JAYAKARTA NEWS— Dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari seluruh BUMN Pupuk agar diarahkan kepada proses produksi, yakni dialokasikan kepada para pelaku pertanian, perkebunan dan hortikultura. Sehingga, para pelaku tersebut bisa membeli pupuk non subsidi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPR Dedi Mulyadi sebagaimana dikutip dari laman dpr.go.id.
Pria yang kerap disapa Kang Dedi ini menyayangkan selama ini BUMN kurang tepat dalam menyalurkan dana CSR-nya. Menurutnya, dana CSR semestinya diarahkan sesuai konteks dari bidang usaha yang dijalankan BUMN itu.
Hal itu Dedi sampaikan saat merespon keluhan para petani jeruk saat melakukan tinjauan lapangan dalam rangka Kunjungan Kerja (Kunker) Reses Komisi IV DPR RI di Desa Bayung Gede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Para petani jeruk ini mengeluhkan tidak adanya subsidi pupuk untuk budidaya jeruk.
“Misalnya produksinya pupuk, hubungannya dengan petani, (tapi) diarahkan ke UMKM nantinya ke warung, ke toko, ke pedagang, kan seharusnya diarahkan kepada konteks. Karena dia itu dari petani hidupnya. Harusnya CSR-nya Kembali untuk menghidupi petani-petani kecil. Herannya selama ini kalau ngomongin UMKM ngomongnya pasti perdagangan, gak ngomong pertanian, padahal itu juga UMKM kan?” ujar Dedi.
Lebih jauh, Mantan Bupati Purwakarta itu mengapresiasi masyarakat Bali yang hingga kini masih konsisten menjaga tradisi. Dia menuturkan, biasanya ketika suatu masyarakat tertinggal lalu ‘loncat’ kepada tren modernisme, yang terjadi adalah tradisinya tidak terawat modernnya tidak tercapai.
“Saya mempelajari Bali. Di sini tradisi tetap dipelihara dan dijaga. Akhirnya apa? Akhirnya rakyatnya produktif dengan tradisi. Maka lahirlah tradisi berkebun jeruk, tradisi berkebun cabai rawit, pelihara sapi, pelihara ayam. Akhirnya punyalah semua. Ketika Bali punya semuanya, maka lahirlah ke pasar. Harga-harganya lebih murah daripada di Jawa Barat, DKI dan Banten. Itulah uniknya Bali.” Pungkas Politisi Fraksi Partai Golkar ini. ***/din
