DPD Sebut Pilkada Serentak tak Jamin Legitimasi Daulat Rakyat

JAYAKARTA NEWS – Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) yang digelar serentak tidak menjamin kuatnya legitimasi daulat rakyat. Apalagi jika melihat rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada 2024.

“Tingkat partisipasi masyarakat pada pilkada kemarin secara nasional kurang dari 70 persen. Pilkada Jakarta bahkan hanya 58 persen dan masih tinggi upaya gugatan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi,” ujar Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B. Najamuddin, Jumat (13/12/2024).

Dengan kondisi itu, menurut Sultan, diperlukan penyempurnaan dalam sistem politik, khususnya sistem pemilu hingga sistem partai politik saat ini. Salah satunya pemilihan gubernur yang dipilih secara tidak langsung atau melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi.

Sedangkan untuk Pilkada tingkat kabupaten/kota, kata Sultan, masih perlu untuk dilaksanakan secara langsung.

Sultan memandang, sejak awal Pemilu gubernur memang kurang relevan dengan melihat posisi dan fungsi gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat. “Gubernur seharusnya menjadi mandataris pemerintah, sama seperti seorang camat yang ditentukan oleh bupati,” tukasnya.

Lebih lanjut Sultan menuturkan, Pemilu gubernur secara tidak langsung bertujuan agar gubernur mampu menerjemahkan program pemerintah secara maksimal, serta bisa dievaluasi kapan saja oleh presiden untuk mempertimbangkan kinerja.

Selain itu, kata Sultan, gubernur juga bisa bekerja tanpa hambatan politik maupun tekanan masyarakat lainnya. Karenna itu DPD RI akan melakukan evaluasi dan mengkaji terkait sistem Pilkada dengan mempertimbangkan partisipasi dan keinginan masyarakat. “Kami akan mendengarkan masukan masyarakat soal proses Pilkada selama ini,” ujarnya .

Sultan mengatakan, DPD harus kembali mendengarkan keinginan dan harapan masyarakat. Karena itu pihaknya mendukung gagasan Presiden Prabowo Subianto untuk memperbaiki sistem politik di Indonesia karena dianggap berbiaya tinggi.

DPD RI, tambah Sultan, juga ikut mengawasi dan mengkaji jalannya proses Pilkada Serentak 2024. Karena memandang pesta demokrasi tersebut harus dilaksanakan secara berkualitas agar melahirkan pula kepala daerah yang berkualitas.

Menurut Sultan, hampir semua pihak yang mulai khawatir dengan proses Pilkada yang semakin tidak efisien. “Kami pun secara pribadi pernah menyinggung isu ini dengan Pak Prabowo dalam beberapa pertemuan kami dengan beliau,” katanya. (yr)