Begini Potret Tarik Ulur Legitimasi LGBT di Asia

 Begini Potret Tarik Ulur Legitimasi LGBT di Asia

PADA suatu  Sabtu nan panas dan lembap di pertengahan Juli, oasis hijau Singapura berubah menjadi merah muda.

Pria dan wanita tampak berkumpul di Hong Lim Park, lapangan seluas 9.400 meter persegi yang berada di tengah distrik bisnis. Ramai orang itu datang untuk merayakan ulang tahun ke 10 Pink Dot, sebuah gerakan lokal untuk mendukung hak LGBT.

Di antara orang-orang muda yang mengenakan pakaian pink adalah Chong Juu Hoe, seorang anak berusia 20 tahun yang sedang mengambil foto selfie bersama pacar dan teman-temannya. “Dilegitimasinya pernikahan gay di bagian lain dunia, pasti akan membantu warga Singapura untuk memperhatikan kami,” katanya.

“Kami tidak dipandang, nggak dihitung,” tambahnya, untuk menekankan betapa kemajuan hukum di tempat lain secara  perlahan akan “memecah stereotip terhadap orientasi seksual yang berbeda.”

Sampai taraf tertentu, ini sudah terjadi di kawasan Asia-Pasifik. Menangkap gelombang legalisasi yang dimulai di Eropa Barat pada awal 2000-an, pengadilan konstitusi Taiwan pada Mei 2017 memutuskan mendukung pernikahan sesama jenis. Selandia Baru telah melegalkannya pada tahun 2013, sementara parlemen Australia memilihnya pada tahun 2017.

Di Hong Kong, pengadilan tinggi memutuskan pada  Juli lalu, bahwa pihak imigrasi harus memberikan visa pasangan seks sesama jenis, yang sebelumnya hanya tersedia untuk pasangan heteroseksual.

Demonstrasi kelompok pinkDot untuk memperingati ultah organisasi yang mendorong legalitas pernikahan sejenis (LGBT) di Singapura.

Tetapi ketika gelombang itu membengkak, orang-orang  konservatif bergegas untuk memasang rintangan. Bentrokan bisa membuka perpecahan dalam beberapa masyarakat Asia dan, dari perspektif bisnis, membuat sulit untuk merekrut dan mempertahankan bakat di pasaran kerja untuk ramah terhadap LGBT.

Gugatan visa Hong Kong diajukan oleh seorang lesbian Inggris, yang menggugat direktur imigrasi pada tahun 2014, setelah ia ditolak visanya bersama  pasangan lesbinya.

“Meskipun saya tidak dapat hadir di sana hari ini, itu tidak mengurangi kegembiraan yang saya rasakan, mengetahui bahwa pengadilan tertinggi Hong Kong telah menjunjung hak saya untuk diperlakukan sama,” kata wanita itu, yang diidentifikasi hanya dengan inisial  QT,  dalam sebuah pernyataan yang dirilis  oleh pengacaranya pengadilan Hong Kong memutuskan perkara gugatannya.

Pengadilan banding final mengatakan, kebijakan imigrasi dimaksudkan untuk menarik bakat asing, dan menolak mitra sesama jenis bertentangan dengan tujuan itu.

Lebih dari 30 bank dan firma hukum global memuji keputusan itu, termasuk Goldman Sachs dan Morgan Stanley, yang telah lama mendesak pemerintah Hong Kong untuk memberikan visa bagi para mitra pekerja asing ekspatriat mereka. Diskriminasi, menurut mereka, menghambat upaya rekrutmen mereka.

Namun, pertempuran di istana tidak selalu berjalan di jalan komunitas lesbian, gay, biseksual dan transgender kota.

Pada  Juni lalu, seorang perwira imigrasi senior gay kehilangan gugatan hukumnya terhadap Biro Layanan Sipil, yang menolak untuk memberikan suaminya menjadi pasangan suami-istri sebagai pegawai pemerintah.

Pasangan itu menikah secara sah di Selandia Baru, tetapi pengadilan Hong Kong mengatakan bahwa pemerintah harus melindungi lembaga perkawinan tradisional, dan bahwa memberikan izin suami-istri seperti itu dapat memberi kesan bahwa pernikahan sesama jenis dilegalkan secara implisit.

