KINI setelah lebih dari 50 tahun, wacana pemindahan ibukota negara kembali muncul di masa pemerintahan Presiden Jokowi. Sebelumnya pada 2013 pada masa pemerintahan SBY, wacana tersebut sempat muncul, namun tidak terealisasi. Diwartakan oleh kompas.com, terkait wacana pemindahan ibukota negara, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menginstruksikan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk melakukan kajian terkait daerah-daerah yang layak dijadikan Ibukota.Salah satu alasan pemindahan ibukota yaitu agar letak pusat pemerintahan menjadi lebih stategis.
Untuk mewujudkan wacana terswbut, Bappenas telah membentuk tim yang akan melakukan kajian kelayakan daerah-daerah yang memiliki potensi sebagai ibukotanegara yang baru. “Ini baru mau dibentuk semacam teknis pengkajiannya seperti apa. Kalau daerahnya di mana saja kami belum tahu, yang pasti kami mengkaji syarat-syarat untuk menjadi ibukota itu apa saja sih, secara lingkungan, geografi, sosial politik seperti apa,” tutur Deputi Bidang Pengembangan Regional Bappenas, Arifin Rudiyanto di Jakarta, Senin (10/4/2017).
Arifin juga menjelaskan bahwa kajian yang dilakukan Bappenas akan mencontoh beberapa negara yang sebelumnya telah melakukan pemindahan ibukotanegaranya. Mempelajari bagaimana negara Brazil dan Kazakhstan memindahkan ibukotanya, dan variabel-variabel apa saja yang cocok diterapkan di Indonesia.
Menurutnya, Jakarta ke depan sudah semakin sumpek, sehingga Bappenas berencana memindahkan Jakarta sebagai pusat pertumbuhan ekonomi saja. Sementara untuk pusat pemerintahan, Bappenasakan mencari wilayah yang memenuhi syarat secara lingkungan, letak geografis dan lainnya, sebagai ibukota baru.
Untuk wacana pemindahan ibukota negara dari Jakarta ke Palangkaraya, Arifin tidak menyebut secara pasti. Menurutnya hal tersebut harus terlebih dahulu dilakukan kajian secara teknis. ***
