Potensi Kerugian Negara di PT KAI, Perlu Audit Investigasi BPK
KALAU Anda pikir bisnis besi tua sama dengan bisnis kecil-kecilan, keliru. Sebab, bisnis besi tua adalah bisnis besar. Tidak heran jika dunia besi tua dikuasai segelintir pemain yang saling adu kekuatan. Tidak sedikit para calo berkeliaran, sekadar mencecap nikmatnya “uang berkarat”. Uang yang didapat dari besi berkarat.
Tak terkecuali di BUMN. Para calo besi tua berkeliaran dan adu pengaruh untuk memenangkan setiap lelang besi tua. Tak jarang, mereka justru orang dalam sendiri. Seperti misalnya di lingkungan PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) yang akhir 2018 dan awal 2018 menyiarkan kabar melakukan lelang besar-besaran ratusan gerbong tua yang sudah mangkrak dan masuk kategori besi rongsok.
Kabarnya, PT KAI tidak melakukan lelang secara mandiri. Melainkan, gerbong-gerbong tua itu dipotong-potong dan dilelang melalui pihak kedua yakni mitra sesasma BUMN, dalam hal ini anak perusahaan PT Krakatau Steel (PT KN), yakni PT Krakatau National Resource (PT KNR) yang bermarkas di Banten.
PT KNR pada bulan Desember 2017/Januari 2018 berhasil “melelang” lebih dari 200 eks-gerbong tua seberat 5.000 ton (5.000.000 Kg) bernilai sekitar Rp13 miliar. Dengan asumsi besi rongsok golongan “scrap” eks gerbong tua tadi dihargai Rp 2.500-an per kilogram.
Jayakartanews menerima informasi adanya “permainan gila-gilaan” dalam proses lelang gerbong tua PT KAI. Bahwa, PT KNR tidak mengadakan lelang secara terbuka melalui website. Alih-alih transparan, PT KNR justru melakukan penunjukan kepada PT ALB.
PT ALB yang “menang lelang” karena ditunjuk, bahkan sama sekali tidak mengangkut gerbong-gerbong berikut roda besi kereta yang dimenangkannya ke kawasan PT Krakatau Steel di Banten, sebagai induk PT KNR. Apalagi masyarakat tahu, sejak tahun 2013, PT KS tidak lagu melakukan peleburan besi rongsok. PT KS hanya melebur biji besi.
Karenanya, hampir bisa dipastikan, PT KNR melelang gerbong-gerbong rongsok secara tidak prosedural, cenderung ugal-ugalan. PT KNR diduga kuat menunjuk PT ALB yang selama ini sering disebut sebagai perusahaan “kukutan” alias biasa memenangkan lelang besi rongsok. Kalau istilah di antara pengusaha besi tua, “lelang di tengah jalan”.
Dari gambar-gambar yang berhasil dihimpun Jayakartanews tampak, gerbong-gerbong rongsok itu ada di PT KAI Purwakarta. Di sana, pihak PT ALB tampak sedang mencacah, memotong-motong eks gerbong rongsok menjadi besi-besi potongan.
Menanggapi kejanggalan tersebut, pemerhati lingkungan dan pemantau aset negara Indonesia, Ir. Sukinta Putra Sunda, mengaku prihatin. Ada beberapa catatan penting, terkait kisruh lelang asset negara milik PT KAI.
Catatan pertama, PT KAI, dalam hal ini Dirut PT KAI, Edi Sukmoro, harus transparan dan berani melelang sendiri tanpa memakai jasa pihak kedua atau pihak ketiga. Dengan demikian, hasil lelang bukan saja terbuka dan transparan, karena dilakukan melalui online, tetapi juga bisa menghasilan PNBP (penerimaan negara bukan pajak) lebih besar.
Catatan Sukinta yang kedua, melalui pelelangan mandiri akan memutus mata rantai mafia calo dan para oknum, yang diduga kuat sudah mengakar dan mengisap asset negara untuk kepentingan pribadi dan golongan, terutama mafia pengusaha besi rongsok.
