JAYAKARTA NEWS – Sehari menjelang berlangsungnya Musyawarah Keluarga Besar (MKB) Pengurus Pusat Institute Karate-Do Indonesia (PP Inkai) (17/2/2023), tangan-tangan kotor mulai bermain. Panitia Pelaksana melakukan manuver menjegal calon terkuat Ketua Umum PP Inkai, Mayor Jenderal TNI Herianto Syahputra.
Caranya, dengan mengeluarkan surat yang menyebutkan bahwa Mayjen Herianto tidak memenuhi syarat sebagai Calon Ketua Umum PP Inkai. Dua alasan yang dicantumkan. Pertama, Mayjen TNI Herianto tidak menyerahkan surat dari Pengadilan Negeri. Kedua, jumlah dukungan tertulis hanya 7 (tujuh) provinsi. Satu dukungan dibatalkan.
Atas ulah Panpel MKB PP Inkai yang tidak fair tadi, para pendukung Mayjen Herianto pun bereaksi keras. Salah satunya datang dari pendukung utama Herianto, yakni Prof Hermawan Sulistyo.
Kikiek, panggilan akrab Prof Hermawan Sulistyo bahkan menuding Panitia Penjaringan dan Penyaringan tidak sah, sebab dibentuk oleh Pengurus Pusat yang sudah habis masa jabatannya. “Produk dari bapak yang illegal adalah anak haram yang tentu saja illegal,” tandas patron Dojo Renzo itu.
Yang lebih aneh, panitia penjaringan dan penyaringan terdiri dari tiga orang sebagai Organizing Committee. Dua di antaranya anggota PP Inkai (Falconi dan Isori), dan satu lagi, Gorga, sudah tidak aktif selama puluhan tahun.
“Ada satu lagi yang lebih gila. Mereka menetapkan syarat dukungan 10 provinsi. Padahal syarat itu tidak ada dalam Anggaran Dasar maupun Anggaran Rumah Tangga PP Inkai. Menpora harus tahu. KONI harus melek. Betapa oknum PP Inkai menghalalkan segala cara untuk melanggengkan kekuasaannya yang korup dan tidak ada prestasi itu,” tegas Kikiek dalam nada tinggi.
Yang terakhir, imbuh tokoh aktivis 98 itu, soal persyaratan surat keterangan tidak sedang tersangkut perkara pidana dari Pengadilan Negeri. “Entah bodoh atau ngawur. Sejak kapan TNI tunduk pada peradilan sipil. Kelihatan sekali mencari-cari alasan yang tidak masuk akal untuk menjegal seorang perwira tinggi TNI-AD aktif yang berniat mengabdikan diri mengembangkan karate di Indonesia,” katanya. (rr)
