh bangunan warga. “Saat ini banyak lahan kosong sudah tidak ada, jadi tidak ada lagi yang menyerap air,” katanya.

Ketiga, sistem drainase yang tidak terkoneksi dengan baik. I Wayan Mundra, dosen Teknik Sipil Institut Teknologi Nasional Malang, menyatakan bahwa secara alami sistem drainase di Kota Malang aman dengan adanya Sungai Brantas dan anak-anak sungainya. Namun, pembangunan drainase baru seringkali tidak terkoneksi dengan sistem yang sudah ada. “Saya yakin tidak berfungsi 100 persen pengalirannya. Karena lubang-lubang air hujan yang menuju ke saluran air sangat tidak proporsional dengan luas tangkapan air hujan,” ujarnya soal drainase di Jalan Borobudur.

Keempat, sampah dan sedimentasi. Normalisasi drainase di kawasan Suhat yang dilakukan Wali Kota Malang Wahyu Hidayat pada Maret 2024 menemukan tumpukan sampah botol kemasan yang menggunung dan menutupi saluran drainase, serta material bangunan yang menutup bak kontrol.

Upaya Pemerintah: Masterplan Rp 1,8 Triliun

Menghadapi persoalan banjir yang kian mendesak, Pemerintah Kota Malang menyusun Masterplan Drainase pada tahun 2022. Dokumen yang diserahkan ke DPRD Kota Malang menyebutkan dibutuhkan anggaran total Rp 1,86 triliun untuk mengatasi banjir secara bertahap dari tahun 2023 hingga 2028.

Rinciannya: Rp 515,5 miliar untuk tahun 2023, Rp 353,7 miliar untuk 2024, Rp 657,9 miliar untuk 2025, dan Rp 210,2 miliar untuk 2026, serta Rp 122,4 miliar untuk 2027. Namun, karena keterlambatan penyelesaian Masterplan saat pembahasan APBD 2023, hanya Rp 50 miliar yang bisa dianggarkan di tahun pertama.

I Made Riandiana Kartika, yang menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Malang periode 2019-2024, menyatakan bahwa dengan terlambatnya pelaksanaan ini, rencana “zero banjir” yang semula ditargetkan tahun 2028 kemungkinan mundur ke 2029. “Kemungkinan selesainya masterplan jadi 2028 lalu zero banjirnya baru 2029,” katanya pada April 2023.

Setelah pelantikan pimpinan DPRD baru pada 24 Oktober 2024, tongkat estafet kepemimpinan DPRD Kota Malang beralih ke Amithya Ratnanggani Sirraduhita untuk periode 2024-2029. Politisi PDIP yang akrab disapa Mia ini menegaskan akan melanjutkan program-program prioritas DPRD sebelumnya, termasuk pelaksanaan Masterplan Drainase.

Masterplan ini akan dilaksanakan di 35 Daerah Aliran Drainase (DAD) di Kota Malang, termasuk DAD Tlogomas, Jatimulyo, Ketawanggede, Penanggungan, Oro-Oro Dowo, Lowokwaru, Klojen, Sukoharjo, Mergosono, dan Gadang.

Prioritas utama adalah kawasan Soekarno-Hatta yang menjadi langganan banjir. Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengalokasikan anggaran Rp 32 miliar untuk pembangunan drainase sepanjang 1.300 meter dari Candi Panggung ke arah selatan menuju Sungai Brantas. Proyek ini sempat menuai kontroversi karena rencana penebangan 147 pohon, meski kemudian dikurangi menjadi kurang dari 50 persen.

Selain itu, pada September 2024, Pemerintah Kota Malang menerima bantuan dana Rp 154 miliar dari Bank Dunia melalui program National Urban Development Project (NUDP). Dana ini akan diprioritaskan untuk intervensi di titik-titik rawan banjir seperti Jalan Bondowoso, Jalan Letjen Sutoyo, serta kawasan Bareng dan Galunggung.