Didorong oleh kasus imigrasi, petugas berencana untuk membawa kasus ini ke Pengadilan Banding Final.

“Hong Kong belum melihat banyak kemajuan dalam hal undang-undang menentang diskriminasi seksual sejak 1997,” kata Raymond Chan Chi-chuen, satu-satunya anggota parlemen gay yang terbuka di kota itu. “Kami membutuhkan lebih banyak kasus pengadilan untuk menekan pemerintah.”

Kembali di Singapura, ternyata, gerakan LGBT terus menghadapi dorongan kuat.

Sebagian karena tekanan dari kekuatan konservatif, orang asing dilarang berpartisipasi dalam Pink Dot, dan perusahaan internasional tidak dapat mensponsori acara tersebut. Pembatasan hukum dimaksudkan untuk mengekang pengaruh luar atas isu-isu politik domestik telah diterapkan pada gerakan, memaksa penyelenggara untuk menolak dukungan dari perusahaan multinasional seperti Google.

Kekristenan dan Islam, yang mencakup lebih dari sepertiga afiliasi keagamaan di Singapura, melihat homoseksualitas sebagai dosa. Dewan Nasional Gereja Singapura yang berpengaruh menyatakan di situs webnya bahwa “praktik homoseksual atau biseksual bertentangan dengan pengajaran Alkitab” dan bahwa satu-satunya hubungan seksual yang tepat adalah “antara laki-laki dan perempuan di dalam ikatan pernikahan monogami. ”

“Anak-anak tidak boleh diindoktrinasi dengan gagasan bahwa homoseksualitas itu baik,” kata David Tan, 42, seorang pengusaha Kristen. “Ini merusak inti masyarakat, yang merupakan keluarga.”

Di Jepang, anggota parlemen dari Partai Demokrat Liberal yang berkuasa memicu kegemparan baru-baru ini dengan komentar meremehkan tentang pernikahan sesama jenis. Tomu Tanigawa, anggota majelis rendah, menyarankan yang berbicara pada acara TV, bahwa hubungan LGBT seperti “hobi.” Anggota parlemen Mio Sugita menulis sebuah artikel di mana dia berpendapat bahwa pasangan sesama jenis adalah “tidak produktif” karena mereka tidak memiliki anak.

“Kenalan LGBT saya  terpaksa bermigrasi ke Kanada, Belanda dan Denmark,” kata Kazuhiro Terada, pendiri dan presiden Equal Marriage Alliance, sebuah organisasi nirlaba yang bekerja untuk melegalkan pernikahan sesama jenis di Jepang. Terada memperingatkan bahwa pekerja LGBT yang berbakat dapat meninggalkan  Jepang jika tidak ada  setidaknya undang-undang “serikat sipil”.

Di Taiwan, pun demikian,  pertarungan masih jauh dari selesai.

Benar, pengadilan tertinggi pada Mei 2017 memutuskan bahwa hukum perdata yang mendefinisikan pernikahan sebagai persatuan antara seorang pria dan seorang wanita melanggar pasal-pasal dalam konstitusi yang berkaitan dengan kebebasan menikah dan hak atas persamaan.

Pengadilan meminta pemerintah untuk mengambil langkah-langkah legislatif untuk menangani serikat pekerja sesama jenis dalam waktu dua tahun.

Kelompok-kelompok hak asasi manusia juga mendesak pemerintah untuk menindaklanjuti.

Boris Dittrich, direktur advokasi Human Rights Watch, sebuah organisasi nonpemerintah di AS, mengunjungi Taiwan pada bulan Mei dan bertemu antara lain dengan Wakil Presiden Chen Chien-jen. Dittrich menyarankan politisi di Taiwan harus menunjukkan kepemimpinan dan mengusulkan amandemen terhadap kode sipil yang memberikan kepada pasangan sesama jenis hak pernikahan yang sama dengan pasangan heteroseksual.

Sebuah kelompok yang disebut Koalisi untuk Kebahagiaan Generasi Selanjutnya kami, bagaimanapun, telah mengusulkan referendum tentang pernikahan sesama jenis untuk mencegah legalisasi. Komisi Pemilu Pusat pada bulan April mengakui legalitas referendum, yang dapat diadakan pada bulan November jika lebih dari 280.000 tanda tangan dikumpulkan.

