JAYAKARTA NEWS – Kementerian Pertanian (Kementan) diingatkan agar tidak mengulang kegagalan menteri sebelumnya dalam mewujudkan swasembada pangan. Apa pun upaya yang dilakukan jika kesejahteraan petani tidak tercapai target Presiden Prabowo juga akan gagal.
Demikian terungkap dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Kementerian Pertanian yang dihadiri Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman beserta jajarannya di DPR Jakarta, Selasa (5/11/2024). Rapat kerja dipimpin Siti Hediati Soeharto atau Titiek Soeharto selaku ketua Komisi IV dari Fraksi Golkar.
Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Rochmin Dahuri mengatakan, program prioritas Pemerintah Prabowo adalah swasembada pangan. Sedangkan jurus Kementan saat ini ada dua, yaitu program pencetakan sawah (food estate) dan optimalisasi eksisting lahan pertanian.
Menurut Rochmin, sejarah food estate di Indonesia itu sejak jaman Soeharto hingga Jokowi terakhir itu semua fail (gagal). Karena itu kiat-kiat apa Kementan untuk menyakinkan bahwa melalui pencetakan sawit itu tidak akan gagal lagi.
“Karena ini pertaruhan kita. Visi misi Pak Prabowo sangat bagus. Karena pangan adalah hidup matinya sebuah bangsa menurut Bung Karno,” ujar Rochmin.
Selain itu, kata Rochmin, bagaimana Kementan menjawab problema struktural sejak jaman Orde Baru hingga sekarang bahwa terjadi penurunan skala lahan pertanian. Karena saat ini skala usaha lahan usaha pertanian turun dari 1 hektare per keluarga menjadi 0,4 ha.
Padahal menurut Badan Pangan Dunia (FAO) agar petani sejahtera minimal memiliki lahan 1,5 ha, sehingga pendapatan petani dapat mencapai Rp 7 juta per bulan. “Jadi bapak (Mentan) boleh menepuk dada berhasil kalau pendapatan petani mencapai 7 juta per bulan,” tukas Rochmin.
Tujuan utamanya Kementan adalah kesejahteraan petani. “Jadi apa pun mau mencetak sawah, ribuan traktor digelontorkan ke sana, kalau petaninya masih miskin, menurut saya itu fail (gagal),” tandas Rochmin.
Fraksi Golkar Firman Subagyo mengaku kecewa lantaran program swasembada pangan selalu gagal meski anggaran ditambahkan.
“Kami Komisi IV yang paling lama di sini merasa gagal. Karena setiap ganti menteri selalu visi misinya swasembada pangan untuk kedaulatan pangan. Anggarannya dari enam triliun menjadi sekian puluh triliun tapi target itu tidak pernah tercapai,” jelas Firman.
Menurut Firman, tidak tercapainya target tersebut karena adanya kesalahan dalam sistem. Karena itu Kementan harus membangun sistem yang didasarkan pada regulasi yang mendukung tercapainya swasembada pangan.
Demikian juga dengan program pencetakan sawah. “Kami dari Komisi IV juga perlu mendapat penjelasan road mapnya sepeti apa, sehinga dapat memberi penguatan dan masukan terhadap kegagalan yang lalu. Karena pencetakan sawah selalu setiap tahun muncul tapi kegagalan juga mengiringi,” ungkap Firman.
Menurut Firman, program pencetakan sawah itu alternatif. Sedangkan hal terpenting bagaimana mengamankan lahan-lahan pertanian yang ada. Pertanian di Pulau Jawa dari jaman ke jaman selalu menjadi penyumbang pangan nasional. “Ini harus dioptimalkan. Karena ada 6,5 juta hektare lahan eksisting,” katanya. (YR)
