SENIN 3 April 2017, sebanyak 1.176.391 siswa sekolah kejuruan melakukan ujian nasional berbasis komputer (UNBK). Jumlah ini meningkat dua kali lebih dibandingkan peserta UNBK siswa SMK tahun 2016 yang hanya berjumlah 498,177 siswa. Hal itu menunjukkan dengan UNBK, sekolah kejuruan mengantarkan siswanya menjadi lulusan yang tidak hanya jujur dalam menjawab soal ujian namun juga tidak canggung menggunakan perangkat komputer.
Jutaan peserta UNBK sekolah lanjutan atas itu ketika dinyatakan lulus akan menjadi sumber daya manusia baru, tenaga kerja produktif pendukung dunia usaha maupun industri negeri ini. Untuk lulusan sekolah kejuruan atau sekolah vokasi, selain ijazah siswa juga dibekali sertifikat kompetensi. Dengan begitu sesuai harapan setelah meninggalkan sekolah bisa segera mendapat pekerjaan. Karena memang itu tujuan didirikannya SMK agar lulusannya siap kerja.
Faktanya keterserapan lulusan SMK memiliki catatan ironis. Berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS) pengangguran dari lulusan SMK jumlahnya terus naik. Pada Februari 2015 terdapat 1,2 juta lulusan SMK yang menganggur dan setahun kemudian periode Februari 2016 menjadi 1,35 juta orang atau naik 9,84 persen. Bandingkan dengan lulusan SMA diperiode sama yang menganggur 6,96 persen, lebih rendah dari lulusan SMK.
Dengan hadirnya lulusan baru maka jumlah SDM berijazah SMK akan terus bertambah. Jika lulusan SMK dua tahun lalu saja masih banyak yang menganggur, bagaimana dengan lulusan baru? Tampaknya perkembangan dunia usaha maupun industri berkembangnya tak secepat sekolah kejuruan mencetak tenaga siap kerja.
Dengan fenomena itu ada yang kurang pas pada pendidikan kejuruan di Tanah Air. Bersamaan dengan itu keluar Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK. Inpres tersebut menyebut perlunya merevitalisasi SMK agar SMK dapat mencetak generasi berkualitas dan memiliki daya saing. Instruksi Presiden ini ingin memberi jawaban terhadap permasalahan SMK yang saat ini jangankan bersaing dengan SDM negara lain, untuk terserap dunia kerja di negeri sendiri masih banyak yang perlu dibenahi.
Dalam Inpres itu revitalisasi SMK dikhususkan pada sekolah yang mendukung prioritas pembangunan ekonomi Indonesia. Sehingga revitalisasi SMK juga dikhususnya pada SMK yang memiliki program bidang maritim, pertanian, industri kreatif dan pariwasata yang menjadi prioritas pembangunan Indonesia masa depan. Keempat bidang itu akan digenjot pertumbuhannya sehingga pada 2030 diharapkan pertumbuhan ekonomi dari empat sektor itu berdampak pada dunia usaha dan industri pendukung serta kebutuhan tenaga kerjanya.
Meski demikian revitalisasi yang tertuang pada Inpres tersebut juga mengimbau kepada semua pemangku kepentingan agar bekerja sama untuk memberikan akses kepada SMK dalam praktik kerja maupun magang. Serta merevitalisasi infrastruktur pendukung pendidikan kejuruan atau vokasi. Selain itu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diminta untuk melakukan pemetaan pengembangan SMK dan melakukan penyelarasan kurikulum agar sesuai dengan dunia usaha dan industri.
Inpres yang ditandatangani pada 9 September 2016 pada sebagian imbauannya telah dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Misalnya untuk link and match Direktorat Pembinaan SMK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki apa yang disebut Layanan “SiLARAS”.
SiLARAS kepanjangan dari Sistem Layanan Penyelarasan ini merupakan suatu upaya melayani dunia usaha dan industri yang memiliki itikat baik untuk melakukan penyelarasan dan kerja sama. Tentunya dengan SMK, bentuknya bisa berupa pemagangan, penggunaan lulusan, pemberian masukan atas kurikulum, pemanfaatan Corporate Social Responsibility bagi SMK ataupun pembukaan kelas industri.
Layanan SiLARAS itu dilakukan dalam bentuk konsultasi, fasilitasi, advokasi, ataupun layanan lain secara dalam jaringan ataupun luar jaringan. Atau bisa juga dilakukan kelas khusus atau kelas industri. Bisa pula dalam bentuk pemagangan (internship) bagi guru dan siswa. Atau dengan melakukan rekruitmen pengembangan teaching factory, pemanfaatan Corporate Social Responsibility, sertifikasi kompetensi pengembangan training center di SMK untuk guru atau instruktur industri.
SiLARAS sudah digagas namun jika masih banyak lulusan SMK yang belum bekerja maka keberhasilan SiLARAS belum menyentuh level siswa SMK dan perusahaan calon pengguna lulusan SMK. Bisa jadi hal itu karena jumlah lulusan jauh lebih banyak dibandingkan peluang kerjanya. Hal ini akibat dari program pemerintah yang pernah menggaungkan perbandingkan jumlah SMK pada 2010 sebanyak 50:50, sebanding jumlah SMK dan SMA hingga pada 2015 pemerintah berharap jumlah SMK menjadi 70:30. Di sisi lain, jumlah SMK yang belum bekerja menandakan program SMK lebih banyak dari SMA sudah mulai terlihat hasilnya yaitu jumlah lulusan SMK lebih banyak dari SMA.
Persoalan lain yang mengganjal adalah mengenai peralatan penunjang pendidikan vokasi yang biayanya tidak sanggup dipikul oleh sekolah. Sarana infrastruktur ini pula yang membuat SMK bertumbangan karena tak mampu menyediakan peralatan penunjang memadai. Mengenai hal ini Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo dalam Seminar Nasional Pendidikan Vokasi September 2016 lalu mengatakan kurangnya sarana dan prasarana di SMK yang menyebabkan lulusan SMK tidak bisa bersaing sehingga banyak yang menanggur. Karena itu Rudy berharap pemerintah seharusnya bertanggungjawab terhadap hal tersebut.
Revitalisasi mental
Upaya mendukung pendidikan vokasi sudah dilakukan dari atas dalam hal ini pemerintah. Harapannya akan tercipta iklim pendidikan vokasi yang kondusif sehingga benar-benar pendidikan vokasi menjadi soko guru bagi kemajuan bangsa ini. Jika hasilnya belum berdampak maka tidak perlu menyalahkan siapa-siapa.
Yang perlu dibangun selanjutnya adalah cara pandang atau pola pikir dari setiap guru dan siswa SMK. Setiap insan SMK sudah saatnya tidak melulu berpikir mencari kerja. Bekal pendidikan selama di SMK sedikitnya bisa menjadi modal untuk membuka lapangan kerja.
Terlebih saat ini dunia perdagangan mulai berubah dengan hadirnya perdagangan elektronik. Dan daya akses perdagangan elektronik sungguh mumpuni. Setiap orang di mana saja, kapan saja asal bisa mengakses internet bisa melakukan komunikasi. Era kemajuan digital seharusnya juga dilirik pihak sekolah untuk membekali siswanya agar bisa memanfaatkan teknologi informasi tersebut untuk menciptakan lapangan kerja. Dengan modal kemauan belajar, guru dan murid bisa belajar bersama menghasilkan sesuatu yang positif dan meraih kesempatan meningkatkan taraf hidup tanpa harus menunggu kehadiran industri di sekitar rumah dan sekolah. ***
