Presiden Minta BIN, Polri Lakukan Pengawasan Ketat Soal Karantina: Jangan Ada Disipensasi dan Suap Karantina

JAYAKARTA NEWS— Presiden Joko Widodo dengan tegas mengingatkan agar jangan ada dispensasi soal karantina pelaku perjalanan luar negeri. Begitu juga terkait ‘membayar’ agar tidak menjalani karantina. Untuk itu Presiden meminta agar BIN, Polri melakukan pengawasan ketat terkait karantina.

Hal tersebut disampaikan Presiden saat memimpin Rapat Terbatas (Ratas) mengenai Evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), Senin (03/02/2022), di Kantor Presiden, Jakarta.

“Saya minta betul-betul utamanya yang berkaitan dengan Omicron ini adalah karantina bagi yang datang dari luar negeri. Jangan ada lagi dispensasi-dispensasi, apalagi yang bayar-bayar itu kejadian lagi. Karena kalau kita lihat, kenaikan menjadi 136 kasus ini hampir seluruhnya berasal dari kasus impor. Saya harapkan sekali lagi BIN, Polri yang menyangkut urusan karantina agar betul-betul diawasi betul,” tegas Jokowi.

Dalam kesempatan itu Jokowi juga mengingatkan sejumlah langkah yang harus diambil untuk mengantisipasi lonjakan kasus Covid. Utamanya terkait persiapan fasilitas-fasilitas kesehatan yang kita miliki, baik pusat maupun daerah.

“Tadi pagi saya mendapat informasi bahwa sudah terjadi transmisi lokal kasus Omicron sehingga prosedur mitigasi harus betul-betul kita siapkan, apalagi kita memasuki tahun baru dan di bulan Januari seluruh sektor sudah bergerak dengan aktivitas-aktivitasnya, baik utamanya yang besar yaitu di sektor pendidikan dan perkantoran,” ucap Presiden.

Hal lain yang juga disinggung dalam rapat tersebut adalah vaksinasi Covid-19. Presiden bersyukur vaksinasi sudah mencapai lebih dari 280 juta.

“Sebanyak 281 juta dosis yang telah kita suntikkan. Dan kita harapkan terus kita kejar sesuai dengan target yang telah kita berikan, sehingga segera kita bisa menyelesaikan baik dosis 1 maupun dosis 2. Karena stok vaksin yang saya terima dari Menteri Kesehatan, betul-betul kita pada posisi yang melimpah,” paparnya. (rsl)