JAYAKARTA NEWS— Dalam usia ke 78 tahun ini sudah saatnya rakyat Indonesia memiliki UU Kesehatan yang menjunjung kepentingan rakyat di atas segalanya. Yang terpenting saat ini...
JAYAKARTA NEWS – Penempatan BPJS Kesehatan di bawah Kementerian Kesehatan adalah sudah tepat. Hal ini seperti tercantum dalam Bab XIII Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan Pasal 425....
JAYAKARTA NEWS— Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Kesehatan harus bermanfaat bagi masyarakat luas. Salah satu yang terpenting adalah mencabut pasal iuran wajib BPJS Kesehatan yang selama ini...
JAYAKARTA NEWS— Badan Akuntabilitas Publik Dewan Perwakilan Daerah membahas pentingnya implementasi integrasi data secara real time dalam persoalan Kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial/ Jaminan Kesehatan Nasional...
JAYAKARTA NEWS—- Pemerintah melakukan penyesuaian besaran tarif pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Penyesuaian tarif berlaku bagi pelayanan kesehatan di...
JAYAKARTA NEWS— Menteri Kesehatan tidak perlu jadi petugas PLN yang memeriksa 1.000 Peserta BPJS Kesehatan yang dicurigai membobol dana APBN. Hal ini disampaikan Nurhadi, Ketua Dewan...
JAYAKARTA NEWS— Semakin hari semakin banyak masyarakat kehilangan haknya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan. Para pemegang kartu Penerima Bantuan Iuran (PBI) telah...
JAYAKARTA NEWS—Akses pelayanan kesehatan terhadap peserta JKN-KIS tidak boleh terhambat meski dalam kondisi pandemi Covid 19. Juga, Faskes (Fasilitas Kesehatan) tidak diperbolehkan mengenakan biaya di luar...
JAYAKARTA NEWS—Yang paling penting dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan BPJS Kesehatan adalah dengan memperbaiki BPJS itu sendiri, bukan di rumah sakit atau pemegang kartunya. Menurut...
JAYAKARTA NEWS— Dengan pertimbangan untuk meningkatkan kualitas dan kesinambungan program jaminan kesehatan, pemerintah memandang perlu dilakukan penyesuaian beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018...