Maladewa Surga bagi Turis, dan Kegalauan atas Ancaman Radikalisme

Sebuah Masjid di Maladewa

MALE CITY merupakan Ibukota  Maladewa (Maldives) berada. Ibukota ini berada di Pulau Male, salah satu dari 200 pulau yang dihuni dari ribuan pulau atol di negeri kepulauan yang berada di Lautan Hindia tersebut. 

Male adalah pulau surga, sehingga menjadi destinasi kunjungan wisatawan asing. Pemandangannya memang eksotik, belum lagi dengan lautnya yang bersih nian. Di balik itu semua, ada hal kejadian mengagetkan, dengan terjadinya kasus pembunuhan pada April lalu. Setelah kasus pembunuhan seorang blogger liberal itu,  banyak orang mengkhawatirkan  bahwa Maladewa, sebuah negara kepulauan dengan penduduk Muslim, tidak siap untuk melawan ekstremisme. Bloger yang malang tersebut, tewas setelah  ditikam sampai mati oleh sejumlah  penyerang.

Pembunuhan terhadap  Yameen Rasheed, 29, memunculkan kekhawatiran akan kesiapan masyarakat Maladewa untuk melawan aksi radikalisme dan terorisme. Kasus tersebut membuat   kekhawatiran akan keselamatan para turis,  terutama  bagi turis asing. Pada pihak lain, turis ini pulalah yang menjadi tempat bergantung  perekonomian negeri kepulauan itu. Kasus pem bunuhan bloger tersebut bukanlah sebuah ancaman  kosong.

Pada musim panas lalu, pemerintah Maladewa memperkenalkan kebijakan negara pertama mengenai terorisme. Pemerintah  menyerukan peningkatan kesadaran keselamatan di tempat-tempat wisata, serta meningkatkan keamanan  di pelabuhan laut dan di bandar udara (bandara).

Pada  Januari 2017, Kementerian Agama Republik Maladewa mengeluarkan rekomendasi kebijakan yang mencakup ketentuan yang menginstruksikan perusahaan pariwisata agar  memberikan kepada  pengunjung peraturan tertulis tentang bagaimana mereka merperilaku di negara Muslim.

Namun langkah itu dikritik kalangan  kritikus, dengan mengatakan  bahwa prakarsa tersebut  bersifat kosmetik, cuma sedikit saja melakukan  standarisasi kebijakan keselamatan. Langkah itu juga baru dilakukan  setelah pemangku kepentingan internasional, mendesak pihak berwenang Maladewa untuk mengakui ancaman ekstremisme terhadap pengunjung.

Dalam pariwisata, pendekatan yang dilakukan oleh  Maladewa memang tidak lazim. Maladewa menyediakan  satu resor tunggal di satu pulau. Situasi itu membuat  seluruh pulau tanpa tim pengaman yang kuat.  Maladewa terdiri dari  sekitar 1.200 pulau di Samudera Hindia, mampu menampung  1,2 juta pengunjung pada tahun 2016 lalu, 30.000 di antaranya datang dari Amerika Serikat.

Negara kepulauan ini selama tiga dekade  di bawah pemerintahan otokratis mantan presiden, Maumoon Abdul Gayoom. Namun  setelah terjadi transisi menuju demokrasi pada  tahun 2008, tersedia  ruang lebih terbuka  untuk mengekspresikan religi yang lebih besar. Ideologi konservatif seperti Salafisme pun terpotong.

“Anda tidak bisa mengatakan bahwa semua Salafisme adalah Islam radikal,” kata Azra Naseem, seorang peneliti Maldivian tentang ekstremisme di Dublin City University. “Tapi salafi  adalah bentuk Islam yang benar-benar dibawa ke Maladewa dari Arab Saudi dan tempat-tempat lain. Sekarang, ini dilembagakan, karena semua orang di universitas, di Kementerian Islam, mereka semua menyebarkan bentuk Islam ini. Dalam hal itu, tentu saja, akan ada jihadis. ”

Seorang petugas keamanan di sebuah resort di Pulau Kandooma, Maladewa. (Photo: Adam Dean/dari The New York Times)

Selama bertahun-tahun, upaya untuk melaporkan adanya sel-sel radikal, telah ditentang  keras. Pada tahun 2014, seorang jurnalis Maldivian terkemuka yang menulis tentang sekularisme dan ekstremisme, Ahmed Rilwan Abdulla, diculik. Apa yang dilakukan bloger Yameen Rasheed  adalah bagian dari kampanye yang didedikasikan untuk menemukan  Mr. Abdulla, seorang teman dekat dan masih hilang.

Polisi mengungkapkan, pihaknya  telah menangkap tujuh tersangka pada bulan Mei dalam kasus pembunuhan Mr. Rasheed, termasuk dua orang yang ditangkap dalam rekaman CCTV di TKP. Tapi mereka yang dekat dengan Mr. Rasheed telah mengungkapkan sedikit harapan, bahwa kasus ini akan dipecahkan tanpa tekanan dari pihak luar Maladewa.

