KP2MI-PGI Perkuat Kolaborasi Nasional, Hadirkan Pelindungan dan Pemberdayaan PMI yang Lebih Inklusif

JAYAKARTA NEWS— Komitmen menghadirkan pelindungan dan pemberdayaan yang lebih kuat bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) terus diperluas melalui kolaborasi lintas sektor. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) melakukan audiensi bersama Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) di Kantor PGI, Jakarta, Rabu (13/5), sebagai langkah strategis membangun sinergi multi pihak dalam mendukung pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelindungan PMI beserta keluarganya.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh Direktur Jenderal Pemberdayaan KP2MI M. Fachri, Staf Khusus Menteri P2MI Bidang Kebijakan dan Regulasi PMI Venno Tetelepta, Direktur Kepulangan dan Rehabilitasi Seriulina Tarigan, serta Direktur Layanan Pengaduan, Mediasi, dan Advokasi PMI pada Pemberi Kerja Berbadan Hukum Mangiring Hasoloan Sinaga. Sementara dari pihak PGI hadir Ketua Umum PGI Pdt. Jacklevyn Frits Manuputty dan Wakil Sekretaris Umum PGI Pdt. Lenta Enni Simbolon.

Audiensi berlangsung hangat dan produktif dengan pembahasan yang menitikberatkan pada penguatan komunikasi, pembangunan jejaring kolaborasi, serta perluasan kerja sama program sosial dan pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan. Pertemuan ini juga menjadi momentum penting untuk menyatukan langkah antara pemerintah dan organisasi masyarakat dalam menciptakan ekosistem pelindungan PMI yang lebih kuat dan menyentuh hingga tingkat keluarga serta komunitas.

Direktur Jenderal Pemberdayaan KP2MI, M. Fachri, menegaskan bahwa pelindungan PMI tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif seluruh elemen bangsa.

“Negara tidak bisa berjalan sendiri. Pelindungan dan pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia membutuhkan gotong royong nasional, termasuk dukungan organisasi keagamaan dan komunitas sosial yang dekat dengan masyarakat. Karena itu, kolaborasi seperti ini menjadi sangat penting agar program pemerintah benar-benar hadir dan dirasakan manfaatnya hingga ke keluarga PMI di daerah,” tegas Fachri.

Ia menambahkan, penguatan pemberdayaan harus dimulai dari tingkat komunitas dengan membangun kapasitas masyarakat, memperkuat ketahanan keluarga PMI, serta membuka akses terhadap program-program pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan.

Menurut Fachri, sinergi dengan PGI menjadi bagian dari upaya memperluas jangkauan program pemberdayaan sekaligus membangun ruang kolaborasi yang lebih inklusif agar masyarakat memiliki akses terhadap informasi, pendampingan, dan penguatan kapasitas secara lebih merata.

“Pekerja migran bukan hanya bagian dari statistik ketenagakerjaan nasional, tetapi manusia yang harus dijaga harkat dan masa depannya. Karena itu, pendekatan pemberdayaan harus dibangun secara utuh, mulai dari keluarga, komunitas, hingga jejaring sosial yang mendukung mereka,” ujarnya.

Sementara itu, Staf Khusus Menteri P2MI Bidang Kebijakan dan Regulasi PMI, Venno Tetelepta, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat tata kelola pelindungan PMI yang lebih adaptif dan tepat sasaran.

“Kami ingin membangun pola kerja yang kolaboratif, bukan sektoral. Pemerintah membuka ruang seluas-luasnya bagi mitra strategis untuk terlibat dalam upaya pelindungan dan pemberdayaan PMI. Semakin banyak pihak yang bergerak bersama, maka semakin besar pula dampak yang dapat dirasakan masyarakat,” kata Venno.

Menurutnya, organisasi masyarakat dan lembaga keagamaan memiliki peran penting sebagai mitra strategis pemerintah karena memiliki kedekatan sosial dan jangkauan langsung kepada masyarakat di berbagai daerah.

Dalam diskusi tersebut, kedua pihak juga membahas berbagai peluang kerja sama yang dapat dikembangkan ke depan, mulai dari penguatan edukasi masyarakat terkait migrasi aman, pendampingan keluarga PMI, pengembangan program sosial berbasis komunitas, hingga penguatan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

KP2MI memandang bahwa kerja sama lintas sektor menjadi salah satu kunci penting dalam membangun sistem pelindungan yang lebih kuat, responsif, dan berkelanjutan. Dengan keterlibatan berbagai pihak, program-program pemerintah diharapkan tidak berjalan sendiri, melainkan saling terhubung dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Selain memperkuat pelindungan, pendekatan kolaboratif juga diyakini dapat memperluas dampak pemberdayaan, khususnya bagi keluarga PMI yang membutuhkan dukungan sosial, ekonomi, dan penguatan kapasitas pasca bekerja di luar negeri.

Pertemuan ini sekaligus menegaskan komitmen negara untuk terus memperkuat kerja sama strategis dengan berbagai elemen masyarakat demi menghadirkan kebijakan dan program yang lebih inklusif, humanis, dan berkelanjutan bagi Pekerja Migran Indonesia.

Ke depan, KP2MI dan PGI sepakat untuk terus membangun komunikasi serta memperkuat sinergi dalam mendukung terciptanya ekosistem pemberdayaan masyarakat yang lebih kokoh. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu menghadirkan dampak positif yang berkelanjutan, sekaligus memperkuat kehadiran negara dalam melindungi dan memberdayakan PMI serta keluarganya di berbagai daerah Indonesia. (*/di)