JAYAKARTA NEWS – Keputusan Twitter untuk melarang secara permanen Presiden Donald Trump memiliki akun di jejaring sosial itu, telah menimbulkan kontroversi, sekalipun kebijakan twitter dengan alasan, “Risiko hasutan lebih lanjut untuk terjadinya tindakan kekerasan.”
Tetapi, tetap saja keputusan Twitter tersebut akhirnya telah menimbulkan gelombang reaksi yang beragam. Sebagian orang memuji langkah perusahaan itu karena meminta pertanggungjawaban Trump, tetapi di pihak lain para pendukung presiden marah, dan mereke menudur aksi sensor Twitter yang dinilai melanggar kebebasan berbicara.
Kanselir Jerman Angela Merkel termasuk orang yang mengkritik langkah Twitter. Dia menyebut kebijakan Twitter “bermasalah”. Alasannya, kebebasan berpendapat adalah hak fundamental dari “signifikansi dasar.”
“Hak fundamental ini dapat diintervensi, tetapi menurut undang-undang dan dalam kerangka yang ditentukan oleh legislator, bukan atas dasar keputusan manajemen platform media sosial,” kata juru bicara Kanselir.
“Dilihat dari sudut ini, Kanselir menganggap bermasalah karena rekening presiden AS sekarang telah diblokir secara permanen.”
Kalangan konservatif seperti akhirnya kemudian memilih untuk meninggalkan aplikasi Twitter untuk mencari ruang di mana mereka merasa ide dan ucapan mereka tidak akan disensor yang disebabkan oleh adanya bias politik. Setelah akun pribadinya di Tritter @RealDonaldTrump, diblokir, Presiden Trump kemudian bersuara melalui akun @POTUS untuk membagikan pemikirannya.
“Seperti yang sudah lama saya katakan, Twitter telah semakin melarang kebebasan berbicara, dan malam ini, karyawan Twitter telah berkoordinasi dengan Demokrat dan Radikal Kiri dalam menghapus akun saya dari platform mereka, untuk membungkam saya – dan ANDA, 75.000.000 patriot hebat yang memilih saya. “
Hampir sekonyong Tweet pun menghilang dari akun @POTUS.
Politisi Republikan dari Florida Matt Gaetz menuding kebijakan perusahaan Twitter bertentangan dengan Konstitusi. Dia menyebut melarang akun Trump jelas-jelas melanggar hak Amandemen Pertama Konstitusi AS.
Tetapi betulkah tuduhan Gaetz dalam kasus seperti ini. Apakah dalam hal ini publik Amerika perlu membuat perbedaan antara Amandemen Pertama dan konsep yang lebih umum tentang ucapan bebas dan tidak diatur?
Sejumlah pihak menilai, keputusan Twitter melarang akun Trump tidak melanggar Amandemen Pertama. Langkah itu juga tidak menghapus hak kebebasan berbicara dari Konstitusi. Amandemen tersebut menyatakan:
“Kongres tidak akan membuat undang-undang yang menghormati pembentukan agama, atau melarang pelaksanaannya secara bebas; atau membatasi kebebasan berbicara, atau pers; atau hak rakyat untuk berkumpul secara damai, dan untuk mengajukan petisi kepada Pemerintah untuk ganti rugi keluhan.”
Seorang pengacara hak-hak sipil AS, Nora Benavidez dalam tweetnya menyatakan bahwa amandemen tersebut melarang pemerintah membatasi pidato berdasarkan sudut pandang yang diungkapkan dalam pidato itu. Twitter adalah perusahaan swasta, bukan pemerintah, dan oleh karena itu tidak tunduk pada Amandemen Pertama.
“Amandemen Pertama melindungi kebebasan beragama, berbicara, pers, berkumpul, & hak untuk mengajukan petisi kepada pemerintah untuk mendapatkan ganti rugi,” tulisnya. “Itu melarang pemerintah membatasi pidato berdasarkan sudut pandang pidato itu. Twitter bukanlah pemerintah. Ini bukan pelanggaran Amandemen Pertama,” demikian ciutan Benavidez.
Pada prinsipnya memang ada pengecualian untuk perlindungan kebebasan berbicara Amandemen Pertama. Dalam kasus Schenck v. United States yang ditanganai Mahkamah Agung pada tahun 1919, Hakim Oliver Wendell Holmes menyimpulkan bahwa “Frist Amandment” tidak melindungi dari ucapan yang menciptakan “bahaya yang jelas dan nyata dari kejahatan yang signifikan.” Jika orang mempromosikan kekerasan atau melukai orang lain, ucapan tersebut dikecualikan dari perlindungan Amandemen Pertama. Apakah Trump akan mengelak bahwa ucapannya telah menggiring orang berbuat anaekhis di Capitol?
Sebagai referensi, dalam kasus 1969 Brandenburg v. Ohio makin memperluas uji bahaya yang jelas. Pidato yang “diarahkan untuk menghasut atau menghasilkan tindakan tanpa melanggar hukum yang akan segera terjadi” dan “kemungkinan akan menghasut atau menghasilkan tindakan seperti itu”, tidak dilindungi dalam Konstitusi.