Tanda tangan itu menekankan bahwa baik ayah dan ibu sangat diperlukan untuk keluarga, koalisi mengundang untuk “hukum khusus” yang menawarkan hak pasangan sesama jenis yang mirip dengan pernikahan, bukannya mengubah kode sipil untuk mengubah definisi pernikahan.

Victoria Hsu, seorang pengacara dan kepala Aliansi Taiwan untuk Mempromosikan Hak Kemitraan Sipil, sebuah LSM yang mendukung pernikahan sesama jenis, mengatakan bahwa para penentang menyebarkan informasi bias untuk membangkitkan ketakutan dan prasangka. Kampanye yang jauh lebih agresif telah dilancarkan di Indonesia, di mana kaum Muslim konservatif membentuk segmen besar penduduk.

Demonstrasi anti-LGTB di Aceh.

Pihak  anti-LGBT memperoleh traksi pada tahun 2016, setelah berita bahwa kelompok mahasiswa di Universitas Indonesia secara terbuka menawarkan dukungan sebaya untuk siswa LGBT memicu “kepanikan moral.” Kontroversi itu dengan cepat berkembang, dengan pejabat publik mengecam homoseksualitas dan polisi meningkatkan razia di tempat di mana individu LGBT dianggap berkumpul, seperti sauna, klub malam dan salon rambut. Pemeriksaan hukum yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi berusaha melarang seks gay.

Meskipun pengadilan menolak gugatan pada bulan Desember, kampanye tidak berhenti. Dua bulan kemudian, para anggota parlemen dari semua 10 faksi di Dewan Perwakilan – Bersifat Islam atau sekuler – setuju bahwa seks gay, bersama dengan seks di luar nikah, harus dilarang melalui revisi kode kriminal yang sedang berlangsung.

Para politisi, termasuk anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Presiden Joko Widodo, jelas-jelas khawatir mengucilkan Muslim konservatif menjelang pemilihan umum pada April mendatang.

Semakin, gesekan antara liberal sosial Asia dan konservatif menyerupai “perang budaya” di AS, di mana kiri bertentangan dengan Kristen, banyak di antaranya merasa ditinggalkan oleh globalisasi.

India sedang bersiap untuk menjadi medan ‘perang’ berikutnya.

Pada tanggal 10 Juli, Mahkamah Agung negara itu mulai mendengar petisi yang menantang Bagian 377, sebuah hukum era kolonial Inggris yang mengkriminalisasi homoseksualitas. Kembali ke tahun 1861, undang-undang melarang “hubungan badan jasmaniah melawan tatanan alam”, termasuk hubungan sesama jenis yang sama, dan membebankan hukuman seumur hidup di penjara.

Pengadilan setuju awal tahun ini untuk memeriksa kembali keputusan 2013 untuk menyisihkan putusan Pengadilan Tinggi Delhi dari 2009, yang melegalkan tindakan homoseksual di kalangan orang dewasa yang menyetujui. “Bagian orang atau individu yang melakukan pilihan mereka tidak boleh tetap dalam keadaan takut,” kata Mahkamah Agung, sambil memutuskan untuk meninjau kembali keabsahan konstitusional Bagian 377.

Komunitas gay berharap untuk putusan yang menguntungkan saat ini. “Peradilan 2013 adalah parodi keadilan,” kata Apurva Asrani, seorang editor film dan penulis skenario kepada koran Times of India, menyerukan persamaan hak dan keamanan kerja. “Jika Mahkamah Agung membatalkan keputusannya, dan kami memiliki perasaan yang baik, maka kesalahan akan hilang.”

Tapi seperti yang terlihat di AS – pemimpin dalam melegalkan pernikahan sesama jenis, mendapat perlawanan  di mana oposisi yang sengit terus berlanjut – hukum bukanlah segalanya.

“Ini akan menjadi awal yang sangat baik” jika Mahkamah Agung India mengubah posisinya, kata Duru Arun Kumar, seorang profesor sosiologi di Institut Teknologi Netaji Subhas di New Delhi. “Tapi pola pikir masyarakat secara keseluruhan tidak akan berubah dalam semalam.

(Nikei)

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *