Pimpinan MPR Nilai Politik Identitas tak harus Diharamkan

JAYAKARTA NEWS— Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani mengatakan politik identitas tak harus dinilai sebagai barang haram yang harus dijauhi dalam kancah perpolitikan terutama menjelang Pemilu 2024.

Menurut Arsul, pada awalnya negara Indonesia terbentuk dari semangat para pemuda yang membanggakan identitas lokalnya. Ada yang menamakan Jong Java, Jong Ambon dan lainnya, kemudian melalui Sumpah Pemuda mengucapkan kesatuan tekad merajut persatuan dan kebangsaan bersama.

“Nah, sekarang kita sudah punya kebangsaannya, persatuannya, kecenderungan kita kemudian kalau bicara politik identitas. Ini sebagai barang yang total haram, yang harus diharamkan secara total, ini yang saya tidak agak sepakat,” ucap Arsul Sani dalam diskusi Empat Pilar MPR RI dengan tema ‘Halal Bi Halal Mampu Memperkuat Rasa Kebangsaan’ di Media Center, Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Rabu (24/5/2023).

Arsul yang juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menjelaskan dari sejarah Sumpah Pemuda itu, sebetulnya para pemuda dari berbagai daerah mengawalinya dengan politik identitas kedaerahannya.

Namun, ia menggarisbawahi bahwa politik identitas yang dibawa para pemuda dari berbagai daerah itu dilakukan dengan satu semangat persatuan dan kebangsaan untuk merebut kemerdekaan dari penjajah.

Untuk itu, ia menekankan sebaiknya jargon politik identitas dalam kerangka menghadapi Pemilu 2024 harus dikembalikan lagi seperti para pemuda dari berbagai daerah yang memiliki satu tekad kebangsaan.

“Saya kira kita sebagai bagian dari elemen masyarakat yang sehat maka kita harus kembalikan, masyarakat kita di tahun politik ini dalam rangka menghadapi pemilu 2024 nanti ke jalur yang halal bihalal,” tegas Arsul.

Senada, Peneliti Ahli Utama BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional) Prof. Siti Suhro MA, PhD mengatakan nilai-nilai kebangsaan harus senantiasa tumbuh agar jiwa nasionalisme tetap terus ada.

Caranya, menurut dia, tradisi-tradisi menjaga hubungan antar sesama harus terus dipertahankan. Seperti halal bihalal.

“Tradisi ini tentunya saling mengunjungi atau saling dikunjungi, baik saudara, kerabat, sahabat untuk saling memaafkan dan bertujuan untuk menjaga hubungan antar sesama. Ini poin pentingnya,” tegas Wiwiek, sapaan akrab Siti Zuhro.

Ia mengungkapkan acara-acara halal bihalal atau sejenisnya, sebenrnya bukan milik agama tertentu saja, karena prinsipnya adalah hidup berdampingan secara damai.

“Maka open house tadi itu dihadiri oleh siapapun, tidak pandang suku, agama, etnis dan sebagainya gitu Jadi ada kenikmatan tersendiri dari acara halal bihalal. Jadi lebih Indonesia banget, sehingga kalau dihadiri oleh siapapun tidak salah,” imbuh Wiwiek.***/din