Bulan lalu, pengacara yang mewakili keluarga Mr. Rasheed mengeluhkan  ke Kantor Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang meminta dilakukannya penyelidikan independen dan internasional.

Serangan besar terakhir di mana orang asing terluka di sini terjadi hampir satu dekade yang lalu, ketika sekelompok militan meledakkan bom rakitan di taman umum di ibu kota, Malé, melukai belasan turis. Namun  terkadang, keamanan turis di Maladewa  dilanggar dengan cara lain.

Tahun lalu, dua resor dirampok oleh sekelompok penyusup bertopeng, dan petugas keamanan diikat. Perampokan di resort jarang terjadi. Namun Ismail Ali, juru bicara polisi, mengatakan dalam sebuah wawancara dengan The Maldives Independent bahwa ketika hal itu terjadi, mereka  berada di dalam pekerjaan. Hal ini tidak lepas dari relatif sederhananya untuk mendapatkan akses ke sebagian besar pulau di Maladewa.

“Sebagian besar resor memiliki satu jalur akses resmi. Ada pos keamanan yang dipantau untuk memantau siapa yang datang dan keluar dari pulau itu, ” katanya. “Tapi seperti pulau lain, cukup mudah masuk dari sisi lain juga.”

Industri pariwisata sebagian besar tetap diproteksi dari target terorisme. Namun demikian,  banyak resor di Maladewa tidak dilengkapi untuk menangkal  serangan yang setara dengan yang terjadi di tempat-tempat seperti Tunisia dan Bali, Indonesia.

Seorang kepala keamanan dari sebuah resor di atol utara Maladewa mengatakan, resor di negara tersebut tidak dipersiapkan. Menurutnya, peraturan dan kebijakan dari pemerintah diperlukan untuk menangani masalah ini. Kepala keamanan tersebut minta namanya dirahasiakan,  karena takut ditangkap pihak keamanan pemerintah,  dimana ada  sejarah pemenjaraan terhadap warga  yang membahas isu-isu sensitif seperti ini.

Abeer Ismail, petugas informasi di Kementerian Pariwisata, mengatakan bahwa sejauh yang dia tahu, tidak ada masalah keamanan yang dikeluhkan  secara resmi oleh resor manapun. Pengetatan  langkah-langkah keamanan konon justru  dirasa menganggu kalangan pelanggan kelas atas.

Direktur Jenderal National Counter Terrorism Center (NCTC), Brigadir  Jenderal Zakariyya Mansoor, mengatakan sepakat bahwa penting  untuk mengidentifikasi solusi non-invasif dan memelihara lingkungan yang tenang sebagaimana diharapkan oleh wisatawan. NCTC merupakan sebuah lembaga  pemerintah yang baru dibentuk,  yang diadakan sebagai  upaya untuk meningkatkan kesiagaan keamanan.

Jenderal  Mansoor  mengatakan, Maladewa  siap menghadapi ancaman teroris, seraya menunjuk   kebijakan nasional mengenai terorisme dan serangkaian  simulasi reguler  yang menargetkan  fasilitas wisata.

“Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi setiap resor dalam hal keselamatan dan keamanan,” kata Jenderal Mansoor. Dan sejauh ini, “Pemilik resor dan operator resor sangat kooperatif dengan kita.”

Ibrahim Hussain Shihab, juru bicara presiden Maladewa, Abdulla Yameen, menulis dalam sebuah email bahwa pemerintah menanggung kerugian akibat masalah  keamanan yang dialami turis, termasuk pencurian. Menurutnya,  pasukan keamanan “telah dilatih lebih dari cukup.” Dengan demikian,   tidak ada kebutuhan mendesak penempatan untuk pasukan keamanan di resor untuk membawa senjata api.

Pijhak  keamanan dan pejabat pemerintah Maladewa mengatakan, sampai saat ini tidak ada bukti adanya rencana serangan di negara tersebut. Tapi Mohamed, mantan perwira polisi yang bekerja untuk  kontra terorisme di  Kepolisian Maladewa —yang minta namanya  hanya disebut dengan satu nama saja,  khawatir akan adanya tindakan hukum  dari pemerintah— mendesak pentingnya  kehati-hatian.

Dia memberi contoh, kasus  kegaduhan lokal mengenai diberhentikannya  seorang guru Maladewa karena mengenakan niqab di kelas.  Mantan perwira polisi tersebut mengatakan, perkembangan seperti ini dapat digunakan sebagai umpan, bukan hanya untuk radikalisasi tetapi juga untuk mengkonsolidasikan dukungan untuk serangan terhadap Maladewa.

Dia mengkhawatirkan apa yang akan terjadi, jika  jihad kembali ke negara tersebut manakala  tindakan pengamanan yang lebih besar tidak dilakukan di industri pariwisata. Para jihadis membenci pariwisata dan tidak peduli apakah itu ada atau tidak.[nyt]