Timbul pertanyaan, lantas kekuatan apa yang dimiliki Twitter, dan perusahaan media sosial lainnya dalam mengatur ucapan di situs mereka? Twitter sendiri dalam kebijakan privasinya menyebutkan bahwa, tujuan perusahaan itu adalah “untuk melayani percakapan publik” sehingga semua orang dapat berpartisipasi dalam percakapan itu “dengan bebas dan aman.” Oleh karena itu, “kekerasan, pelecehan, dan jenis perilaku serupa lainnya membuat orang enggan mengekspresikan diri, dan akhirnya mengurangi nilai percakapan publik global.”
Twitter juag menegaskan, pengguna tidak boleh “mengancam kekerasan terhadap individu atau sekelompok orang” atau mempromosikan “pemujaan kekerasan.”
Itu berarti pengguna tidak dapat mengancam untuk membunuh, melakukan pelecehan seksual, melukai seseorang secara serius, atau meminta atau menawarkan hadiah uang sebagai imbalan atas tindakan kekerasan pada orang atau sekelompok orang tertentu. Ini tidak termasuk ucapan hiperbolik yang tidak bermaksud menyakiti. Jika tweet melanggar kebijakan ini, akun tersebut akan segera ditangguhkan secara permanen.
Denagn demikian sudah sangat jelas, bahawa pengguna Twitter boleh dan tak tidak dapat mengancam untuk membunuh, melakukan pelecehan seksual, melukai seseorang secara serius, atau meminta atau menawarkan hadiah uang sebagai imbalan atas tindakan kekerasan pada orang atau sekelompok orang tertentu. Ini tidak termasuk ucapan hiperbolik yang tidak bermaksud menyakiti. Jika tweet melanggar kebijakan ini, akun tersebut akan segera ditangguhkan secara permanen.
Selain itu, pengguna tidak boleh memuliakan, merayakan, memuji, atau memaafkan kejahatan atau peristiwa kekerasan yang menjadi sasaran orang karena keanggotaan mereka dalam kelompok yang dilindungi, seperti ras, jenis kelamin, etnis, atau orientasi seksual. Ini termasuk peristiwa seperti serangan teroris dan peristiwa seperti Holocaust atau genosida lainnya.
Menurut Bagian 230 Undang-Undang Kepatutan Komunikasi AS tahun 1996, memang dimungkinkan bagi perusahaan internet untuk mengatur diri mereka sendiri, membatasi kendali pemerintah atas konten yang diposting di situs. Ini melindungi perusahaan media sosial dan situs web lain dari tanggung jawab atas konten yang diposting pengguna mereka. Perusahaan tidak dapat diperlakukan sebagai penerbit, hanya tuan rumah yang dapat bertindak sebagai moderator “dengan itikad baik”.
Trump sendiri menyerukan agar undang-undang tersebut dicabut. Dia yakin undang-undang itu memungkinkan perusahaan media sosial untuk menyensor pidato di platform mereka dan menghapusnya akan mengumpulkan lebih banyak kebebasan berbicara di internet.
Pada Mei 2020 lalu, perintah tentang pencegahan sensor online dikeluarkan di AS. Isinya menyatakan, “Pasal 230 tidak dimaksudkan untuk memungkinkan segelintir perusahaan tumbuh menjadi raksasa yang mengendalikan jalan penting untuk wacana nasional kita dengan kedok mempromosikan forum terbuka untuk debat, dan kemudian untuk memberikan kekebalan menyeluruh kepada raksasa itu ketika mereka menggunakan kekuatan mereka untuk menyensor konten dan membungkam sudut pandang yang tidak mereka sukai. “
Perintah eksekutif secara khusus meminta Twitter karena “secara selektif memutuskan untuk menempatkan label peringatan pada tweet tertentu dengan cara yang jelas mencerminkan bias politik.”
Pihak lain juga mengkritik platform media sosial, karena dinilai tidak berbuat cukup untuk menghukum perilaku kasar di aplikasi mereka.
CEO Facebook Mark Zuckerberg dalam kesaksiannya di depan Komite Perdagangan Senat pada bulan Oktober 2020 lalu. “Tanpa Pasal 230, platform berpotensi dimintai pertanggungjawaban atas semua yang dikatakan orang,” katanya. “Platform kemungkinan akan menyensor lebih banyak konten untuk menghindari risiko hukum dan cenderung tidak berinvestasi dalam teknologi yang memungkinkan orang mengekspresikan diri dengan cara baru,” kata Zuckerberg.
CEO Twitter Jack Dorsey juga pernah diminta untuk berbicara di depan Komite Kehakiman Senat pada November 2020 lalu. “Menghilangkan sepenuhnya Pasal 230 atau menetapkan mandat pidato pemerintah yang reaksioner tidak akan membahas kekhawatiran atau sejalan dengan Amandemen Pertama,” katanya. “Memang, tindakan tersebut dapat memiliki efek sebaliknya, kemungkinan besar mengakibatkan peningkatan penghapusan ucapan, berkembangnya tuntutan hukum yang sembrono, dan pembatasan yang parah pada kemampuan kolektif kami untuk menangani konten berbahaya dan melindungi orang secara online.”