Ketiga, sebaiknya proses melelangkan kepada pihak lain/apalagi penunjukan, yang sudah berlangsung pun harus segera dihentikan. Sebab, selama ini lelang di lapangan tampak gelap dan berpotensi terjadi korupsi besar-besaran, karena tidak adanya hakim di lapangan.
“Bisa saja dalam kontrak penunjukan 5.000 ton, padahal di lapangan 10.000 ton. Ini tidak main-main. Bila perlu melibatkan aparat BPKP atau BPK, bahkan KPK. Sebab, cara-cara lelang tidak transparan, hanya menguntungkan segelintir oknum pengusaha dan para calo. Semua berpesta pora di atas limbah besi tua. Kuat sekali kesan bahwa lelang di PT KAI sangat kotor, tidak transparan, dan tidak kredibel,” tegasnya.
Sumber lain menambahkan, ada oknum yang bermain di air keruh dalam proses lelang asset milik PT KAI. “Oknum yang sudah bertahun-tahun memainkan asset besi tua PT KAI. Oknum yang berperan sebagai calo itu berinisial AH dari pihak internal PT KAI, dan HS serta AN dari pihak PT KNR. Saya kira, sepak terjang mereka harus dihentikan. Bila perlu, KPK harus mulai memasang teropong ke kasus lelang di PT KAI. Saya yakin, banyak ‘tikus’ di PT KAI yang bakal tertangkap,” ujar sumber itu.
Ia juga mencium adanya aroma korupsi yang maha dahsyat. Pertama, penetapan harga setor Rp 2.000 per kg yang sangat tidak masuk akal, karena pabrik peleburan besi rata-rata menerima dengan harga per kilo di atas Rp 5.000. “Bayangkan, selisih tiga ribu rupiah dikalikan ribuan ton,” tambahnya.
Bukan hanya itu. Korupsi dahsyat lainnya adalah pada hitungan jumlah atau tonase besi tua yang dilelang. Laporan 5.000 ton, diyakini oleh sumber Jayakartanews sebagai jumlah yang dimanipulasi. Sebab, yang sebenarnya total gerbong tua yang dilelang mencapai 10.000 ton.
“Penyidik KPK akan dengan mudah menemukan fakta dan bukti. Pertama, KPK bisa minta BPK melakukan audit investigasi dan perhitungan kerugian negara. Jika diaudit, semua akan terbongkar. Sebab, asset yang dilelang adalah barang terlihat dan terukur. Berat gerbong ada ukurannya. Tinggal dikalikan jumlah gerbong. Cocokkan dengan catatan asset. Pasti terbongkar,” tegasnya geram.
Untuk mendapatkan konfirmasi, Jayakartanews melayangkan surat tertanggal 26 Februari 2018 kepada Dirut PT KAI Edi Sukmoro, seputar ATDO (Asset Tetap Dihentikan dari Operasi), serta mekanisme lelang yang baru saja dilakukan dan ditengarai banyak kejanggalan. Surat permohonan konfirmasi tak juga berjawab. Dua kali Jayakartanews mendatangi PT KAI, juga tak beroleh jawaban. Seorang staf humas hanya menjawab, “Surat dari Jayakartanews sudah didisposisi oleh pak Dirut kepada humas, tetapi yang ditugaskan tidak ada di tempat.”
Sangat disayangkan, PT KAI yang sempat naik daun sejak era Ignasius Jonan, dikhawatirkan akan tergelincir kembali menjadi perusahaan bobrok. Bibit-bibit bisnis BUMN model Orde Baru mulai tampak. Bukan tidak mungkin, jika di era digital masih berani korupsi brutal, tidak lama lagi bakal viral.
“Pak Presiden sangat tidak suka jika aparatnya gaduh. Jadi kalau ada kegaduhan di PT KAI, jangankan Menteri BUMN, bahkan Menko Kemaritiman sampai Presiden pasti akan menengok. Kita lihat saja,” ujar Sukinta. ***
