DIWARTAKAN oleh kompas.com, Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Johan Budi menjelaskan, bahwa wacana pemindahan ibukota muncul beberapa waktu lalu ketika Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Palangkaraya.
“Wacana ini muncul ketika Presiden beberapa waktu lalu, bukan tahun ini ya, tahun kemarin, berkunjung ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah, itu muncul di sana bahwa ada keinginan masyarakat di sana yang mengacu pada statement yang pernah dikeluarkan oleh Bung Karno, untuk dijadikannya ibukotanegara di Palangkaraya,” ungkap Johan.
Johan juga menegaskan bahwa pemindahanibukotanegarabukanlah persoalan kecil, tapi membutuhkan kajian yang mendalam. Presiden telah memerintahkan kepada Bappenas untuk mempelajari dan melakukan kajian terkait hal itu.
Sementara itu, Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan bahwa kajian itu akan rampung pada 2019 mendatang. “Tahun 2019 mungkin penetapan (hasil kajian) saja,” ujar Bambang di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (10/4/2017).
Kajian tersebut berdasarkan fakta bahwa adanya ketidakseimbangan pembangunan ekonomi antara di pulau Jawa dengan pulau lainnya. Pembangunan di pulau Jawa lebih tinggi dibanding pulau-pulau lain di Indonesia.
Jika hasil kajian menunjukkan bahwa ibukota dipindah ke Palangkaraya, maka Jakarta akan menjadi pusat bisnis serta keuangan. Kantor pemerintahan dan kementerian saja yang akan dipindahkan ke Palangkaraya.
Meski belum dapat memberi tahu lebih lanjut mengenai sumber pendanaan pemindahan Ibukota, Bambang memastikan pihaknya akan membuat skema khusus agar pemindahan Ibukota tersebut tidak membenani APBN. ***
