Oleh Heri Mulyono
Lebih dari 1,9 miliar Muslim tersebar di 57 negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam, namun peradaban yang pernah menerangi dunia selama delapan abad itu kini berdiri di persimpangan: antara reruntuhan geopolitik, fragmentasi internal, dan tekanan sistemik Barat yang tak kunjung padam.
Ketika Dunia Islam Menjadi Arena Proksi
Peta konflik global hari ini nyaris identik dengan peta dunia Islam. Dari lembah Sungai Nil yang berdarah di Sudan, padang gersang Yaman yang hancur oleh bom-bom impor, reruntuhan kota-kota Suriah yang masih mengepulkan debu perang, hingga Gaza yang berubah menjadi ladang pembantaian terbuka—semuanya berada di jantung wilayah yang pernah menjadi pusat peradaban manusia.
Gaza menjadi simbol paling telanjang dari krisis ini. Sejak Oktober 2023, lebih dari 50.000 warga Palestina tewas—mayoritas perempuan dan anak-anak—sementara sistem kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur sipil dihancurkan secara sistematis. Ini bukan sekadar tragedi kemanusiaan; ini adalah ujian moral bagi seluruh peradaban manusia, termasuk peradaban Islam yang mengklaim dirinya sebagai pembawa risalah keadilan dan rahmat bagi semesta.
Namun konflik tidak berhenti di Palestina. Di Sudan, dua jenderal memperebutkan kursa kekuasaan dengan mengorbankan jutaan nyawa rakyat sipil. Di Yaman, koalisi Arab Saudi memimpin kampanye militer yang telah berlangsung satu dekade, menghasilkan krisis kelaparan terparah di dunia. Di Sahel Afrika Barat—Mali, Burkina Faso, Niger—militer menggulingkan pemerintahan demokratis satu per satu, sementara kelompok jihadis mengisi kekosongan negara yang ditinggalkan.
“Dunia Islam tidak sedang diserang dari luar semata. Ia juga sedang dimangsa dari dalam oleh para pemimpinnya sendiri.” — Tariq Ramadan, Islam and the Arab Awakening (2012)
Masalah yang lebih dalam bukanlah konflik itu sendiri, melainkan ketidakmampuan dunia Islam untuk berbicara dengan satu suara. Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), yang berdiri sejak 1969, lebih sering terlihat sebagai forum diplomatik tanpa gigi daripada sebagai institusi yang mampu menghentikan pembantaian sesama Muslim. Sidang darurat demi sidang darurat digelar, resolusi demi resolusi dikeluarkan, namun tidak ada satu pun yang mampu mengubah takdir Gaza atau menghentikan bom di Yaman.
Fragmentasi Internal: Luka Lama yang Tak Sembuh
Memahami tantangan peradaban Islam tanpa memahami luka internalnya adalah seperti mendiagnosis penyakit tanpa memeriksa akar masalahnya. Dikotomi Sunni-Syiah, yang secara historis lebih merupakan konstruksi politik daripada perselisihan teologis murni, kini dieksploitasi oleh kekuatan regional dan global sebagai senjata pemecah belah.
Arab Saudi dan Iran—dua kutub rivalitas Timur Tengah—telah mengekspor perang sektarian mereka ke Yaman, Suriah, Lebanon, dan Iraq. Petrodolar Saudi membangun jaringan madrasah Wahhabi di Asia Tengah, Asia Selatan, hingga Indonesia. Sementara Teheran membiayai milisi-milisi Syiah dari Irak hingga Lebanon. Di antara dua kutub kekuatan ini, masyarakat Muslim biasa menjadi korban sekaligus alat propaganda.
Persaingan ini diperparah oleh ketimpangan ekonomi yang mencolok. Negara-negara Teluk yang kaya minyak hidup dalam kemewahan yang kontras dengan kemiskinan ekstrem di Bangladesh, Somalia, atau Afghanistan. Kekayaan sumber daya alam yang luar biasa—dari minyak Arab hingga mineral Afrika—tidak pernah berhasil ditransformasikan menjadi kesejahteraan merata karena terjebak dalam jerat korupsi, ketergantungan pada kekuatan Barat, dan ketiadaan institusi yang kuat.
