KAPOLRI Jenderal H. Muhammad Tito Karnavian, MA, Ph.D, Kamis ini dikukuhkan menjadi guru besar Ilmu Kepolisian di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK/).
Dalam pidato pengukuhan yang disampaikan di depan sidang senar terbuka Kampus STIK Jakarta Selatan tersebut, Tito membawakan orasi ilmiah berjudul “Peran Polri dalam Penanganan Terorisme di Indonesia”.
Pada bagian awal orasinya, Kapolri mengungkapkan tentang perkembangan kehidupan dunia dalam konteks paradigma hubungan internasional, yang mempengaruhi relasi antar negara. Satu di antara paradigma itu adalah, paradigma realisme, yang berkembang menjadi paradigma liberalisme dan kemudian menjadi paradigma konstruktivisme.
Paradigma realisme dengan negara (Nation State) sebagai aktor utama dalam sistem dunia yang anarkhi di mana tidak adanya suatu pemerintahan dunia (single global government). Menurut Tito, dalam pengertian yang luas, anarki tidak hanya diartikan sebagai “kekerasan” (violence), namun juga “terjadinya ketidakteraturan” (disorder). Hal itu dapat dilihat dari munculnya berbagai konflik, perselisihan, bahkan peperangan.
“Dalam sistem dunia yang anarkhi, tidak ada aturan atau norma-norma yang mengikat untuk dipatuhi oleh setiap negara sehingga setiap negara dapat memperluas pengaruhnya ke negara lain yang biasanya dilakukan dengan dominasi kekuatan militer atau perang,” papar Kapolri.
Pada bagian lain dikatakan, bahwa menguatnya aktor non negara, telah membuat konflik dan kekerasan yang melibatkan aktor non negara semakin mudah terjadi. “Aktor non negara dapat berkonflik dengan aktor non negara lainnya, dengan aktor negara, bahkan dengan aktor kelompok negara,” katanya.
Dijelaskan, konflik kekerasan antar kartel narkotika di Amerika Latin adalah contoh bentuk konflik antar aktor non negara, pemberontakan di Filipina Selatan oleh Moro Islamic Liberation Front (MILF) adalah bentuk konflik antara aktor non negara dengan negara5, sedangkan aksi terorisme Al Qaeda yang menyerang kepentingan Barat menjadi bukti adanya konflik kekerasan antara aktor non negara dengan sekelompok negara.
Lebih jauh dikatakan, perubahan paradigma dunia yang lebih liberalis dan konstruktivis juga berpengaruh terhadap potensi konflik di kawasan Asia Tenggara. Adanya lembaga regional ASEAN yang semula tidak berorientasi pada bidang keamanan, perlahan telah membuat Asia Tenggara menjadi salah satu kawasan yang paling stabil di dunia.
“Terlepas dari adanya sejumlah sengketa di antara negara anggotanya, tapi sejak ASEAN didirikan tahun 1967, tidak ada lagi perang antar negara ASEAN7. Sedemikian berhasilnya ASEAN mengkonstruksi sejumlah norma tata pergaulan yang dipatuhi negara anggotanya, sehingga banyak pengamat menganggap bahwa ASEAN perlahan akan menjadi suatu komunitas keamanan (Security Community) dan dapat menjadi model bagi kawasan lain untuk menciptakan keamanan regional,” paparnya.
Namun demikian, tambah Tito, Asia Tenggara tidak terhindar dari munculnya potensi konflik kekerasan oleh aktor non negara, contonhya Pemerintah Filipina yang hingga kini masih berjuang untuk menyelesaikan separatisme di bagian selatan negaranya, demikian juga Thailand, Myanmar dan Indonesia.***
