JAYAKARTA NEWS— Gerakan Masyarakat Sipil harus segera mengevaluasi diri dan merumuskan taktik-strategi baru untuk membangun kembali kekuatan rakyat. Untuk itu perlu segera ada Kongres Rakyat untuk Reformasi Jilid 2. Hal ini disampaikan pengamat politik, Danial Indrakusuma dalam Focus Group Discussion (FGD) di Tebet, Jakarta Selatan, dikutip Senin (20/4).
“Saat ini gerakan masyarakat sipil harus bisa ber-evolusi menjadi ‘kekuatan’ bukan sekadar berperspektif mengawal dan mengadvokasi persoalan rakyat, jangan seperti gerakan di Amerika, yang meski telah menumpahkan 8 juta massa rakyat di jalan-jalan,– namun tidak merubah apapun juga. Karena mandul dan kuatnya sentimen perlementarian,” jelasnya.
Namun demikian Danial Indrakusuma menyadari bahwa kekuatan politik masih tercerai berai dan belum ada yang bisa menjadi magnet yang menyatukan dan memimpin.
“Sesuai dengan Strategic-Reality, maka kekuatan-kekuatan politik perlu terbuka memperkaya siasat dan memperluas keterlibatan kaum muda agar mereka mampu mengambil-alih kepemimpinan atas gerakan mainstream yang mandul,” ujarnya.
Danial menceritakan, dalam sebuah pertemuan, ia pernah mendengar seseorang mengatakan: “Generasi sebelum reformasi boleh bangga dengan capaian reformasinya, namun mereka sekarang banyak yang telah berkhianat masuk ke dalam pemerintahan yang sekarang sedang kita gugat.”
“Masalahnya yang lebih penting adalah keberlanjutan. Landasan historiografi bukan lah sekadar menggantang pakaian kotor, sebagai akibat negatif dalam sejarah, namun juga berisi hikmah positif yang dapat dijadikan harta karun bagi siasat yang diperkirakan akan jitu dan berguna bagi gerakan akan datang,” jelas pendiri Partai Rakyat Demokratik (PRDl) ini.
Ia mengingatkan, ketimbang mengharapkan dan menyesali generasi lama sebelum reformasi, yang jelas kemudian banyak batasannya sehingga, misalnya, berkhianat, pensiun, tekanan ekonomi, dan lain sebagainya maka justru tanggung jawab keberlanjutan harus lebih dibebankan pada generasi baru, Generasi Milenial, Generasi Gen Z dan seterusnya.
Rahmat Warisan Gerakan
Dalam FGD yang dihadiri aktivis, anggota partai, akademisi, wartawan dan kaum profesional itu Danial Indrakusuma menjelaskan setelah reformasi, semakin banyak dan semakin mudah mobilisasi rakyat. Yang terakhir, Agustus 2025, semakin meluas jangkauan wilayah dan kesamaan isuenya dan dalam kesadaran programatik tertentu, tentang kesejahteraan (sosial-demokrasi), tentang demokrasi, tentang clean government, tentang fungsi militer di ranah sipil, dan lainnya, rakyat sudah siap untuk bergerak.
“Itulah rahmat. Belum lagi rahmat-rahmat lainnya,terutama, yang juga sangat penting adalah pertambahan bacaan dan peningkatan literasi pada bacaan-bacaan progresif, demikian juga kemudahan dalam hal penghimpunan massa berupa vergadering, public meeting,” jelasnya.
Namun sayang, menurutnya rahmat-rahmat tersebut tidak dikapitalisasi oleh organisasi kepemimpinan nasional yang stabil, apakah itu berupa front atau vanguard. “Itulah mengapa dibutuhkan kongres rakyat,” ujarnya.
Kegamangan Elit Politik
Dalam kesempatan yang sama menanggapi hal di atas, Direktur Riset PolMark Indonesia Eko Bambang Subiantoro, menyampaikan peta di kalangan elite politik yang sedang menghadapi situasi yang sangat gamang.
Sejumlah rencana kebijakan menurutnya seringkali tidak matang dan berujung pada polemik yang tidak produktif. Misalkan, rencana kenaikan tunjangan anggota DPR RI akhirnya dibatalkan. Usulan pelaksanaan pilkada tidak langsung, akhirnya ditunda. Setelah menjadi polemik, keduanya akhirnya ditunda dan dibatalkan karena dianggap bertentangan dengan prinsip demokrasi.
“Mereka gamang. Bisa jadi mereka juga tidak bisa melihat secara jelas tatanan pemerintahan ke depan akan seperti apa, yang penting menyelamatkan posisi,” jelasnya.
Eko Bambang Subiantoro mengatakan, manakala kelompok sipil mulai melakukan perlawanan terhadap ide tersebut dengan perspektif tidak sesuai dengan demokrasi, kedaulatan rakyat dan ancaman voters yang terus digalang, akhirnya para elit politik di partai dan DPR tidak punya keberanian untuk melanjutkan ide tersebut.
“Suara kelompok sipil sangat diperlukan untuk mendesak kepentingan yang formalis dan elitis berubah menjadi kepentingan substantif demokrasi,” tandasnya
Budayawan Bambang Isti Nugroho dalam FGD itu juga membenarkan bahwa memang tidak cukup gerakan masyarakat sipil, karena unsur-unsur demokrasi dari hari ke hari semakin mengalami formalisasi.
“Hal ini bisa ditarik dari jaman Soekarno, Orde Baru sampai hari ini, Organisasi kebudayaan zaman Soekarno itu mengalami kemajuan seperti Lekra dan Lesbumi yang menjadi corong suara rakyat bawah. Antara seniman dan rakyat itu bersatu, satu jiwa satu suara yang berubah dimasa Orde Baru, semakin jauh di masa kini.
“Ini menunjukkan, demokrasi semakin jauh dari rakyat. Bahkan cacat dan invalid seumur hidup. Setelah reformasi ada perubahan kultur yang disebut transaksional fair, duit duit dan duit,” ujarnya.
FGD ini menghadirkan narasumber lain yaitu Sosilog UGM, Dr. Arie Sudjito, S.Sos, M.Si dan politisi perempuan Eva Kusuma Sundari, S.E., M.A. dari Institut Sarinah dengan aktivis HAM
Topan Damanik. (*)
