Autogate Imigrasi vs Autodefisit APBD Badung 2024

JAYAKARTA NEWS– Ketua Fraksi Partai Gerindra di DPRD Badung, Bali, Wayan Puspa Negara menilai autogate Imigrasi bikin wisatawan nyaman, sedangkan autodefisit APBD Badung  bikin tanda tanya.

Ia memberikan apresiasi tinggi untuk Imigrasi atas Peresmian 90 Autogate di Bandara Ngurah Rai, Bali beberapa waktu lalu.

“Pelumcuran 90 Autogate merupakan bentuk Service yang cemerlang di Bandara yang patut diapresiasi, di tengah semakin membaiknya vibes kunjungan wisman ke Bali yang sampai akhir September telah mencapai 4,7 juta wisman.”

“Sebelum pandemi Covid tahun 2019, jumlah kunjungan wisman ke Bali 6, 25 juta dengan berbagai problematikanya  yakni antrean pemeriksaan imigrasi di kedatangan yang cukup lama, bahkan hingga berjam jam. Kini hadirnya Autogate membuat per orang wisman  hanya butuh waktu 15 sd 25 detik. Sungguh sangat effisien.”

“Sebagai pelaku pariwisata saya merasa  langkah Imigrasi ini sangat inovatif , bila perlu waktu antrean bisa diperpendek hingga 10 sd 15 detik seperti Autogate di bandara Hitro Inggris,” kata Puspa Negara dalam keterangannya, Minggu (6/10/2024).

Mantan politikus Partai Golkar ini merasa sedikit pesimis atas target 7 juta wisman ke Badung, sebagaimana penjelasan Pj Sekda Badung terkait upaya menanggulangi potensi defisit anggaran tahun 2024 yang diproyeksi mencapai Rp3,4 triliun pada akhir tahun 2024 sebagaimana penyampaian Pj Gubernur atas hasil verifikasi Perubahan APBD Badung  2024.

Artimya, lanjut Puspa Negara, jika Pj Sekda Badung hanya manggunakan asumsi  jumlah kunjungan wisman mencapai 7 juta  ke Badung diakhir tahun 2024 maka hal ini justru dengan rata-rata  jumlah kedatangan wisman ke Bali 18.000 sampai dengan 21.000 per hari, serta data statistik jumlah kunjungan wismam via Bandara sampai akhir September 2024 baru mencapai 4,7 juta, maka ada potensi pula target jumlah kunjungan tidak tercapai di Badung artinya ada asumsi asumsi yang belum.cermat, belum akurat yang di  formulakan oleh TAPD (Team Anggaran Pemerintah Daerah) sehingga ada potensi ancaman defisit yang berlebih terjadi.

“Itu artinya APBD Badung tahun 2024  dirancang lebih kepada kepentingan elektoral. Padahal upaya upaya inovasi dilakukan oleh berbagai instansi dalam memberikan service pada wisman. Sedangkan APBD Badung tahun 2024  bentuk servisnya pada daerah penghasil PHR terlihat kurang signifikan dan mengarah malfunction.  Oleh karena itu saya berharap nanti APBD Badung tahub 2025 adalah APBD World Class Service bagi masyarakat  Badung bukan untuk service electoral menaikkan daya keterpilihan,” tandasnya. (Cmg)