Jayakarta News – Bahasa kerennya Food Green Belt, lalu diartikan sebagai Sabuk Hijau Pangan. Ide ini kemudian bergulir menjadi kerjasama gotong royong yang sering disebut pentahelix. Ada unsur pemerintah, unsur masyarakat, unsur akademisi, unsur pengusaha, dan media terlibat di sana.
“Insya Allah minggu kedua Juli 2020 sudah jalan. Secara ringkas bisa saya katakan, Sabuk Hijau Pangan adalah solusi peningkatan produksi pangan sekaligus jawaban atas kebutuhan resolusi konflik. Konflik apa saja yang bersumber dari ketersediaan pangan atau kesejahteraan,” papar Koordinator Program, Prof (Ris) Hermawan “Kikiek” Sulistyo, hari ini (1/7/2020).
Berbicara di Dojo Renzo, Griya Lembah Depok – Jawa Barat, Kikiek menyebut programnya sudah selesai disusun enam bulan lalu. Apa boleh buat. Pandemi Covid-19 memupus rancangan yang sudah siap diaplikasikan. “Tuhan selalu punya rencanaNya sendiri. Saat ini, program Sabuk Hijau Pangan ini justru menjadi semakin relevan dan urgen,” tandasnya.
Ditambahkan, pandemi corona telah menghancurkan banyak sendi kehidupan masyarakat. Dalam keadaan seperti ini, satu satunya sektor yang menjadi harapan bagi viability dan kelangsungan kehidupan masyarakat hanya sektor pangan. Negara memerlukan stok pangan, terutama dengan kondisi yang diperkirakan akan berlangsung lama.
Sementara itu, konflik berlarut-larut (protracted conflict) khususnya di Papua menyebabkan pemerintah menerapkan hard approach, dibantu dengan soft approach. Sejak tahun 2018 Polri mengembangkan program Binmas Noken di Papua. Sebuah program community development (comdev) berskala mikro di berbagai zona merah wilayah konflik.
Binmas Noken didesain sebagai instrumen soft approach Polri pada kasus Papua. Tetapi, sekalipun Binmas Noken sukses sehingga dilanjutkan pada TA 2020/2021, namun program ini mengandung sejumlah kelemahan. Di antaranya, produksi pangan bukanlah tugas pokok Polri. Kedua, Polri tidak memiliki keahlian teknis dalam bidang pertanian dan perkebunan. Ketiga, anggaran yang bisa disediakan sangat terbatas, sehingga hasilnya kurang maksimal.
Oleh karena itu, Polri dan masyarakat Papua membutuhkan bantuan teknis dari Kementerian Pertanian. Sebaliknya, program produksi dan ketahanan pangan di Papua tidak mungkin dilaksanakan sendiri tanpa melibatkan aparat keamanan, mengingat situasi konflik di sana.
Program Sabuk Hijau Pangan ini dirancang untuk menopang ketahanan pangan nasional. Adapun, Papua merupakan kasus ekstrem karena situasi keamanan di sana. “Keberhasilan di Papua merupakan model bagi daerah-daerah lain yang lebih aman namun membutuhkan produksi pangan yang kuat,” tambah Hermawan Sulistyo.
Oleh karena itu, selain di Papua, secara diskresional—khususnya atas pertimbangan ketersediaan lahan—dipilih program peningkatan kapasitas produksi kopi di Jember dan produksi tepung pisang di Sukabumi dan Cileungsi Bogor.
Tak pelak, Sabuk Hijau Pangan merupakan crash program ketahanan pangan dalam situasi pandemi. Ia sekaligus menjadi prototype bagi program berskala nasional. “Yang tak kalah penting adalah penyerapan tenaga kerja, karena program ini dilakukan secara padat karya,” tambahnya.
Untuk tahap awal, akan dilakukan peningkatan kapasitas produksi kopi di Yagara Wamena; Lanny Jaya (Papua) dan Argopuro Jember. Selain itu, produksi tepung pisang di Arso Jayapura; Yagara Wamena; dan Cibadak, Sukabumi; Cileungsi Bogor. “Untuk workshop dan gudang distribusi, dipusatkan di Depok,” katanya.
Kikiek yang terlibat aktif dalam program Bimas Noken, telah membagi program dalam sejumlah klaster kegiatan. Yang pertama, melakukan teaming-up dengan Program Bimas Noken Polri di Papua. Back up teknis pada berbagai program yang sudah dilakukan oleh Binmas Noken. Mixed farming skala mikro, dengan designated areas di hot spots konflik. “Fokus pada produksi kopi di Yagara, Wamena,” ujar Kikiek.
Kemudian program produksi tepung pisang, dengan sebaran lokasi yang lebih merata di Papua. Klaster ketiga adalah peningkatan kapasitas produksi kopi kebun-kebun rakyat di wilayah Argopuro, Jember, Jawa Timur.
Program Sabuk Hijau Pangan (Food Green Belt) ini dilaksanakan oleh tim teknis gabungan, yang terdiri dari personel empat lembaga. Masing-masing Binmas Noken Mabes Polri, Kementerian Pertanian, BKO dari Puskamnas (Pusat Kajian Keamanan Nasional) Universitas Bhayangkara Jakarta, dan Yayasan Renzo Untuk Pembangunan Bangsa/CONCERN (Conflict and Peace Research Network). “Kami juga di-back up sejumlah institusi media,” tambah Hemawan “Kikiek” Sulistyo.
Kikiek sebagai Koordinator Program, bertanggung jawab kepada Menteri Pertanian Dr Syahrul Yassin Limpo, SH, MSi dan Kasatgas Binmas Noken Mabes Polri sebagai penanggung jawab program. Sebagai panasihat program, Mayjen TNI (Pur) Noor Aman dan Brigjen (Pol) Prof Dr Chrishnanda, dan Pengawas dr Ayodya Heristyorini, MSc (FMS, MSc (BAFA).
“Kami sudah membentuk tim lapangan untuk Papua dan Jember. Semoga sesuai rencana, minggu kedua kami sudah start,” ujar Kikiek optimis. (rr)
