Tinjau Vaksinasi di Ternate, Mendagri Sapa Pelajar Usia 12 Tahun

JAYAKARTA NEWS— Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meninjau pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Kota Ternate, Maluku Utara, Kamis (23/12/2021). Ada hal menarik selama peninjauan pelaksanaan vaksin oleh Mendagri. Tampak seorang pelajar berusia sekitar 12 tahun datang sendiri ke lokasi vaksin.

“Adik sudah vaksin keberapa?” tanya Mendagri. Dan anak tersebut menjawab sudah vaksin dosis kedua.

Kedatangan pelajar tersebut ke sentra vaksinasi Kota Ternate merupakan inisiatif sendiri. Awalnya ia datang tanpa didampingi orangtua. Baru setelah dikonfirmasi pihak fasilitas kesehatan, wali anak kecil itu akan datang menyusul.

Selain anak-anak, dalam pelaksanaan vaksinasi kali ini tampak hadir pula peserta dari kalangan lansia (lanjut usia).

Mendagri mengapresiasi pelaksanaan vaksin yang dikemas secara kreatif dengan menghadirkan hadiah atau doorprize bagi warga yang divaksin seperti sepeda motor, kulkas, sepeda, dan sembako.

Adapun pelaksanaan vaksinasi Covid-19 digelar di Gedung Dhuafa Center, Kota Ternate, yang merupakan sentra pelayanan vaksinasi Covid-19 hasil inisiasi Polda Maluku Utara bersama TNI dan Pemerintah Kota Ternate.

Berdasarkan pantauan di lapangan, pelayanan vaksin dilayani 5 fasilitas kesehatan dengan dosis dari berbagai jenis vaksin seperti Astrazeneca, Sinovac, dan Pfizer.

Dalam peninjauan tersebut, Mendagri didampingi Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba, Wali Kota Ternate M. Tauhid Solemen, Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Risyapudin Nursin, dan Kabinda Maluku Utara Brigjen TNI (Mar) Imam Sopingi.

Maluku Utara Belum Capai Target 70 Persen

Dalam Rapat Koordinasi Strategi Percepatan Vaksinasi Covid-19 bersama Pemerintah Provinsi dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Maluku Utara serta seluruh Kepala Daerah se-Maluku Utara, di Hotel Sahid Bela, Ternate, Kamis (23/12/2021) , Menteri Tito mengingatkan para kepala daerah yang daerahnya masih belum mencapai 70 persen target nasional vaksinasi untuk menggenjot percepatan vaksinasi dalam sisa 7 hari menjelang berakhirnya tahun 2021.

“Jika ada daerah yang jomplang capaiannya, itu akan mempengaruhi angka agregat nasional. Karena itu semua daerah harus bergerak,” ujarnya.

“Bapak Presiden dalam berbagai rapat di tingkat pusat dan juga dengan kepala daerah, jajaran TNI-Polri dan BIN selalu menekankan untuk target capaian vaksinasi Covid-19 bisa terpenuhi 70 persen. Dan juga daerah bisa memenuhi target itu,” lanjut Mendagri.

Presiden, kata Mendagri, juga telah memerintahkan Menkes, Mendagri, Kapolri, Paglima TNI dan Kepala BIN untuk melakukan percepatan agar mencapai 70 persen. Bahkan, kementerian lain juga diminta untuk bergerak agar mendukung tercapainya target tersebut. Berkaitan dengan target sebesar 70 persen secara nasional, setiap kepala daerah juga didorong agar mencapai target 70 persen di wilayahnya masing-masing.

“Untuk provinsi terendah: Papua, Aceh, Maluku, Papua Barat, dan Maluku Utara. Meskipun Maluku Utara sudah diupdate jadi 55 persen,” ungkap Mendagri.

“Kami sendiri sudah jalan ke Papua, Sultra, Aceh, juga Sumbar yang belum bisa mencapai angka 70 persen. Kemudian ada juga angka yang rendah seperti Maluku Utara dan Maluku. Meskipun Maluku Utara di atas Maluku, ini dibacakan terus dalam Rapat Kabinet,” tambah Mendagri.

Karena itu, Mendagri menekankan, pihaknya terus bergerak maksimal untuk mendukung tercapainya target 70 persen dosis pertama. Tak hanya itu, Mendagri menegaskan, pemerintah pusat memang menjadi pengendali utama terkait vaksin, tapi tetap daerah yang mengeksekusinya.

“Beberapa kali setiap datang ke daerah, daerah selalu mengatakan siap untuk vaksinasi, hanya vaksinnya terlambat. Padahal, stok vaksin cukup. Saya kira stok vaksin tidak masalah. Kalaupun kurang, saya sangat yakin Kemenkes bisa memenuhi untuk mendrop stoknya di pusat. Tapi jangan kemudian, setelah diberikan tapi tidak mampu mendistribusikannya, hingga kadaluarsa. Padahal di dunia sedang berebut vaksin. Apalagi kita bukan produsen vaksin,” ucapnya.

Terkait Vaksinasi, Akan Ada Reward dan Punishment

Mendagri mendorong Pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk mencapai target vaksinasi sebesar 70 persen. Percepatan vaksinasi agar mencapai target 70 persen dosis pertama ini sangat diperlukan, mengingat Maluku Utara masuk dalam lima provinsi terendah vaksinasi di seluruh Indonesia. Mendagri menyebut, dengan adanya vaksin gotong royong yang cukup banyak di Maluku Utara cukup membantu dalam mengerek angka cakupan vaksinasi di daerah tersebut.

“Ini menjadi modal penting bagi Provinsi Maluku Utara untuk bisa mencapai target 70 persen. Hanya dua kabupaten yang mungkin belum bisa mencapai 70 persen tapi akan dikeroyok oleh TNI, Polri, Pak Kabinda, kejaksaan, semua akan dikeroyok. Ketersediaan vaksin cukup,” ungkap Mendagri.

Mendagri menambahkan, apabila suplai terhadap kebutuhan vaksin tidak mencukupi, Kementerian Kesehatan siap untuk menambah. Namun, ia meminta agar penggunaan vaksin tersebut dipastikan terlebih dahulu. Ia mewanti-wanti jangan sampai ketika penambahan vaksin dilakukan justru akhirnya tidak digunakan dan menjadi kedaluwarsa.

Langkah-langkah terobosan juga nantinya akan dilakukan untuk mempercepat target vaksinasi di Maluku Utara. Misalnya, penggunaan pos belanja tidak terduga untuk percepatan vaksin, juga pemberian sembako.

“Sebagian besar yang belum mencapai 70 persen juga memiliki skenario tersendiri untuk bisa mencapai target. Memang ada beberapa kendala, di antaranya mengenai masalah medannya yang berat, gelombang, sinyal, dan lain-lain,” ujar Mendagri.

Mendagri nantinya juga akan melakukan rapat evaluasi nasional terkait daerah-daerah yang vaksinasinya 70 persen. Ia menyebut akan ada reward (penghargaan) dan punishment (hukuman) bagi daerah-daerah yang tidak mencapai target. Untuk reward dan punishment ini akan digodok lebih lanjut.

“Kita pikirkan bentuk (penghargaannya) apa, salah satunya ya dana insentif daerah yang akan disampaikan kepada Menteri Keuangan. Tapi kalau yang tidak mencapai target ya paling tidak, mungkin kita sampaikan kepada media. Kemudian kalau yang sangat rendah sekali mungkin kita akan buat surat teguran tertulis,” tandas Mendagri. (ctr)