Penjabat Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan, pada Desember 2024 meninjau tiga titik prioritas penanganan banjir: Jalan Soekarno Hatta, Jalan Jaksa Agung Suprapto, dan Jalan Bondowoso. Untuk Suhat, anggaran sudah tersedia dan eksekusi diproyeksikan dimulai akhir Januari 2025. “Saya optimis ini bisa terselesaikan, karena itu terus kita matangkan,” ujarnya.

Upaya Jangka Pendek: Normalisasi Sungai dan Pembersihan Drainase

Sambil menunggu proyek jangka panjang, pemerintah kota melakukan upaya-upaya jangka pendek. Pada Desember 2024, tidak kurang dari 500 personel lintas sektor bersama warga melakukan kerja bakti normalisasi aliran Sungai Amprong di Kecamatan Kedungkandang. Kegiatan ini dilakukan setelah Sungai Amprong meluap ke permukiman warga akibat pendangkalan sungai dan penumpukan sampah.

Pada tahun 2024, DPUPRPKP Kota Malang menggarap 86 titik drainase baru yang diprioritaskan berdasarkan laporan warga, hasil Musrenbang, dan pokok pikiran DPRD. Per tahun 2023, sekitar 93 persen proyek drainase sudah rampung.

Pemerintah juga membangun danau buatan atau bozem sebagai penampungan air sementara. Namun, Wali Kota Wahyu Hidayat mengakui bahwa saat hujan dengan intensitas sangat tinggi, bozem yang sudah disiapkan pun meluap. “Tingginya intensitas hujan yang ada di atas, bukan yang ada di Kota Malang,” katanya, merujuk pada curah hujan kiriman dari daerah sekitar.

Tantangan dan Kritik: Pembongkaran Bangunan dan Penegakan Aturan

Pelaksanaan Masterplan Drainase menghadapi tantangan serius. I Made Riandiana Kartika, ketua DPRD periode sebelumnya, pernah menegaskan perlunya ketegasan pemerintah dalam membongkar beberapa bangunan yang menghalangi drainase. “Tantangannya membongkar beberapa bangunan yang menghalangi drainase. Di sini butuh ketegasan. Kalau tidak bongkar, ya percuma,” katanya pada April 2023.

Banyak bangunan ruko dan rumah tinggal yang dibangun di atas saluran drainase atau menutup jalur aliran air. Pemkot Malang berencana melakukan penyesuaian terhadap bangunan-bangunan yang berdiri di atas saluran air sebagai bagian dari persiapan proyek pembangunan drainase oleh Pemprov Jawa Timur.

Kritik juga datang dari para ahli. Dr. Mahendra Andiek Maulana dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember menyoroti pentingnya upaya konservasi kawasan hulu untuk menjaga fungsi lingkungannya sebagai kawasan resapan. “Perlindungan kawasan resapan ini merupakan solusi jangka panjang dibanding dengan solusi di bidang infrastruktur karena memiliki dampak langsung pada iklim dan siklus hidrologi di sebuah kawasan,” ujarnya.

Amalia Kusuma Wardani dari UMM juga menemukan bahwa beberapa proyek drainase yang dibangun posisinya lebih tinggi dari permukaan jalan, sehingga air sulit masuk. “Ini memicu masalah baru karena aliran air tidak bisa langsung mengalir ke saluran,” katanya.

Peran Masyarakat: Dari Pembuang Sampah Hingga Solusi

Wali Kota Wahyu Hidayat berulang kali menegaskan bahwa penanganan banjir bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan, terutama dalam hal tidak membuang sampah sembarangan ke saluran drainase.

“Jangan buang sampah sembarangan dan jangan buang hal-hal yang memang tidak boleh dibuang di situ. Kita sama-sama, karena ini bukan tanggung jawab pemerintah saja,” pesannya saat peninjauan normalisasi drainase di Suhat.

BPBD Kota Malang juga memberikan edukasi kepada masyarakat sebagai langkah mengurangi risiko kebencanaan saat terjadi banjir. Mereka mengajak PKL dan warga yang bermukim di pinggir jalan untuk tidak menyapu kotoran atau sampah ke dalam saluran air.