Tantangan lainnya adalah ketertinggalan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Seluruh dunia Arab—22 negara dengan populasi 400 juta jiwa—hanya menghasilkan sekitar 10.000 buku terjemahan per tahun, lebih sedikit dari yang diterbitkan Spanyol sendirian dalam rentang waktu yang sama. Ini bukan takdir, melainkan hasil dari sistem pendidikan yang terlalu lama bersandar pada hafalan dan dogma, alih-alih kreativitas dan pemikiran kritis.
Islamofobia dan Perang Narasi
Tantangan peradaban Islam tidak hanya berdimensi militer atau ekonomi. Ada perang narasi yang berlangsung diam-diam namun dahsyat dampaknya: konstruksi Islam sebagai ancaman peradaban di benak publik global, khususnya di Barat.
Sejak serangan 11 September 2001, wacana “benturan peradaban” Samuel Huntington—yang sebelumnya diperdebatkan di lingkaran akademis—mendadak menjadi referensi kebijakan global. Islam diidentikkan dengan terorisme. Muslim diperlakukan sebagai warga kelas dua di Eropa dan Amerika. Di Prancis, perdebatan soal jilbab berulang kali meledak menjadi krisis politik nasional. Di India—negara dengan populasi Muslim terbesar ketiga di dunia—gelombang kekerasan anti-Muslim meningkat di bawah pemerintahan nasionalis Hindu.
Media arus utama Barat kerap memotret dunia Islam melalui lensa tunggal: kekerasan, keterbelakangan, dan fundamentalisme. Peradaban yang melahirkan Al-Khawarizmi, Ibn Sina, Ibn Rushd, Al-Biruni—para ilmuwan yang menjadi jembatan antara zaman kuno dan Renaissance Eropa—dipersempit menjadi sinonim bom dan jihad. Ini bukan sekadar ketidakadilan intelektual; ini adalah kekerasan epistemik yang melukai martabat 1,9 miliar manusia.
“Masalah bukan pada Islam, melainkan pada ketidakmampuan kita memisahkan antara agama sebagai teks suci dengan Islam sebagai fenomena historis dan politik.” — M.C. Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern
Indonesia: Posisi yang Unik di Tengah Kekacauan
Di tengah gambaran kelam tersebut, Indonesia hadir sebagai sebuah anomali yang menarik perhatian dunia. Negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia—lebih dari 240 juta jiwa—ini membuktikan bahwa Islam, demokrasi, dan kebhinekaan bukanlah segitiga yang saling bertolak belakang. Indonesia adalah eksperimen peradaban yang masih berjalan, dan sejauh ini, eksperimen itu belum gagal.
Keunikan Indonesia terletak pada fundamen historisnya. Islam masuk ke Nusantara bukan lewat pedang penaklukan, melainkan melalui jalur perdagangan, perkawinan, dan dakwah kultural yang akomodatif. Para Walisongo di Jawa mengemas ajaran Islam dalam bahasa budaya lokal—wayang, tembang, arsitektur—sehingga Islam berkembang bukan sebagai agama asing yang diimpor, melainkan sebagai bagian organik dari identitas Nusantara.
Warisan inilah yang melahirkan tradisi Islam moderat Indonesia yang diwakili oleh dua organisasi Islam terbesar di dunia: Nahdlatul Ulama (NU) dengan 90 juta anggota dan Muhammadiyah dengan 60 juta anggota. Keduanya secara konsisten mempromosikan Islam wasatiyah—Islam jalan tengah—yang menolak ekstremisme dari kiri maupun kanan. Dalam konteks dunia Islam yang terbelah, suara ini terasa seperti oase di tengah padang.
Diplomasi Indonesia: Antara Solidaritas dan Kepentingan Nasional
Secara diplomatik, Indonesia telah lama memainkan peran mediator di berbagai konflik yang melibatkan dunia Islam, meski kerap di luar sorotan media internasional. Jakarta mendukung kemerdekaan Palestina sejak 1945—bahkan sebelum Indonesia sendiri diakui sepenuhnya oleh dunia—dan hingga kini tidak membuka hubungan diplomatik dengan Israel sebagai bentuk konsistensi prinsip tersebut.
Dalam forum multilateral, Indonesia aktif menyuarakan hak-hak Palestina di PBB, Dewan HAM PBB, dan OKI. Ketika konflik Gaza meledak kembali pada Oktober 2023, Indonesia termasuk negara pertama yang menuntut gencatan senjata segera dan mengecam serangan militer Israel yang tidak proporsional. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi—sebelum digantikan Sugiono—melakukan maraton diplomasi ke berbagai ibu kota untuk membangun koalisi suara Muslim yang lebih lantang.
