Dua Korea Lakukan Groundbreaking Proyek Pembangunan Kereta

Menteri Unifikasi Korea Selatan Cho Myoung-gyon, (depan-kiri) meninggalkan Stasiun Kereta Api Seoul untuk Korea Utara, pada 26 Desember 2018.

KOREA  Selatan dan Korea Utara mengadakan upacara groundbreaking  (peletakan batu pertama) untuk  proyek  jalur kereta api dan jalan-jalan yang menghubungkan Korut ke Selatan, sekalipun  pembangunan proyek ini tidak dapat dimulai akibat adanya  sanksi yang dijatuhkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Pyongyang.

Sekitar 100 pejabat, politisi, dan anggota keluarga dari Korea Selatan, tiba acara seremoni  yang dilaksanakan di kota perbatasan Korea Utara, Kaesong, Rabu, demikian kata  juru bicara Kementerian Unifikasi Korea Selatan.

Dalam acara tersebut, hadir juga 100 anggota delegasi  Korea Utara yang didampingi  PBB, pejabat Cina, Rusia, dan Mongolia.

Korea Selatan mengatakan telah menerima pembebasan sanksi dari Dewan Keamanan PBB untuk melanjutkan upacara tersebut, karena melibatkan penggunaan kendaraan dan barang transportasi Korea Selatan.  Dewan Keamanan PBB dan AS juga mendukung upacara tersebut.

Hanya saja,  pekerjaan konstruksi untuk proyek ini terhambat oleh sanksi PBB atas program rudal dan nuklir Korea Utara. Sanksi itu menghambat pengiriman bahan bangunan, termasuk logam.

Juru bicara Kementerian Unifikasi Korea Selatan mengatakan, acara itu hanya merupakan “ekspresi komitmen” untuk proyek-proyek bersama, . Dia menambahkan bahwa pembangunan itu akan sangat bergantung pada “kemajuan denuklirisasi Utara dan keadaan mengenai sanksi” yang dikenakan pada Korea Utara.

Pyongyang dan Seoul  pada Oktober lalu telah sepakat untuk meresmikan pekerjaan pada menghubungkan kembali jalan kereta api dan jalan yang telah terputus sejak akhir Perang Korea pada tahun 1953. Proyek ini merupakan salah satu perjanjian yang ditandatangani awal tahun ini selama pertemuan antara pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dan Presiden Selatan Moon Jae-in.

Rencana itu,    pada bulan September lalu diblokir oleh Komando PBB yang dipimpin AS, yang telah mengendalikan semua gerakan melalui zona demiliterisasi (DMZ) yang membagi dua Semenanjung Korea.

November lalu, Dewan Keamanan PBB  memberikan keleluasaan  ke Seoul untuk survei bersama dengan Pyongyang dalam proyek  pembangunan jalur kereta api antar-Korea.

Diplomasi dimulai antara kedua Korea pada bulan Januari. Mereka telah memajukan hubungan mereka dengan cukup cepat sejak saat itu. Tapi jalur lain keterlibatan diplomatik – antara AS dan Korea Utara – telah tersangkut.

Washington  menegaskan, sanksi terhadap Korea Utara harus tetap berlaku sampai Pyongyang sepenuhnya menghentikan program  senjatanya. Korea Utara mengatakan pihaknya telah mengambil langkah-langkah dengan itikad baik, tetapi AS masih memandang bahwa Pyongyang gagal. Sekalipun tanpa sanksi,  proyek kereta api dan jalan itu juga akan membutuhkan waktu.

Menteri Transportasi Korea Selatan Kim Hyun-mee mengatakan, kedua belah pihak perlu melakukan survei bersama dan pekerjaan desain tambahan selama satu atau dua tahun. “Ada banyak hal yang harus dilakukan sebelum kita benar-benar memulai konstruksi,” katanya.***