WALIKOTA Cimahi terpilih, Ajay Muhamad Priyatna dan Wakil Walikota Ngatiyana mulai banyak diobrolkan warga. Waktu kampanye lalu, keduanya janji kalau para Ketua RW akan diberi dana APBD sebesar Rp 100 juta per tahun. Obrolan umum meyimpulkan, realisasi bakal semu pasca dilantik Mendagri Oktober nanti.
Sebuah warung gaul Jln Jend H Amir Mahmud Kota Cimahi Selasa malam (1/8) dipake nimbrung. Hadir sekian pria yang ngaku pegiat masyarakat mengelilingi meja panjang. Hampir semua suka nyedot sigaret. Ada jejeran gelas berisi sedikit kopi hitam, banyak hp jadul, plus sekian piring kosong bekas kue balok. Kedengarannya komunitas itu pun bicara soal uang RW 100 juta.
Ketika Jayakartanews disepakati boleh duduk di samping mereka, suasana tetap jalan dan tema pun dijaga lurus ke masalah Rp 100 juta. Beberapa di antaranya bicara proporsional, khawatir pada akurasi penyerahan dana ratusan juta buat RW. Bila saja caranya kurang bagus, keharmonisan wilayah bisa berkurang. Risi terealisasi sekalgus pula risi jadi isapan jempol. Kedua-duanya punya dampak jelek. Artinya Pemkot Cimahi sekarang harus antisipasi menghadang risiko itu.
Kang Aden begitu ia biasa dipanggil, termasuk sosok yang direstui bicara banyak. Lelaki berkumis baplang ini minta angka RW-nya tidak ditulis, takut nanti sukar ngurus bagian 100 juta. Dengar omongan itu yang lain jadi ketawa, lantaran terkesan yakin. Ditambahkan, alokasi dana 100 juta pada RW nanti jika terealisir tidak serta merta membuat pengurus RW hidup senang. Ia yakin ada mekanisme khusus untuk validitas pemakaian. Bisa berbentuk tunai atau mungkin berujud material sarana prasarana seharga 100 juta. Penyaluran pun mungkin terealisasi sesuai kebutuhan wilayah.
“Jangankan 100 juta sekarang saja bantuan Pemkot kurang dari 1 juta per tahun untuk RW ributnya melebar ke mana-mana. Ada RW yang tak pernah paham berapa dan kapan bisa cair. Masyarakat ya jarang tahu, seolah sengaja dibiarkan buta tentang bantuan itu,“ tandas Andi.
Ketua RW yang berdekatan dengan wilayah RW Kang Aden menyambung pembicaraan. Pak Ujang panggilannya, juga sama minta angka RW tidak disebut. Bukan karena takut sukar dapat 100 juta, tapi risi suka dirayu banyak sales BPR nawarin hutang. Kemudian Kang Ujang dapat seruan. Ada yang nganjurin terima saja rayuannya ntar dicicil pake semen. Yang lain saran, agar Pak Ujang tinggal ngangguk karena cicilan bisa ditanggung menantu.
“Realisasi dana dari APBD itu biasanya digodok dulu oleh DPRD. Kalau legislatif ACC ya pasti jadi ngocor. Tapi jangan salah, apa benar mereka nanti mikirin RW. Saya mah mencium ada bibit korup yang kolektif di paket ini “ tandas Kang Ujang yang konon pensiunan PNS. Tuturannya rada pesimis, karena sebelumnya meja itu pun bicara ngaler ngidul tentang tipikal individu anggota dewan di Kota Cimahi. Pungkas obrolan bapak-bapak pegiat masyarakat kali ini berkesimpulan, kalau dana RW 100 juta mustahil terealisir 100 %.
Bapak Dayat anggota salah satu LSM yang dikenal erat suka berkonsolidasi dengan kalangan wira usaha Cimahi, pada akhirnya megajak para hadirin untuk tetap berlapang dada. Menurutnya, Janji pemenang di Pilkada jarang terealisir karena sulit membuat prioritas. Para pemenang langsung terperangkap pemenuhan banyak komitmen ketika membangun lumbung suara. Maka coblosan oleh rakyat hanya dianggap setara karcis KRL atau KRD untuk duduk di kursi kekuasaan. “ Tapi mudah-mudahan tidak demikian bagi Walikota Ajay. Kita berdoa saja. Setujuuu? “Dengan guyon hadirin malah teriak bicara sebaliknya.
Ditemui secara terpisah disela-sela acara ceremonial di Pemkot Cimahi, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Cimahi, Tata Wikanta kelihatan enggan bicara lama, soal realisasi janji Walikota Ajay. Ia hanya menyebut kalau semua janji tadi sudah masuk dalam program ungulan diagenda RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) periode 2017 – 2022. Finalnya kelak masuk ke meja dewan jadi bahasan Paripurna.
Ketika agenda Pilkada berlangsung, Ajay-Ngatiyana mencantumkan 16 program prioritas. Di antaranya 1.000 lapangan kerja, penanganan banjir dan pengurai kemacetan, gratis raskin, santunan kematian masyarakat ber-KTP, gratis izin usaha khusus UMKM, tambahan insentif RT/RW, alokasi anggaran Rp 100 juta per RW per tahun, Puskesmas rawat inap dan ambulan tiap kelurahan, tambahan penghasilan guru, tambahan insentif guru ngaji, tambahan fasilitas dan insentif guru Paud, bebas SPP, keringanan DSP SMU/SMK, kesejahtraan buruh, kestabilan keberlangsungan industri serta kemudahan birokrasi.
“ Susunannya disesuaikan dengan program kerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM),“ katanya ketika ditanya seberapa besar peluang realisasi dana RW 100 juta per tahun, sang pejabat tak keburu menjawab hanya karena sibuk. Namun intern Bappeda pernah menegaskan kenetuan pemenuhan nilai, tergantung kemampuan keuangan yang riil Kota Cimahi.
Awal mula Ajay – Ngatiyana jadi Walikota dan Wakil Walikota, karena didaulat KPUD sebagai pemenang Pilkada 2017 sekitar bulan Februari lalu. Pada rapat pleno diungkapkan, perolehan suara Ajay-Ngatiyana mencapai 107.011 suara, disusul paslon nomor urut 2 Asep Hadad Didjaya-Irma Indriyani 80.207 suara, dan posisi terakhir paslon nomor urut 3 Atty Suharti-Achmad Zulkarnain sebanyak 76.423 suara.
Data masuk keseluruhan dari 980 tempat TPS. Pemilih keseluruhan sebanyak 379.515orang, pengguna hak pilih hanya 276.092. Dengan demikian, angka partisipasi berkisar 73 %. Namun demikian Ketua KPU Kota Cimahi Handi Dananjaya mengatakan pihaknya merasa Pilkada Kota Cimahi 2017 berlangsung aman dan damai. ***