Namun diplomasi Indonesia bukan tanpa ketegangan internal. Sebagai anggota G20 dan mitra strategis Amerika Serikat dan Uni Eropa, Indonesia harus menavigasi kepentingan yang sering bertabrakan: solidaritas Islam di satu sisi, hubungan ekonomi dengan kekuatan Barat di sisi lain. Sikap Indonesia yang menolak menyebut nama negara tertentu sebagai “teroris” dalam pernyataan resmi kerap dibaca sebagai ambiguitas yang disengaja.
Di dalam negeri, tekanan dari organisasi masyarakat sipil dan umat Islam untuk bersikap lebih tegas semakin meningkat. Demonstrasi solidaritas Gaza di berbagai kota besar Indonesia—Jakarta, Surabaya, Malang—diikuti oleh ratusan ribu orang. Tekanan publik ini mempengaruhi postur diplomatik pemerintah, meski perubahan kebijakan nyata masih berjalan perlahan.
Peran Soft Power: Memancarkan Model Alternatif
Di luar jalur diplomatik formal, peran Indonesia yang paling signifikan mungkin justru terletak pada soft power: kemampuan untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Islam moderat yang demokratis adalah kemungkinan nyata, bukan utopia.
Model Indonesia menarik perhatian banyak pemimpin Muslim dari Timur Tengah, Afrika, hingga Asia Tengah yang tengah berjibaku dengan ekstremisme. Delegasi dari berbagai negara Muslim kerap berkunjung ke pesantren-pesantren NU dan Muhammadiyah untuk mempelajari pendekatan pendidikan Islam yang terbuka dan toleran. Program beasiswa pemerintah Indonesia untuk mahasiswa Muslim dari negara-negara konflik seperti Suriah, Yaman, dan Palestina adalah investasi kecil yang berdampak besar dalam membangun jaringan pemimpin Muslim masa depan.
Namun soft power ini memiliki batasan. Indonesia belum memiliki media internasional berbahasa Arab atau Inggris yang mampu bersaing dengan Al Jazeera atau BBC Arabic dalam memproduksi narasi tentang Islam. Tidak ada akademisi atau intelektual Muslim Indonesia yang memiliki resonansi global sekelas Tariq Ramadan atau Khaled Abou El Fadl. Kekuatan Indonesia masih terlalu sering berbicara dalam senyap, di tingkat akar rumput, jauh dari spotlight dunia.
Jalan ke Depan: Antara Harapan dan Kewaspadaan
Pada akhirnya, tantangan peradaban Islam di tengah kekacauan geopolitik kontemporer tidak akan selesai dengan satu formula tunggal. Diperlukan reformasi struktural yang menyentuh akar masalah: demokrasi yang bukan sekadar prosedural, pendidikan yang merangsang pemikiran kritis, ekonomi yang tidak bergantung pada rente minyak, dan kepemimpinan yang melihat rakyat sebagai subjek bukan objek kekuasaan.
Indonesia, dengan segala kekurangan dan kontradiksi internalnya, memiliki modal untuk menjadi suara penting dalam percakapan besar ini. Bukan dengan mengklaim diri sebagai model sempurna—karena intoleransi dan radikalisme pun masih tumbuh di sudut-sudut tertentu tanah air—melainkan dengan menawarkan proses: bahwa rekonsiliasi antara Islam, modernitas, dan pluralisme adalah perjalanan yang mungkin ditempuh, bukan impian yang mustahil.
Di saat dunia Islam dilanda gelombang keputusasaan—melihat Gaza hangus, Sudan berdarah, Yaman kelaparan—suara Indonesia yang terus menyerukan perdamaian, keadilan, dan martabat manusia terasa seperti nyala lilin di tengah badai. Kecil, mungkin. Tapi cukup untuk mengingatkan bahwa kegelapan tidak selamanya menang.
*Heri Mulyono adalah jurnalis dan penulis berbasis di Malang, Jawa Timur, yang meliput sejarah, budaya, dan geopolitik.*
Referensi: Samuel Huntington, The Clash of Civilizations (1996); Tariq Ramadan, Islam and the Arab Awakening (2012); M.C. Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern (2008); Azyumardi Azra, Islam in the Indonesian World (2006); laporan UN OCHA Gaza 2024–2025.