Awal tahun lalu, Twitter melakukan langkag penting dengan menambahkan label pengecekan fakta setelah menerima kritik atas perannya yang mengizinkan informasi Rusia yang salah selama pemilihan presiden 2016. Twitter mengeluarkan label cek fakta dari internal, sedangkan Facebook menggunakan mitra pemeriksa fakta pihak ketiga dan mengecualikan postingan politisi dari ulasan.
Apa yang dilakukan Twitter mendapat kritik. Tapi Dorsey menyatakan, pengecekan fakta “harus open source dan dengan demikian dapat diverifikasi oleh semua orang.” Ketika Twitter mulai menandai tweet Trump karena salah, menyesatkan, atau melanggar ketentuan mereka, presiden juga menyebutnya sebagai pelanggaran hak.
Meskipun Twitter memiliki kewenangan untuk menangguhkan akun yang melanggar persyaratan layanannya, beberapa pendukung kebebasan berbicara percaya bahwa perusahaan tidak memiliki tempat untuk campur tangan dalam pertukaran ide secara bebas di platform mereka, bahkan untuk memerangi disinformasi.
“Ini mirip dengan perusahaan telepon yang mengatakan bahwa kami telah mendengarkan percakapan dan kami tidak akan mengizinkan percakapan yang kami anggap salah informasi atau mengancam,” kata Jonathan Turley, seorang profesor hukum di Universitas George Washington yang sangat mendukung kebebasan berbicara.
“Saya lebih suka internet terbuka dan gratis, daripada meningkatnya sensor dan kontrol ucapan. Begitu Anda masuk ke bisnis, mengatur disinformasi, Anda akan berada di lereng licin yang sarat dengan subjektivitas.”
Selain itu, setelah menerima kritik karena tidak berbuat cukup untuk menghilangkan ujaran kebencian dari platformnya, Twitter memperkenalkan kebijakan baru untuk melindungi komunitas yang secara historis terpinggirkan dan kurang terwakili.
Selain ancaman kekerasan, menghasut ketakutan atau menyebarkan stereotip menakutkan tentang kategori yang dilindungi, menggunakan penghinaan dan kiasan yang tidak manusiawi, atau menggunakan gambar atau simbol kebencian untuk mempromosikan permusuhan dan kebencian terhadap orang lain berdasarkan ras, agama, kecacatan, orientasi seksual, identitas gender, etnis atau asal kebangsaan tidak ditoleransi.
Pada 24 Desember 2020, Trump tweeted: “Twitter menjadi liar dengan benderanya, berusaha keras untuk menekan bahkan (untuk) kebenaran. Hanya menunjukkan betapa berbahayanya mereka, dengan sengaja mencekik kebebasan berbicara. Sangat berbahaya bagi Negara kita. Apakah Kongres tahu bahwa ini adalah bagaimana Komunisme dimulai? Batalkan Kebudayaan pada kondisi terburuknya. Akhiri Pasal 230! “
Meskipun Trump belum secara resmi dituduh menghasut kekerasan yang terjadi selama “penggerebekan” massal pada 6 Januari di Capitol, banyak pakar dan politisi telah mencapnya seperti itu. Twitter mengatakan melarang akun pribadi Trump, karena diyakini dia berulang kali melanggar aturan tentang larangan menghasut kekerasan di Twitter.
“Jika jelas bahwa akun lain sedang digunakan untuk tujuan menghindari larangan, itu juga dikenakan penangguhan,” kata Twitter dalam sebuah pernyataan kepada CNN. “Untuk akun pemerintah, seperti @POTUS dan @WhiteHouse, kami tidak akan menangguhkan akun tersebut, tetapi akan mengambil tindakan untuk membatasi penggunaannya. Namun, akun ini akan dialihkan ke pemerintahan baru pada waktunya dan tidak akan ditangguhkan oleh Twitter, kecuali benar-benar diperlukan untuk mengurangi bahaya di dunia nyata. “
Kebijakan Twitter juga melarang Trump mengarahkan pihak ketiga untuk mengoperasikan akun Twitter atas namanya.
Twitter bukanlah entitas pemerintah, sehingga ia tidak tunduk pada batasan yang diuraikan dalam Konstitusi. Apa yang dilakukan Twitter tidak dapat melanggar hak Amandemen Pertama AS. Perusahaan dapat memoderasi platform untuk memastikan pengguna mengikuti kebijakannya.
Namun, perdebatan terus berlanjut di antara para pendukung kebebasan berbicara mengenai ruang lingkup kekuasaan yang harus dimiliki perusahaan media sosial dalam mengatur konten di platform mereka.
Donald Trump Jr. menyebut langkah Twitter itu sebasgai Orwellian. Dia mengklaim bahwa “Kebebasan berbicara sudah tidak ada lagi di Amerika.” [sm]
