MEDAN, JAYAKARTA NEWS – Di masa datang, kota-kota atau ibukota di masing-masing kabupaten, kotamadya dan Kota Medan sebagai Ibukota Provinsi Sumatera Utara (Provsu), diperkirakan bakal dililit permasalahan transportasi angkutan jalan raya yang cukup serius dan kompleks.
Tanda-tanda ke arah itu sudah mulai tampak dan tanpa disadari telah dirasakan masyarakat Sumatera Utara (Sumut), contohnya kemacetan jalan raya.
Mungkin itu termasuk bagian dari penelitian dan/atau analisis Lab Sosio Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara (Lab Sosio FISIP USU), dimana baru-baru ini, Senin (22/7) menyelenggarakan Lokakarya Proyek Percontohan Rencana Perjalanan Pribadi (Personalised Travel Plan) di Hotel Grandhika, Jalan Dr. Mansyur No.169 Kota Medan.
Lokakarya tersebut mengundang masyarakat dari berbagai profesi. Para undangan disugukan beberapa question-pertanyaan untuk diisi yang tujuannya mensosialisasikan penggunaan transportasi umum guna mengurangi kemacetan lalu lintas dan emisi gas buang yang berdampak terhadap lingkungan perkotaan, khususnya Medan Metropolitan.
Kegiatan workshop yang merupakan kerjasama Lab Sosio FISIP USU dengan UK Pact Indonesia, Dinas Perhubungan Sumut, SEI, University of York, Clean Air Asia, UN environment Programme dan Pustral UGM, diharapkan dapat menghasilkan solusi efektif untuk mengatasi permasalahan transpirtasi di Kota Medan.
Kepala Lab Sosio FISIP USU, Drs. Muba Manihuruk, M.Si selaku pihak penyelenggara menjelaskan bahwa lokakarya tersebut merupakan langkah awal dalam menganalisis kebiasaan dan perilaku masyarakat dalam berlalu lintas serta penggunaan transportasi umum yang disediakan pemerintah. “Kita berharap ada output positif dari lokakarya hari ini untuk kita sampaikan ke masyarakat dan pemerintah,” kata Muba.
Darwin Purba, S.SiT, M.T, tenaga ahli transportasi, salah satu narasumber lokakarya menekankan pentinganya lokakarya tersebut untuk memetakan kendala yang dihadapi masyarakat dalam menggunakan layanan Buy The Service (BTS)-(skema pembelian layanan berupa pembelian layanan dari perusahaan angkutan umum-red). “Harapan kita transportasi umum BTS dapat menjadi pilihan utama yang dapat diandalkan masyarakat dalam mobilitasnya,” harap Darwin.
Raeni dari University of York dan UK Pact Indonesia memberikan pemaparan yang menperkuat tujuan lokakarya di hari itu. Ia juga berharap hasil lokakarya dapat menjadi referensi bagi pengambil kebijakan dalam meningkatkan kualitas dan efisiensi transportasi umum di Medan.
Kemacetan dan Kesemrawutan
Di tempat terpisah, pemerhati transportasi angkutan umum perkotaan, Syukrinaldi menanggapi bahwa kegiatan lokakarya itu bagus dan akademik. Paling tidak, berguna sebagai forum memaparkan, mengulas, menganalisa dan membuatkan satu kesimpulan yang sifatnya sementara, tetapi bisa dijadikan acuan untuk menanggulangi permasalahan yang menyangkut transportasi angkutan umum perkotaan terkini.
Tidak ada waktu terlambat, sekarang saatnya berbenah mengurai permasalahan angkutan umum jalan raya di Kota Medan khususnya, dan Sumatera Utara umumnya. “Jangan menunggu masalah lalu lintas angkutan jalan raya di Medan tambah kusut,” cetus Ketua Lembaga Studi & Advokasi Transportasi Perwakilan Sumatera Utara, Kamis (25/7) melalui handphone.
Menurut Syukrinaldi, Kota Medan sebagai ibukota dari tahun ke tahun tampak membangun, menata dan berkembang mengikuti zaman serta peradabannya, tetapi konsekuensi atau dampak sosialnya pasti terjadi, contohnya kemacetan.
Tidak sedikit masyarakat bertanya apa sebab-musabab terjadinya kemacetan, dan di pihak lain siapapun tidak terima dituding sebagai penyebab kemacetan. Sederhanya, sebagian orang (awam) menuding kendaraanlah penyebab kemacetan. Sebab kendaraan terus bertambah, sedangkan kapasitas jalan raya sudah tak memadai.
Syukrinaldi menjelaskan, beragam penyumbang kemacetan, dan kurang bijak bila menuding satu pihak saja. “Pejalan kaki dan tidak tertib berlalu lintas pun, berpotensi sebagai penyumbang kemacetan,” tandas Syukrinaldi.
Lalu lintas angkutan umum jalan raya identik dengan kemacetan dan kesemrawutan kota-kota besar di Indinesia. Ibukota Jakarta barometernya. Artinya, kalau Kota Medan dan daerah penyangga sekitarnya mau berbenah, jangan tunggu esok, sekarang saatnya mengurai kemacetan, kesemrawutan dan menata ulang sistem transportasi yang mungkin sudah usang atau sudah tidak sikron dengan situasi serta kondisi Kota Medan saat ini.
Pemerintah sebagai regulator merupakan penanggung jawab utama sistem transportasi nasional. Baik atau buruknya perwajahan transportasi di negeri ini, pemerintah harus bertindak. Dalam hal ini, pemerintah Kota Medan sebagai tolak ukur sistem transportasi yang tertata dan terintegrasi secara wilayahan perkotaan di Sumatera Utara, harus bertindak cepat, tegas dan tepat sasaran menuntaskan permasalahan lau lintas angkutan umum jalan raya di daerahnya.
Lanjutnya, kalau masyarakat pengguna mobil pribadi atau pengendara sepeda motor mau beralih ke angkutan umum, itu pilihan cerdas. Tapi masalahnya, bagaimana kesiapan sarana dan prasarana transportasi angkutan umum tersebut, itu harus dipersiapkan sebagaimana patutnya.
Kata Syukrinaldi, jika permasalahan yang menyangkut lalu lintas angkutan umum jalan raya dibiarkan berlarut-larut, ke depan bukan tidak mungkin kota-kota di Sumatera Utara bakal dililit permasalahan yang lebih serius terkait angkutan umum jalan raya, macet dan semrawut. “Kerugiannya nyata, boros waktu di jalan, boros bahan bakar dan polusi udara,” tegas pensiunan pegawai ATKP (Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan) – Politeknik Penerbangan Medan. (Monang Sitohang)
