Kirab Budaya  dan Amanat Warga Salatiga yang Tak Terucap

Oleh: Bambang Hermawan, Jurnalis, Pemerhati Kota Salatiga

Kirab budaya yang megah dan kolosal digelar untuk menandai hari jadi ke-1.275 Kota Salatiga, Sabtu, 26 Juli 2025.

Sore hari, setelah belasan ribu penonton dan peserta kirab kembali ke rumah, Wali Kota Salatiga, Robby Hernawan, mungkin merasa lega: perayaan yang meriah dan penuh warna berlangsung mulus, sesuai rencana.

Saya membayangkan 1.275 tahun lalu, di wilayah yang sekarang dinamai Salatiga, hanya bukit-bukit yang ditumbuhi pinus, cemara, jati, dan beringin. Perdu mengisi sela-sela pepohonan. Mata air tersebar di mana-mana, dan hari ini tersisa di Kalitaman, Benoyo, dan Kalisombo.

Rumah- rumah masih sangat sederhana. Mungkin beratap ijuk atau dedaunan, tempat berlindung penduduk yang jumlahnya belum seberapa banyak. Mereka menyatu dengan alam. Bayang-bayang pohon dan posisi matahari menjadi penanda waktu.

Sejak era Hindu -Budha,  desa yang kelak menjadi bagian dari Kota Salatiga, Hampra, merupakan “daerah istimewa”. Dalam Prasasti Plumpungan disebutkan tanggal 31 Asadha tahun 672 Saka atau 24 Juli 750 Masehi, sebagai tanggal penetapan desa Hampra menjadi daerah perdikan, daerah otonom yang tak wajib menyetor upeti dan  membayar pajak

Tanggal dan tahun yang tertera dalam prasasti itu— 31 Asadha tahun 672 Saka atau 24 Juli 750 Masehi—disepakati sebagai awal perjalanan Salatiga. Pemerintah kota memperkuatnya dengan menerbitkan Peraturan Daerah Tingkat II Nomor 15 Tahun 1995 tentang Hari Jadi Kota Salatiga.

Ingatan terjauh ke belakang saya tentang Salatiga adalah Jalan Diponegoro dan Jalan Sudirman yang belum sepertiganya bertrotoar, pada awal tahun 70-an. Di seluruh kota belum ada traffic light dan jembatan penyeberangan orang. Lahan di mana sekarang berdiri pusat perbelanjaan Ramayana adalah lapangan tenis yang di sisi timurnya tumbuh berjajar pohon asem. Tempat parkir pengunjung Ramayana dulu adalah tanah lapang berumput tebal, di mana saban sore sekelompok bocah bermain bola.

Di sebelah utara lapangan tenis, di seberang jalan, ada kantor merangkap studio Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) Salatiga yang sangat sederhana. Hampir semua warga Salatiga mengenali suara khas penyiar radio itu: Puryanto, Ani Marsudi, dan Chandra Santoso. Di era sebelum media sosial mewabah seperti sekarang, suara mereka adalah penghibur sekaligus penyemangat warga.

Lalu waktu mengubah semuanya. Salatiga, seperti kota-kota lain di Indonesia, menjelma menjadi kota “modern”. Bertumbuhnya kampus, rumah sakit, bank, hotel, supermarket, pusat perbelanjaan, gerai makanan cepat saji asing, rumah kuliner, kafe, kompleks perumahan baru, menandai kemodernan itu. Populasi Salatiga juga terus merangkak naik, mencapai hampir 200 ribu jiwa.

Di balik gemerlap kirab budaya itu, adakah yang sejenak merenung tentang sisi gelap kota? Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada 2024 jumlah penduduk miskin di Salatiga sebanyak 9.330 orang, sebagian di antaranya dalam kondisi sangat miskin. Tingkat pengangguran terbuka per Agustus 2024 masih 2,92% atau sekitar 4.600 orang.

Kematian bayi pada 2024 sebanyak 12,88 per 1.000 kelahiran hidup, jauh dari angka ideal 10 per 1.000 kelahiran hidup. Pada tahun yang sama, jumlah penderita TBC cukup tinggi: 1.183 kasus. Sementara penyalahgunaan narkoba, dari Januari sampai Juni 2025, terungkap 33 kasus.

Angka-angka itu adalah wajah lain dari kota. Wajah yang tidak ikut kirab. Tidak difoto. Wali Kota Robby Hernawan mesti melihat angka-angka itu sebagai perintah. Sebagai amanat yang tidak terucap. Sebagai permintaan tak tertulis dari warga kota yang wajib dituntaskan.

Penggunaan anggaran (APBD) harus  tepat sasaran dan nihil penyimpangan. Pak Wali, apa boleh buat, harus tegas dan bergegas. Karena kalau terlena, lima tahun memimpin bisa sia-sia.

Kirab budaya telah usai. Raungan musik dan suara drumblek tak terdengar lagi. Yang tersisa, harapan warga kota: tak boleh seorang pun tertinggal, tak terangkut dalam gerbong yang melaju menuju Salatiga jaya. (*)