Kemendagri Terima 337 Usulan Daerah Otonomi Baru

JAYAKARTA NEWS – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menerima 337 usulan pembentukan daerah otonomi baru (DOB) dari seluruh Indonesia. Meski saat ini pemerintah masih berlakukan moratorium terhadap pemekaran daerah.

“Pembahasan tentang daerah otonomi baru banyak usulan ya, kami sendiri sudah ada 337 (usulan) ya,” ujar Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto di Jakarta, Selasa (10/12/2024).

Bima menyebutkan, dari 337 usulan DOB meliputi 42 usulan pemekaran provinsi, 248 pemekaran kabupaten, 36 pemekaran kota, 6 pemekaran daerah istimewa, dan 5 pemekaran otonomi khusus.

Menurut Bima, diperlukan pertimbangan matang dan kehati-hatian untuk membuka kebijakan moratorium otonomi baru. Karena menyangkut kapasitas fiskal negara.

Bima mengaku, banyak usulan yang masuk ke Kemendagri untuk mencabut kebijakan moratorium pemekaran daerah. Salah satunya pembentukan daerah otonomi baru secara terbatas.

Menurut Bima, banyak DOB yang dapat dikatakan tidak memenuhi target karena pembiayaan dan ketergantungan pada pusat cukup besar. Namun daerah baru yang dimekarkan tidak berkembangan sesuai dengan target yang diharapkan.

Meski ada daerah otonomi baru berkembang sesuai harapan. “Tetapi banyak juga catatan DOB yang bisa dikatakan tidak maksimal begitu. Nah ini membutuhkan kajian yang sangat matang,” tukas Bima.

Padahal saat ini, kata Bima, pembiayaan program-program prioritas nasional tengah membutuhkan banyak anggaran, misalnya, dalam mendukung kedaulatan pangan.

“Tentunya pembiayaan DOB itu juga harus kita hitung sejauh mana itu bisa tetap mendukung kebijakan-kebijakan nasional tadi,” jelas Bima.Meski begitu,

Bima mengakui, sejumlah daerah memang membutuhkan pemekaran karena wilayahnya yang terlalu luas.

“Namun diakui berapa daerah yang diusulkan untuk dimekarkan itu sudah ada kajiannya, dan sudah matang. “Tinggal diambil keputusan,” tukas Bima. (yr)