JAYAKARTA NEWS – Facebook menyatakan akan memblokir akun Presiden AS Donald Trump setidaknya selama dua minggu ke depan, bahkan mungkin tanpa batas waktu. Menurut CEO Facebook, Mark Zuckerberg, risiko mengizinkan Trump menggunakan platform “terlalu besar” dibandingkan manfaatnya.
Pemblokiran oleh Facebook, yang diikuti oleh platform streaming langsung Twitch dan layanan berbagi foto Snap, adalah sanksi paling signifikan presiden oleh perusahaan media sosial besar.
Raksasa teknologi telah berusaha keras untuk menindaklanjuti klaim tak berdasar presiden tentang pemilihan presiden AS 3 November, menyusul ratusan pendukung Trump yang menyerbu Gedung Capitol yang berbuah rusuh dan mengakibatkan empat orang meninggal.
“Peristiwa mengejutkan dalam 24 jam terakhir dengan jelas menunjukkan bahwa Presiden Donald Trump bermaksud menggunakan sisa waktunya di kantor untuk merusak transisi kekuasaan yang damai dan sah kepada penggantinya yang terpilih, Joe Biden,” kata Zuckerberg dalam sebuah posting Facebook pada hari Kamis.
Menurut Zuckerberg, tindakan pemblokiran terhadap akun Trump, yang memiliki 35 juta pengikut, akan berlangsung setidaknya sampai Presiden terpilih Joe Biden dilantik pada 20 Januari. Kebijakan keras ini juga akan diberlakukan di Instagram yang dimiliki milik Facebook tersebut.
Pemblokiran sementara akun Trump juga dilakukan oleh Twitter pada hari Rabu. Twitter mengatakan pembekuan @realDonaldTrump, yang memiliki lebih dari 88 juta pengikut, akan berlangsung hingga 12 jam setelah Trump menghapus tiga tweet. Trump belum men-tweet sejak diblokir.
Twitch Amazon.com juga mengatakan pada hari Kamis bahwa mereka telah menonaktifkan saluran Trump karena “keadaan luar biasa dan retorika presiden yang agitatif.” Seorang juru bicara platform itu mengatakan akan menilai kembali akun Trump setelah dia meninggalkan kantor kepresidenan.
Platform e-niaga Shopify juga mengatakan pada hari Kamis bahwa pihaknya menutup layanan untuk toko-toko yang berafiliasi dengan Trump, karena pelanggaran kebijakan “penggunaan yang dapat diterima”, yang mendorong situs e-niaga untuk kampanye dan Organisasi Trump untuk offline.
Sejauh ini pihak Gedung Putih tidak menanggapi permintaan komentar yang dilayangkan Reuters.
Perusahaan media sosial berada di bawah tekanan sehingga menjadi sarana untuk memberikan informasi yang salah tentang pemilu AS melalui platform mereka, termasuk yang dilakukan oleh presiden. Trump dan sekutunya selama berbulan-bulan telah memperkuat klaim terjadinya kecuranga n dalam pemilu yang tidak berdasar. Presiden Trump juga mengatakan kepada pengunjuk rasa untuk pergi ke Capitol Hill. Partai Republik dan Demokrat mengatakan dia bertanggung jawab atas kekerasan yang dihasilkan.
Dalam sebuah video yang diposting ke Facebook, Twitter dan YouTube pada hari Rabu, yang kemudian dihapus oleh platform tersebut, Trump mengulangi klaim “penipuan pemilu” saat dia menyuruh pengunjuk rasa untuk pulang.
“Keputusannya untuk menggunakan platformnya untuk memaafkan (bagi kepentingannya) daripada mengutuk tindakan (anarkhis) pendukungnya di gedung Capitol telah benar-benar mengganggu orang-orang di AS dan di seluruh dunia,” kata Zuckerberg dalam postingannya pada Kamis.
Kelompok hak sipil termasuk Color of Change telah menyerukan perusahaan media sosial untuk secara permanen melarang Trump dari platform, di mana dia berulang kali melanggar kebijakan.
Liga Anti-Pencemaran Nama Baik memuji langkah Facebook, menyebutnya “langkah pertama yang jelas,” sementara NAACP dalam sebuah pernyataan mengatakan langkah itu adalah isyarat “lama tertunda” yang kini telah “berdering.”
Facebook sebelumnya telah dikecam oleh anggota parlemen dan karyawan, karena tidak bertindak atas postingan yang menghasut dari Trump, termasuk yang telah diberi label oleh Twitter.
Facebook telah menuai kritik karena mengecualikan posting dan iklan politisi dari program pengecekan fakta pihak ketiganya dan berulang kali mengatakan tidak ingin menjadi “penengah kebenaran.” Perusahaan tersebut dalam beberapa bulan terakhir ini pada akhirnya mulai melabeli beberapa pernyataan Trump.
Beberapa karyawan Facebook bergabung dengan seruan agar akun Trump ditutup pada hari Rabu, menurut posting internal yang dilihat oleh Reuters.
Politisi Demokrat Bennie Thompson, yang mengetuai Komite Keamanan Dalam Negeri DPR, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa dia “sangat frustrasi karena perlu sekelompok teroris domestik menyerbu Capitol” agar Facebook mengambil tindakan dan bertanya-tanya “apakah keputusan itu oportunistik, dimotivasi oleh berita tentang Kongres yang dikendalikan secara Demokratik. “
Senator Demokrat Mark Warner, ketua Komite Seleksi Senat untuk Intelijen, mengatakan dia senang media sosial menindak klaim palsu Trump tetapi tindakannya tidak cukup jauh.
“Platform ini telah berfungsi sebagai infrastruktur pengorganisasian inti untuk kekerasan, kelompok sayap kanan dan gerakan milisi selama beberapa tahun sekarang – membantu mereka untuk merekrut, mengatur, berkoordinasi, dan dalam banyak kasus (terutama yang terkait dengan YouTube) menghasilkan keuntungan dari konten kekerasan dan ekstremis mereka , “katanya dalam sebuah pernyataan.
YouTube, yang dimiliki oleh Alphabet’s Google, mengatakan pada hari Kamis bahwa setiap saluran yang memposting video dengan klaim palsu tentang hasil pemilu akan dibatasi untuk sementara waktu untuk mengupload atau streaming langsung.
YouTube tidak menanggapi pertanyaan tentang apakah itu akan melarang akun Trump dengan cara yang sama seperti Facebook. Juru bicara Twitter mengatakan pihaknya terus “mengevaluasi situasi secara real time, termasuk memeriksa tindakan yang diperlukan. [rtr/sm]