Amalia dari UMM mendorong pembuatan sumur resapan dan biopori di setiap rumah. Ia juga menegaskan pentingnya penerapan aturan tata kota, seperti menyediakan 30 persen lahan terbuka dalam satu kavling agar air hujan tetap dapat meresap.

I Wayan Mundra menyarankan biopori atau sumur resapan untuk membantu penyerapan air hujan ke tanah. Namun, ia menegaskan bahwa ini tidak signifikan untuk menanggulangi banjir. “Kalau mau menanggulangi banjir maka sistem drainasenya yang harus diperbaiki,” tegasnya.

Ironi Kota Perencanaan Terbaik

Ironisnya, Kota Malang yang pernah disebut sebagai kota dengan perencanaan terbaik di Hindia Belanda kini berjuang melawan banjir. Sistem drainase gorong-gorong yang dibangun Belanda dengan cor beton 40 sentimeter masih kokoh, namun tertutup sedimen dan sampah. Saluran-saluran baru yang dibangun tidak terkoneksi dengan baik. Kawasan resapan air berganti menjadi hutan beton.

Data BMKG menunjukkan bahwa intensitas hujan memang meningkat sekitar 40 persen dibanding kondisi normal. Namun, Dr. I Wayan Mundra menegaskan bahwa Kota Malang sebenarnya tidak pernah terjadi banjir akibat meluapnya Sungai Brantas. “Sistem drainase alam di Malang Raya sudah cukup aman, karena banyaknya jaringan-jaringan sungai yang akan menampung limpasan air hujan dan mengalirkan menuju Sungai Brantas,” katanya.

Masalahnya bukan pada alam, tetapi pada buruknya pengelolaan drainase buatan dan hilangnya kawasan resapan. Banjir yang terjadi adalah luapan drainase karena tidak mampu menampung debit air, bukan karena meluapnya sungai.

Pelajaran dari Masa Lalu

Sejarah pengelolaan air di Malang mengajarkan bahwa perencanaan kota yang baik memerlukan visi jangka panjang dan konsistensi pelaksanaan. Herman Thomas Karsten merancang tata kota dengan memanfaatkan topografi alami. Belanda membangun sistem drainase yang kokoh dan terintegrasi. Mereka bahkan membuat peraturan untuk menjaga kebersihan sungai.

Kini, dengan anggaran Rp 1,86 triliun dan dukungan internasional dari Bank Dunia, Pemerintah Kota Malang mencoba mengembalikan kejayaan sistem drainase. Namun, tantangan terbesar bukan hanya membangun infrastruktur baru, tetapi juga menegakkan aturan tata ruang, membongkar bangunan ilegal, dan mengubah perilaku masyarakat.

Pertanyaannya: apakah target “zero banjir” tahun 2029 akan tercapai? Atau Malang akan terus menjadi kota yang bergulat dengan genangan air setiap musim hujan?

Jawabannya terletak pada komitmen semua pihak: pemerintah yang konsisten melaksanakan masterplan, DPRD yang mengalokasikan anggaran memadai, aparat yang tegas menegakkan aturan tata ruang, dan masyarakat yang sadar menjaga lingkungan dan sistem drainase.

Seperti yang dikatakan oleh Pj. Wali Kota Iwan Kurniawan, “Master plan drainase itu dibuat 2022 dan rencananya selesai di 2028 Kota Malang, insyaallah bebas banjir. Tapi tahapannya menuju ke sana itu yang harus kita lakukan.”

Waktu akan membuktikan apakah Malang bisa kembali menjadi kota dengan sistem drainase terbaik, sebagaimana warisan yang ditinggalkan lebih dari satu abad yang lalu. (*)

——-

Catatan: Artikel ini disusun berdasarkan penelusuran dokumen sejarah, laporan berita, dan berbagai sumber terkait pengelolaan drainase dan penanggulangan banjir di Kota Malang dari era kolonial hingga tahun 2024.