Kejahatan Pemilu (9-Selesai)

BAGIAN kesembilan atau terakhir ini Ir. Andrari Grahitandaru MSc, Kepala Program Sistem Pemilu Elektronik pada lembaga Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) mengungkapkan kesiapan BPPT untuk meminjamkan peralatan e-verifikasi kepada KPU DKI agar Pilkada di DKI benar-benar bisa berlangsung jujur dan bisa menepis keraguan masyarakat akan rombongan orang bukan warga DKI ikut mencoblos. Simak penuturannya.

Ada cerita lain menyangkut penolakan sistem e-verifikasi ini?

Setelah FGD itu, kami pernah rapat terbatas di Bawaslu. Lagi-lagi LSM komentarnya begini, bu jangan salahkan pemilih ya kalau ada yang milih lebih dari satu kali. Kan yang salah datanya. Hahahah…. yang salah DPTnya katanya. Hahahaha… Terus yang aneh lagi, ini nanti perlu diklarifikasi ya. Ada yang komentar, bu kalau pakai e-verifikasi nanti Pilkadanya jadi mahal. Karena nanti harus ada PSU (Pemungutan Suara Ulang). Kenapa harus ada PSU? Karena dalam satu TPS ada satu saja yang ganda, ada satu yang curang, ada satu yang haknya tidak dipakai dan ketahuan, harus ada PSU. Jadi nanti semua PSU bu. Ketawa nggak sih dengar pernyataan seperti ini? Logikanya di manaa…

Kalau ada yang menolak perbaikan sistem, bukankah itu suatu indikasi pihak tersebut ikut bermain dalam kecurangan Pilkada DKI?

Ini peraturan baru sesuai dengan Peraturan KPU nomor 8 tahun 2016 yang disahkan September kemarin. Inilah yang kemudian membuka peluang satu jam. Karena satu jam ini orangnya bebas. Siapa saja yang tidak ada dalam DPT boleh memilih. Jadi tidak ada lagi DPT tambahan. Dahulu itu, DPT tambahan itu seperti proses pembuatan DPT lalu diumumkan, ini lho DPT tambahan satu. Ini lho DPT tambahan dua, gitu. Sekarang? Ada satu jam yang sangat kacau. Satu jam yang sangat manipulatif potensinya. Nah, makanya isu KTP-el palsu muncul karena ada  peluang SATU JAM.

Sejauh ini sikap KPU DKI bagaimana?

Bagian DPT KPU DKI kan menyatakan di koran, menanggapi isu adanya KTP palsu. Katanya, iya memang harusnya diverifikasi KTPnya. Apakah asli apa nggak. BPPT pernah menunjukkan itu. Saya kan memang pernah ke KPU DKI. Waktu itu mereka bilang, yang bagus sih BPPT bisa meminjamkan alat itu. Kami kan nggak sempat menganggarkan, katanya begitu.

Seberapa mahal alatnya?

Ya di atas Rp 10 juta mbak per satuan unitnya. Jadi dengan adanya pernyataan itu, kalau boleh meminjam BPPT, ya kami langsung tanggapi. Ya kalau pinjam dari dulu untuk kepentingan merah putih, kami bisa menghimpun semua produsen yang memproduksi KTP-el untuk dipinjamkan ke DKI. Nggak masalah. Langsung kami menulis di website BPPT bahwa BPPT siap meminjamkan alat baca untuk e-verifikasi kepada KPU DKI. Walaupun, TPS nya kan 13.000 tapi, paling nggak kalau 100 saja dapetlah untuk ditempatkan di TPS-TPS yang pemilih tambahannya banyak. Sebetulnya, pemilih tambahan itu yang diberi peluang antara jam 12.00 sampai jam 13.00 sesuai aturan, itu dia harus melapor. Melapor dari awal. Tapi, pada prakteknya kalau nggak melapor juga diterima. Hahahah….

Tapi kami tetap menawarkan peralatan untuk e-verifikasi itu untuk ditempatkan di daerah-daerah yang paling banyak pemilih tambahannya sesuai laporan. Atau, daerah rawan sesuai pilihan KPU DKI.

Responsnya bagaimana?

Oh iya bu. Terima kasih. Tapi sampai sekarang tidak ada tindak lanjutnya. Hehehe… ***