Jayakarta News – Polri dan jajaran intelijen perlu mewaspadai adanya manuver politik dari tiga kelompok koalisi yang ingin menggagalkan pelantikan Jokowi sebagai presiden periode kedua pada 20 Oktober mendatang. Manuver tersebut akan mereka kamuflase dengan aksi aksi demo anarkis untuk menolak UU KUHP, UU KPK, dll. Demikian disampaikan Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S. Pane, hari ini (7/10).
Dari penelusuran IPW, kelompok kelompok ini akan memperalat oknum mahasiswa dan kalangan preman dalam menggulirkan aksinya. Ketiga kelompok koalisi yang bermanuver dan berusaha menggagalkan pelantikan Jokowi itu terdiri dari koalisi kelompok radikal keagamaan dan koalisi kelompok sekuler yang tidak puas dengan pemerintahan Jokowi karena kepentingannya tidak terakomodir serta kelompok yang mencoba memainkan bargaining posisi dengan Jokowi.
Meskipun IPW berkeyakinan manuver ketiga kelompok itu tidak akan menuai hasil, tapi jajaran kepolisian tetap perlu mencermatinya agar aksi aksi yang dikamuflase ketiga kelompok itu tidak menimbulkan kekacauan dan kerusakan di ibukota Jakarta. Adanya aksi demo di sejumlah kota di Papua yang berujung pada terjadinya kerusuhan sosial membuat konsentrasi Polri terbelah. Begitu juga penempatan personil menjadi terbelah antara mengamankan Papua dan berkonsentrasi mengantisipasi keamanan situasi ibukota Jakarta.
Untuk itu, dalam mempersiapkan keamanan Jakarta saat pelantikan Jokowi sebagai presiden, Polri perlu meminta tambahan dukungan personil TNI dalam mengamankan objek objek vital. Selain itu, intelijen kepolisian perlu memantau kantong-kantong radikalisme di seputar Jabodetabek serta memburu penyandang dana aksi demo yang berniat menggagalkan upaya pelantikan Jokowi sebagai presiden pada 20 Oktober mendatang.
Tindakan persuasif, perepentif, dan antisipatif yang tegas perlu dilakukan jajaran kepolisian, jauh sebelum pelantikan presiden dilakukan. Aksi “jangan biarkan telur menjadi naga” harus dilakukan Polri tanpa kompromi. Meski mungkin banyak pihak yang akan mengecam tindakan tegas itu, tapi Polri jangan bergeming. Sebab misi Polri tiada lain, yakni mengamankan konstitusi dan mengamankan masyarakat luas dari kekacauan yang akan dilakukan kelompok kelompok radikal yang bersekutu dengan kelompok sakit hati. Polri harus berani bersikap tegas demi menjaga keamanan masyarakat luas dan sikap tegas Polri itu pasti akan didukung masyarakat luas. (*/rr)
